Belajar dari Tiongkok

Panji Prasetyo
Mahasiswa Jiangxi Normal University, Republik Rakyat Tiongkok

Ketika kami tertutup,
Kau selundupkan narkoba.
Ketika kami buka pasar bebas,
Kau anggap mencuri lapangan kerja.
Ketika kami miskin,
Kau hinakan kami seperti anjing.
Ketika kami maju,
Kau anggap kami ancaman.
Ketika negeri kami terbelah-belah,
Kau ambil satu irisan melonnya.
OK, Lalu kami jadi negara komunis,
Tapi lantas kau benci kami.
Ketika kami menerima kapitalisme,
Kau tetap juga membenci kami.
Ketika penduduk kami 1 miliar,
Kau tuduh kami mau kuasai planet.
Ketika kami galakkan KB,
Kau tuduh kami tidak manusiawi.
Ketika kami miskin,
Kau anggap kami pengemis.
Ketika kami mulai pinjami kau uang,
Kau tuduh kami penambah utang kalian.

( Seorang penyair Tiongkok)

Sengaja saya mengutip sajak dari seorang seorang penyair Tiongkok yang telah ditulis ulang oleh seorang pimpinan salah satu surat kabar di Indonesia. Dan si pemimpin ini telah berhasil melakukan operasi untuk penggantian hatinya di salah satu rumah sakit Tiongkok. Beberapa kali saya membaca tulisannya, sepertinya ia sangat kagum dengan perkembangan Tiongkok saat ini.

Saya membaca sajak ini dengan berulang-ulang. Mencoba memahami isi sajak ini dengan apa yang ketahui tentang Tiongkok. Lalu saya semakin bersepakat dengan apa yang dikemukakan oleh sastrawan Pramoedya bahwa “setiap perubahan fundamental di negeri ini selalu ada faktor eksternal”. Pastinya Pram mengutarakan ini dalam konteks keIndonesiaan. Kekuatan-kekuatan luar berusaha membuat instabilitas dalam negeri sebuah Negara dan ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita bantah.Yang terjadi di Tiongkok memang begitu, namun Pemerintah Tiongkok sangat mampu menjaga kedaulatan serta kewibawaan negaranya. Ini terlihat dalam bagaimana Perancis menyikapi persoalan yang terjadi saat timbul permasalahan dikarenakan api olimpiade.

Harus diakui bahwa “dongya bingfu” (sick man of East Asia) telah bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia baru. Tiongkok telah berhasil menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 9% selama dua dasawarsa. Selain itu Tiongkok mempunyai cadangan devisa terbesar yaitu sekitar 1,3 trilyun dolar amerika. Kondisi secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kesuksesan sebuah pembagunan sosialisme berkarakteristik Tiongkok dibawah komando Partai Komunis Tiongkok. Seperti yang ditulis oleh Fidel Castro Ruz, “I do have many reasons to believe in China’s victory”. Namun Tiongkok juga harus tetap melakukan kritik dan otokritik, agar kemajuan yang dicapai sampai saat ini tidak menjadi bumerang bagi Tiongkok sendiri.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang luar biasa, Tiongkok berhasil menggunakan kekuatan lunaknya dalam berkomunikasi dengan Negara-negara lain. Olimpiade 2008 yang akan dilaksanakan di Beijing sebuah bukti bahwa Tiongkok sangat berhasil dengan kekuatan lunaknya. Walaupun sempat ada issue tentang Tibet yang coba dimainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang akan kemajuaan Tiongkok, lalu dikaitkan dengan pelaksanaan Olimpiade yang kurang lebih tinggal 2 bulan lagi. Saya tetap mendukung tentang kebijakan satu Tiongkok dan Tibet adalah masalah dalam negeri Tiongkok. “The campaign orchestrated against China is like a bugle call aimed at unleashing an attack on the country’s well-earned success and against its people, hosts of the next Olympic Games”, tulis Fidel Castro Ruz.

Mengenai kekuatan lunak Tiongkok, Joseph S. Nye menulis sebagai berikut:

“China has always had an attractive traditional culture, but now it is entering the realm of global popular culture as well. Chinese novelist Gao Xingjian won China’s first Nobel Prize for Literature in 2000, and the Chinese film “Crouching Tiger, Hidden Dragon” became the highest grossing non-English film. Yao Ming, the Chinese star of the U.S. National Basketball Association’s Houston Rockets, is rapidly becoming a household name, and China is set to host the 2008 Summer Olympics. The enrollment of foreign students in China has tripled to 110,000 from 36,000 over the past decade, and the number of foreign tourists has also increased dramatically to 17 million last year. China has created 26 Confucius Institutes around the world to teach its language and culture, and while the Voice of America was cutting its Chinese broadcasts to 14 from 19 hours a day, China Radio International was increasing its broadcasts in English to 24 hours a day.”

Selain itu “Beijing Consencus” (authoritarian government plus a market economy) lebih bisa diterima daripada “Washington Consencus” (market economics with democratic government). “China has reinforced this attraction by economic aid and access to its growing market,” terang Joseph S. Nye, dalam konteks Beijing Consencus.

Dari sisi diplomasi Tiongkok berjuang dengan slogan”China’s peaceful rise”. Hal ini sejalan dengan konsep Tiongkok tentang membangun dunia yang harmonis. “We maintain that the people of all countries should join hands and strive to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity”, jelas Hu Jintao dalam laporan Konggres ke 17 Partai Komunis Tiongkok. Lebih lanjut Hu Jintao menjelaskan; “Sharing opportunities for development and rising to challenges together so as to further the cause of peace and development of humanity is the fundamental interests of the people of all countries and meet their common aspirations”. Dari penjelasan ini dapat tertangkap bagaimana konsep Tiongkok dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Bersama-sama membangun untuk mewujudkan dunia yang harmoni.

Dari sisi politik dalam kaitanya dengan membangun masyarakat yang harmoni Hu Jintao menjelaskan; “Politically, all countries should respect each other and conduct consultations on an equal footing in a common endeavor to promote democracy in international relations”. Kemudian dari sisi budaya Hu menerangkan; “Culturally, they should learn from each other in the spirit of seeking common ground while shelving differences, respect the diversity of the world, and make joint efforts to advance human civilization”. Lalu dari sisi ekonomi Hu mengutarakan; “Economically, they should cooperate with each other, draw on each other’s strengths and work together to advance economic globalization in the direction of balanced development, shared benefits and win-win progress”. Di sinilah justru terlihat bagaimana Tiongkok berpegang teguh pada ajaran Lenin, bahwa sosialisme dapat dimenangkan dengan jalan damai, jalan berkoeksistensi, berlomba dan bersaing dengan sistim kapitalisme dunia.

Kekuatan Lunak sebenarnya bagian yang tak terpisah dari kekuatan Militer atau yang juga lazim disebut kekuatan keras. Anggaran militer Tiongkok merupakan yang terbesar ketiga di dunia menurut laporan Pentagon pada tahun 2005. Bahkan juga bisa dikatakan bahwa kekuatan militer Tiongkok adalah yang terbesar di Asia dan ini tentunya mengusik Amerika. Namun Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok mengatakan “Kami adalah kekuatan penting yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan Asia Pasifik dan dunia. Kami tak punya, tak akan dan tak akan menampilkan suatu ancaman,” tegas Kong Quan.

Seperti yang ditulis I Wibowo, Kepala Centre for Chinese Studies, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam rangka Konggres ke 17 Partai Komunis Tiongkok di Harian Kompas, menulis “China Mengandalkan Kekuatan Lunak”. Dalam artikel tersebut antara lain ditulis bahwa Amerika Serikat dikabarkan mulai risau dengan meningkatnya kekuatan lunak China. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuatan lunak adalah seni-budaya dan olah raga.

Kemajuan sebuah negara pasti akan menimbulkan persoalan- persoalan, baik secara internal maupun eksternal. Saya berkeyakinan kalau Tiongkok tidak waspada maka pasti akan ada upaya-upaya yang lebih besar dalam menghambat kemajuan ekonomi Tiongkok. Kerja keras dan disiplin tetap diperlukan walau Tiongkok telah menjadi raksasa ekonomi.

Kemajuan Tiongkok adalah Proses

Kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok saat ini adalah proses panjang yang berdarah-darah dan merupakan sebuah kristalisasi keringat dari seluruh rakyat Tiongkok. Kemajuan ini tidak datang begitu saja dari langit lalu terjadilah Tiongkok seperti saat ini. Proses dan hasil harus dilihat secara berimbang untuk melihat kemajuan Tiongkok.

Perekonomian Tiongkok yang tumbuh dengan luar biasa, dengan rata-rata lebih dari 9% setahun semenjak awak tahun delapan-puluhan. Hal ini terjadi setelah Partai Komunis Tiongkok di bawah komando Den Xiaoping mengambil kebijakan reformasi dan politik pintu terbuka bagi dunia luar. Pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional empat kali lipat dari awal tahun delapan puluhan sampai pada awal abad ke-XXI sudah terealisasi. Tahapan yang akan dicapai setelah ini adalah membangun masyarakat cukup sejahtera, masyarakat yang harmonis.

Seperti yang diutarakan oleh Deng Xiaoping bahwa reformasi di Tiongkok merupakan revolusi ke dua. Untuk melakukan kebijakan reformasi maka politik pintu terbuka akan berkelanjutan. Dan kebijakan reformasi ini merupakan pemikiran yang visioner bagi PKT dibawah komando Deng Xiaoping.

Bahkan Deng Xiaoping mengutarakan bahwa reformasi dan politik pintu terbuka adalah sebuah eksperimen yang bagus. Secara lebih jelas ia mengutarakan; ”The Shenzhen Special Economic Zone is an experiment. It will be some time before we know whether we are doing the right thing there. It is something new under socialism. We hope to make it a success, but if it fails, we can learn from the experience. In building socialism the central task is to develop the productive forces. We are adopting all measures to develop them, including use of foreign funds and introduction of advanced technologies. This is a great experiment, something that is not described in books”.

Sebuah langkah berani yang diambil oleh PKT saat itu. kebijakkan mengenai kawasan ekonomi khusus yang ternyata saat ini sangat berpengaruh bagi roda perkembangan ekonomi Tiongkok. Sejak tahun 1988 ada 14 wilayah yang dipilih menjadi daerah ekonomi khusus. Antara lain Guangzhou, Shanghai, Tianjin, Dalian, Yantai, Fuzhou, Shenzen, serta Zhuhai. Kemudian menjelang masuknya Tiongkok menjadi anggota WTO 17 kota lain ditetapkan menjadi daerah ekonomi khusus. Sampai dengan saat ini Tiongkok sudah memiliki sekitar 49 daerah ekonomi khusus. Daerah ekonomi khusus dibentuk dengan memberi fasilitas yang menguntungkan bagi investasi kapital asing. Daerah ekonomi khusus ini berkembang menjadi kota-kota dan daerah industri yang modern.

Bukanlah tanpa dasar PKT mengambil kebijakkan reformasi dan politik pintu terbuka. PKT dibawah pimpinan Deng Xiaoping mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tiongkok berada di tahap pertama sosialisme. Pada tahapan pertama sosialisme tugas pokok adalah membangun perekonomian sosialis. Lalu dipropagandakanlah semboyan pembangunan ekonomi sebagai tugas titik berat, menggantikan perjuangan kelas sebagai poros yang didegungkan selama proses revolusi besar kebudayaan proletar. Membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif mutlak harus dilakukan pada tahapan ini. Sejalan dengan ini, maka kebijakkan reformasi dan politik pintu terbuka dilakukan oleh Tiongkok. Dengan tujuan membangun masyarakat Tiongkok yang cukup sejahtera pada pertengahan abad XXI.

Dibangunlah pasar sosialis untuk mengembangkan tenaga produktif. Digagaslah pemahaman baru mengenai pasar, bahwa pasar berguna bagi kapitalisme tetapi juga berguna bagi sosialisme. Kenyataan adalah begitu, bahwa pasar juga dibutuhkan dalam sistem sosialisme, tanpa pasar apalah arti sebuah sosialisme. Pasar dijadikan sebagai tenaga pengungkit perekonomian, kemudian negara membebaskan harga-harga barang komoditi ditentukan oleh pasar, terkecuali harga sejumlah barang dan bahan strategis, lalu produksi akan cepat meningkat. Negara tetap mempunyai peran yang kuat dalam hal ini. Tanpa negara yang kuat maka sosialisme yang sedang dan akan berlangsung di Tiongkok tidak mempunyai kekuatan. Oleh sebab itu negara dalam sistem sosialisme tetap harus memegang peran yang kuat, apalagi jika berhubungan dengan pasar.

Kemudian ditariklah modal-modal asing dari luar Tiongkok. Data pada tahun 2004 menunjukkan bahwa Tiongkok berhasil menarik investasi langsung sebesar 53,5 miliar USD. Bahkan investasi di Tiongkok telah membuat para pemodal untuk merelokasi industrinya ke Tiongkok. Seperti yang terjadi dengan General Motors yang menanamkan modalnya hingga 3 miliar USD. Sebutlah kemudian Volkswagen yang berinvestasi 900 miliar USD untuk membuka ruang industrinya di Tiongkok, maka tidak heran banyak sekali pengguna Volkswagen di Tiongkok, termasuk untuk taksi. Dan kemudian adalah Airbus dan perusahaan ritel Carefourr yang berasal dari Perancis sempat ketar-ketir akibat insiden api olimpiade, karena mereka juga telah melakukan investasi dengan jumlah yang luar biasa besarnya.

Sebagai perbandingan, jika kita melihat pada awal tahun 1990 maka investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Tiongkok berjumlah 3,5 miliar USD atau setara dengan 17,5% investasi asing langsung ke Asia Timur. Namun pada tahun 1997, nilai FDI ke Tiongkok mencapai 43 miliar USD, setara dengan 50% FDI ke kawasan Asia Timur. Dalam delapan bulan pertama FDI tumbuh 12,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006. Total dana asing yang telah ditanam dari Januari sampai dengan Agustus sebesar 41,9 miliar USD. Selama tahun 2006 FDI yang masuk ke Tiongkok sebesar 69,5 miliar USD. Peningkatan FDI serta menguatnya ekspor Tiongkok merupakan faktor utama yang memperkuat besarnya cadangan devisa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, cadangan devisa Tiongkok menjadi yang terbesar di dunia dengan jumlah 1,3 triliun USD.

Selain menarik modal asing, maka juga diperbolehkan usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak swasta. Diberlakukanlah sistem saham dan juga kemudian didirikan bursa saham. Dijalankanlah politik moneter yang mengabdi pada pembangunan pasar ekonomi sosialis. Perusahaan-perusahaan negara yang merugi ditata kembali. Perdagangan luar negeri ditingkatkan. Reformasi dalam bidang ekonomi juga menyentuh pada sisi birokrasi. Sebelumnya semua transaksi perdagangan luar negeri berada di bawah kendali departemen perdagangan luar negeri. Namun sejalan dengan kebijakkan reformasi serta politik pintu terbuka, maka wewenang dilimpahkan kepada organisasi perdagangan lokal atau pemerintah daerah. Perusahaan Tiongkok yang mampu untuk melakukan investasi di luar negeri didorong untuk melakukan investasi luar negeri. Tiongkok menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk luar negeri sekaligus menjadikan barang-barang produksi Tiongkok mengalir banyak negara di dunia.

Berbagai gejala muncul dari proses pembangunan pasar sosialis. Antara lain ditutupnya perusahaan-perusahaan negara yang mengalami kebangkrutan. Terjadinya persaingan dalam mencari pekerjaaan, ditandai dengan muncul pasar tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penggangur serta golongan pensiunan yang disebabkan oleh dijalankannya aturan pensiun yang ketat dalam batas umur. Besarnya nilai modal asing yang masuk ke Tiongkok. Kriminalitas di bidang perekonomian seperti penyeludupan-penyeludupan besar-besaran, pemalsuan-pemalsuan merk dagang, sampai dengan dengan pemalsuan mata uang. Terjadi korupsi di banyak tempat yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dalam korupsi. Namun semua gejala negatif diatas sebagai akibat dari ekonomi pasar dihadapi Pemerintah Tiongkok dengan pembangunan sistim hukum untuk mengendalikannya serta menjalankan hukum yang berlaku. Kader-kader yang terlibat dalam korupsi termasuk di dalamnya kader pejabat tinggi seperti sekretaris komite partai Shanghai dan sejumlah kader tingkat wakil menteri dan pejabat pemerintahan provinsi telah ditindak dan diajukan ke pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Berjalannya sistem ekonomi pasar sosialis memperlihatkan, kemajuan yang sangat luar biasa pada perekonomian Tiongkok. Perdagangan luar negeri mengalami surplus pada setiap tahunnya. Meningkatnya cadangan valuta asing, yang pada tahun 1987 berjumlah 13,14 miliar USD menjadi lebih dari 1000 miliar pada awal tahun 2007. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai pemilik valuta asing terbesar di dunia. Data yang berasal dari Departemen Perdagangan Amerika, dari bulan Januari hingga Juli 2001 menunjukkan, impor barang dan jasa tumbuh 0,4%, dan khusus impor dari Tiongkok sebesar 2,2%. Sebuah indikasi bahwa bahwa permintaan dari konsumen AS terhadap produk dan jasa Tiongkok terus mengalami peningkatan. Ekspor ke Uni Eropa juga mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2005 Uni Eropa telah menjadi tujuan ekspor terbesar Tiongkok dengan menggeser posisi Jepang. Pada periode Januari-Juni 2004, nilai perdagangan Tiongkok di pasar dunia mencapai 523,16 miliar USD, mengalami kenaikan 39,08% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Surplus perdagangan Tiongkok dengan dunia pada tahun 2004 mencapai 130 miliar USD. Sedangkan yang menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok adalah Jepang dan Amerika serikat.

Kuatnya pondasi ekonomi Tiongkok ditandai dengan tidak goyahnya Tiongkok pada saat terjadinya krisi moneter di Asia pada dekade akhir 90-an yang akhirnya melengserkan Soeharto dari kursi presiden. Mata uang Renminbi tidak tergoyahkan, bahkan mengalami peningkatan sementara nila dolar amerika mengalami penurunan. Dalam hal mata uang Tiongkok tidak tunduk kepada Amerika mengenai revaluasi Renminbi. Tiongkok dapat menggunakan secara baik faktor-faktor moneter dalam membangun ekonomi pasar sosialis. Cadangan valuta asing yang besar membuat Renminbi menjadi mata uang yang tak tergoyahkan dalam ruang moneter dunia. Saat ini sejumlah bank besar di dunia diperbolehkan melakukan kegiatan moneter dengan menggunakan Renminbi.

Berhasilnya kebijakkan reformasi ekonomi mengakibatkan perubahan bagi Tiongkok, dari sebuah negara miskin yang dilanda kelaparan menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Angka kemiskinan berkurang dari 60% penduduk pada tahun 1980 menjadi 15% penduduk pada tahun 2004. Karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, lebih dari 300 juta penduduk berhasil terangkat dari jurang kemiskinan.

Adapun pencapaian yang luar biasa dalam ekonomi Tiongkok disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, investasi yang luar biasa membuka lapangan kerja yang amat besar bagi rakyat Tiongkok; kedua, disebabkan terbukanya lapangan kerja, membuat rakyat Tiongkok mempunyai pendapatan per kapita yang meningkat, dari 300 dolar AS pada 20 tahun yang lalu, menjadi 1.000 dolar AS pada tahun 2004. Bahkan, di kota besar seperti Shanghai, pendapatan per kapita mencapai 6.700 USD. Pencapaian ini terjadi dalam masa 20 tahun bagi sebuah negara yang amat luas dengan jumlah penduduk 1,3 miliar jiwa, merupakan pencapaian yang luar biasa. Ketiga, investasi yang luar biasa membuat pembangunan di Tiongkok terutama di belahan utara, tengah, timur dan selatan berjalan dengan cukup merata. Semua provinsi berdasarkan otonomi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat melakukan pembagunan di daerahnya.

Melihat kemajuan ini tentunya Tiongkok juga harus selalu melihat ke depan, dengan tidak selalu lupa untuk melihat ke dalam. Karena masyarakat berkembang, tidak ada yang statis. Seperti yang diungkapkan oleh Deng Xiaoping, “In order to look forward, we must study the new situation and tackle the new problems in good time; otherwise, there can be no smooth progress. In three fields especially, the new situation and new problems demand attention: methods of management, structure of management and economic policy”. Perkembangan dunia harus benar-benar menjadi perhatian Tiongkok secara serius, tanpa perhatian yang serius terhadap perkembangan maka pasti akan tertinggal. Dalam hal ini Tiongkok dengan tidak segan belajar kepada negara lain yang sudah maju dan saat ini adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh Tiongkok.

Seperti yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz, “China’s success since it began its transition to a market economy has been based on adaptable strategies and policies: as each set of problems are solved, new problems arise, for which new policies and strategies must be devised. This process includes social innovation. China recognized that it could not simply transfer economic institutions that had worked in other countries; at the least, what succeeded elsewhere had to be adapted to the unique problems confronting China”. Persoalan-persoalan akan tetap ada dalam proses perkembangan ekonomi Tiongkok. Transformasi menuju ekonomi pasar adalah sebuah kebijakkan yang mampu membawa Tiongkok maju secara ekonomi, namun masalah-masalah sosial juga berkembang. Beberapa kawan saya dalam pembicaraan yang kebetulan orang Tiongkok, mengeluhkan jarak yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin lebar. Dalam sebuah kemajuan pasti akan ada hal yang harus dikritisi untuk menjadi pembelajaran dalam mengambil kebijakkan selanjutnya.Tiongkok pasti akan terus belajar untuk proses pembangunan ke depan.

“So long as we unite as one, work in concert, emancipate our minds, use our heads and try to learn what we did not know before, there is no doubt that we will be able to quicken the pace of our new Long March. Under the leadership of the Central Committee and the State Council, let us advance courageously to change the backward condition of our country and turn it into a modern and powerful socialist state,” ujar Deng Xiaoping dalam sebuah pidatonya. Dan Tiongkok sedang berjalan menuju negara sosialis yang kuat.

Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Berbicara Tiongkok pastilah akan terjadi perdebatan yang menarik, terutama tentang kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Tiongkok. Apakah Tiongkok kapitalis atau sosialis dan topik ini sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Beberapa kawan beranggapan bahwa Tiongkok saat ini telah menjadi negara kapitalis, ketika melihat apa sedang terjadi. Ada juga yang beranggapan bahwa Tiongkok menjalankan dua sistem sekaligus, dalam arti kalau memandang Tiongkok harus dalam dua sisi, kapitalisme dan sosialisme.

Coba kita lihat apa yang tertuang dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok pada pembukaanya,

“The basic task of the nation in the years to come is to concentrate its effort on socialist modernization. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao ZedongThought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people’s democratic dictatorship and follow the socialist road, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defence and science and technology step by step to turn China into a socialist country with a high level of culture and democracy”.

Apa yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini tidak lepas dari yang disebut ideologi pembimbing Partai. Tanpa ideologi pembimbing Partai maka pencapaian Tiongkok saat ini tidak akan bisa terjadi. Pada pasal 1 ayat 1mengenai prinsip umum dijelaskan, “The People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. The socialist system is the basic system of the People’s Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited.“ Dijelaskan bahwa Tiongkok adalah negara sosialis, sosialisme dengan ciri khas Tiongkok tentunya.

Sangat jelas bahwa Tiongkok mengambil jalan sosialisme dalam membangun. Sebuah pilihan yang tentunya akan banyak konsekuensi yang harus dihadapi, karena pastilah tantangan dunia akan begitu hebatnya. Ditegaskan oleh Deng Xioping, “Now I should like to make two points clear. One is that China can only take the socialist road. The other is that without political stability it would be impossible for us to modernize”. Pilihan Tiongkok adalah sosialisme dan jalan sosialisme sudah ditempuh, kita dapat melihat apa yang terjadi di Tiongkok saat ini. Sosialisme telah memberikan kebangkitan secara luar biasa di Tiongkok, walaupun tetap harus terus melakukan koreksi dari apa yang sudah terlaksana sejauh ini.

Dengan lebih tegas Deng Xiaoping mengutarakan, “Only the socialist system can eradicate poverty. That is why we do not allow people to oppose socialism. By socialism, we mean socialism adapted to conditions in China. Without the Communist Party’s leadership it would be impossible for China to go on building socialism –that has been proved by history.” Ideologi apapun jika secara ortodoks diterapkan pada suatu negara pasti akan mengalami kegagalan. Sejarah memberi pelajaran akan hal itu. Jika menerapkan sebuah ideologi, maka kondisi rakyat harus menjadi pertimbangan yang matang. Apa yang berhasil di Tiongkok belum tentu berhasil di negara lain, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bisa belajar dari keberhasilan dari sebuah negara, tetapi tidak mentah-mentah memakai keberhasilan itu membangun negara kita. Kita tetap harus mengoreksinya.

Apa yang sedang terjadi di Tiongkok saat ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan ideologi pembimbing Partai. Bukanya proses de-ideologisasi seperti yang sepertinya terlihat dipermukaan mengenai perkembangan Partai Komunis Tiongkok. Konggres ke XVI PKT bahkan mengalami banyak kritik karena menempuh jalan kapitalisme. Kritik ini terpusat pada gagasan tiga mewakili yang melalui keputusan Konggres dijadikan ideologi pembimbing Partai disamping Marxisme-Leninnisme dan Pikiran Mao Zedong serta Teori Deng Xiaoping. Kritik yang ada merupakan sebuah dialektika dan kenyataannya Tiongkok tetap melakukan pembangunan sosialismenya.

Sebenarnya sudah berkali-kali ideologi pembimbing Partai diperbaharui. Berpijak dengan Marxisme-Leninisme, kemudia Konggrea ke-VII tahun 1945 merumuskan Marxisme-Leninisme dan Pikiran Mao Zedong. Lalu pada Konggres ke XV tahun1997 menjadi Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping. Konggres ke XVI tahun 2002 menjadi Marxisme-Leninisme, Fikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping danPikiran Penting Tiga Mewakili. Kemudian pada Konggres ke XVII tahun 2007 Partai Komunis Tiongkok melengkapinya dengan Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan. Rumusan ideologi yang sebelumnya tidak dilenyapkan, tetapi ditambahkan dengan rumusan baru yang merupakan hasil dari penyimpulan pengalaman praktek membangun sosialisme berkarakter Tiongkok semenjak Konggres XVI. Perkembangan yang luar biasa di Tiongkok, pastilah melahirkan situasi yang baru. Kemudian memerlukan pola pembangunan yang baru, tugas-tugas baru serta memerlukan ideologi pembimbing yang baru. Jadi perkembangan rakyat serta perkembangan dunia menjadi perhatian yang mendalam bagi PKT.

Jadi sangat tidak mungkin Tiongkok dibawah Partai Komunis Tiongkok tidak mempunyai ideologi dalam melaksanakan pembangunan sosialisme yang berkarakter Tiongkok. Salah satu kekuatan Tiongkok justru terletak dari pelaksanaan ideologi dalam membangun perekonomian sosialis. Pemerintah yang kuat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan sosialis. Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menggambarkan pemerintahan yang kuat dalam pembangunan sosialisme.

“There is no fundamental contradiction between socialism and a market economy,” ujar Deng Xiaoping dalam sebuah wawancara. Karena hanya dengan mempraktekkan dan mempropagandakan Marxisme, maka neo-liberalisme dapat dilawan dan kondisi ini disadari benar oleh Tiongkok. Selain itu gerakan sosialisme sangat tidak mungkin terisolasi dari dunia yang bergerak maju. Gerakan sosialisme sebagai gerakan yang bersifat internasional membutuhkan globalisasi.Tiongkok telah mempersiapkan kondisi ini dengan ideologi pembimbing Partai yang kuat.

Sedikit melihat kedalam mengenai ideologi pembimbing Partai, karena berbicara mengenai Tiongkok tidak bisa lepas dari ideology pembimbing Partai. Salah satu pemikiran Mao Zedong yaitu dengan jalan revolusi dari desa mengepung kota. Adapun desa mengepung kota ini bertujuan untuk memenangkan revolusi demokrasi baru di Tiongkok. Para lawan PKT mengkritik bahwa pemikiran Mao Zedong merupakan marxisme kaum tani, marxisme pedesaan. Namun setelah PKT dibimbing oleh pikiran Mao Zedong, melalui perjuangan revolusioner yang sangat luar biasa, kemenangan dapat dicapai PKT. Kemudian berdirilah Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Fikiran Mao Zedong telah teruji dalam praktek revolusi di Tiongkok.

Sangat menarik ketika Mao menulis tentang Tiga Disiplin Besar dan Delapan Pasal Perhatian. Mao menulis hal ini untuk ditujukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat. Tiga Disiplin Besar berisi: Tunduk kepada komando dalam setiap tindakan; tidak mengambil sebatang jarum atau seutas benangpun dari massa; serahkan setiap rampasan perang kepada atasan.

Sedangkan Delapan Pasal Perhatian berisi; ramah tamah dalam berbicara; adil dalam membeli dan menjual; kembalikan setiap barang pinjaman; ganti kerugian untuk barang yang kau rusakkan; jangan memukul atau memaki orang; jangan merusak tanam-tanaman; jangan berlaku tidak senonoh terhadap wanita; jangan menganiaya tawanan perang. Tiga disiplin besar dan Delapan Pasal Perhatian ini sangat mempunyai pengaruh positif saat perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang. Khusus Delapan Pasal Perhatian tampaknya merupakan hal-hal yang sederhana. Namun jika kita mampu melihat secara utuh, merupakan hal yang sangat luar biasa.

Partai Komunis Tiongkok merumuskan bahwa Pikiran Mao Zedong meliputi: teori revolusi demokrasi baru, revolusi anti-imperialisme, anti feodalisme dan anti-kapitalisme birokrat dari massa Rakyat yang luas berbasiskan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan proletariat; tentang revolusi sosialis dan pembangunan sosialis; mengenai pembangunan tentara revolusioner dan strategi militer; tentang arti penting politik dalam perjuangan revolusioner; mengenai pekerjaan ideologi dan politik serta pekerjaan kebudayaan; tentang pembangunan Partai. Adapun jiwa dari pikiran Mao Zedong adalah pendirian pandangan dan metode dengan menggunakan materialisme dialektis historis, yaitu dengan mencari kebenaran dari kenyataan. Melalui pikiran Mao, Marxisme-Leninisme mencapai perkembangan dan revolusi demokrasi baru menggapai kemenangan di Tiongkok.

Membaca tentang pemikiran Deng Xiaoping membuat saya kagum dengan sosok seorang Deng Xiaoping. Melalui tahap pembangunan sosialis dengan mempraktekkan teori Deng Xiaoping, Rakyat Tiongkok mencapai taraf hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Situasi yang baru mengharuskan munculnya tugas utama yang baru pula serta tuntutan-tuntutan yang baru juga bagi Partai yang memimpin. Mao membangun Partai Komunis Tiongkok dengan tugas utama memimpin revolusi bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Sedangkan Deng Xiaoping membangun kembali PKT dengan tugas utama untuk mengatasi persoalan-persoalan satu dasawarsa akibat kesalahan-kesalahan Revolusi Besar Kebudayaan Proletar serta melakukan pembagunan sosialisme yang berkarakter Tiongkok. Setiap tingkatan sejarah yang berbeda membutuhkan pikiran pembimbing Partai yang berbeda dan PKT memahami hal tersebut.

Pada Konggres ke XV tahun 1997 PKT menempatkan teori Deng Xiaoping sebagai ideologi pembimbing Partai, setelah Marxisme-Leninisme dan Pikiran Mao Zedong. Deng Xiaoping merupakan pemikir marxis yang luar biasa. Dalam karya-karyanya dapat terlihat bahwa Deng sangat konsisisten dalam menggunakan pisau analis Materialisme Dialektika Historis. Dibawah komando Deng kemudian tercapai pengertian yang jelas tentang hakekat dan tugas utama sosialisme, yaitu membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif. Sebenarnya jika kita berusaha untuk memahami memahami teori-toeri Deng sangat terlihat bahwa teori Deng sangat luar biasa. Dari seruan untuk membebaskan fikiran; tentang pandangan dan metode mencari kebenaran dari kenyataan, segala-galanya bertolak dari kenyataan; tentang menegakkan empat prinsip dasar, yaitu; menempuh jalan sosialis, menjalankan diktatur demokrasi Rakyat dibawah pimpinan Partai Komunis, Ideologi pembimbing Marxisme-leninisme dan pikiran Mao Zedong; tentang memegang keyakinan bahwa segala-galanya harus tiga menguntungkan, yaitu menguntungkan untuk pengembangan tenaga produktif sosialis, menguntungkan untuk memperkuat negara sosialis, menguntungkan untuk meningkatkan penghidupan Rakyat; tentang menjalankan politik pintu terbuka terhadap dunia luar; dan masih banyak yang lain lagi mengenai teori Deng Xiaoping. Sebagai ideologi pembimbing Partai, maka teori Deng Xiaoping telah teruji dalam praktek dan telah mengembangkan marxisme untuk sosialisme berkarakter Tiongkok serta berhasil memimpin pembangunan sosialisme tingkat pertama di Tiongkok.

Kemudian di bawah komando Jiang Zemin PKT menyimpulkan bahwa perlunya ideologi pembimbing selain Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping, yaitu pikiran Penting Tiga Mewakili. Tiga Mewakili ialah: mewakili arah perkembangan tenaga produktif yang maju, mewakili orientasi maju kebudayaan Tiongkok yang progresif, dan mewakili kepentingan pokok rakyat Tiongkok yang paling luas. Untuk itu tugas dari Partai Komunis Tiongkok adalah mewakili tuntutan perkembangan tenaga produktif yang maju di Tiongkok, mewakili arah maju kebudayan progresif Tiongkok, mewakili kepentingan dasar Rakyat Tiongkok yang paling luas.

Lalu di bawah Hu Jintao dirumuskanlah pandangan ilmiah tentang perkembangan. Adapun pandangan ilmiah tentang perkembangan dirumuskan untuk memenuhi tuntutan baru dari perkembangan yang dicapai oleh Tiongkok dengan melakukan analisa pratek yang telah dilakukan oleh Tiongkok sendiri serta mengambil pelajaran dari pengalaman negeri-negeri lain mengenai perkembangan. Pada saat ini perkembangan Tiongkok menghasilkan ciri-ciri baru dari akibat sebuah perkembangan, yaitu kekuatan ekonomi yang jelas meningkat, namun secara keseluruhan produksi masih rendah, kapasitas untuk melakukan pembaruan yang masih lemah serta masih tetapnya dicarikan solusi secara fundamental masalah struktural berjangka lama dan masalah mengenai cara pertumbuhan. Tetapi pada dasarnya sudah terdapat ekonomi pasar sosialis, walaupun tetap harus ada pembenahan secara terus-menerus didalamnya. Saat ini Tiongkok juga harus berhadapan dengan tugas yang berat, yaitu untuk memperkecil jarak perkembangan antara kota dan desa, antar berbagai daerah, dan mendorong maju perkembangan ekonomi serta perkembangan sosial. Juga terdapat sejumlah besar Rakyat yang miskin dan berpenghasilan rendah baik di kota maupun pedesaan serta menjadi kian sulit untuk memenuhi kebutuhan semua fihak. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Partai Komunis Tiongkok.

Dan Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan menempatkan perkembangan sebagai hakekatnya, menempatkan Rakyat sebagai inti dari perkembangan yang lengkap, luas, seimbang dan terus-menerus sebagai tuntutan dasar serta pertimbangan yang menyeluruh sebagai pendekatan dasarnya. Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan dijadikan ideologi pembimbing Partai disamping Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping serta Pikiran Tiga Mewakili.

Seperti yang diutarakan oleh Deng Xiaoping dalam percakapannya dengan Jimmy Carter, “We cannot copy your system. I believe you understand that. If China adopted your system, with multiparty elections and separation of the three powers, there would be chaos. If one group of people took to the streets today and another group did so tomorrow, with a population of one billion, there would be trouble 365 days a year, and then how could we carry on? Where would we find the energy for development? So our problems cannot be approached from your point of view “. Dan seperti yang kita lihat bersama mengenai perkembangan Tiongkok, sosialisme berkarakter Tiongkok menjadi pilihan untuk melakukan pembangunan. Kita dapat melihat hasil dari percakapan yang dilakukan pada 20 Juni 1987, Tiongkok dengan jalan yang dipilih menjadi raksasa ekonomi dunia baru.

Beberapa Catatan Dari Perkembangan

Tidak ada perkembangan yang menghasilkan nilai sempurna. Pasti ada hal yang dapat dijadikan catatan untuk memperbaiki proses selanjutnya, apalagi jika berhubungan dengan negara, pasti banyak hal yang bisa dikaji ulang untuk perbaikkan ke depan. Masyarakat mengalami perkembangan, oleh sebab itu pasti terjadi perubahan dalam masyarakat. Tiongkok juga melakukan pembaharuan dalam ideologi pembimbing Partai, sebuah bukti bahwa terjadi perkembangan dalam masyarakat.

Tiongkok yang sedang berkembang menjadi raksasa ekonomi dunia, tentunya juga mengalami persoalan-persoalan yang berasal dari perkembangan ekonomi tersebut. Untuk itu mari kita mencoba melihat beberapa persoalan dalam perkembangan sosialisme di Tiongkok. Dengan tidak hanya melihat kemajuan maka setidaknya kita bisa sedikit memahami Tiongkok lebih utuh.

Korupsi menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan di Tiongkok. Namun Partai Komunis Tiongkok mampu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi korupsi dengan perangkat hukum yang kuat. Menghukum mati koruptor merupakan langkah tepat yang dilakukan Tiongkok.

“The CPC never tolerates corruption or any other negative phenomena,” jelas Hu Jintao. PKT tentunya sangat memahami bahwa korupsi dapat merusak Partai dan jalannya pembangunan sosialisme di Tiongkok. Setidaknya menurut data statistik, lebih dari 110.000 anggota PKT telah dihukum karena keterlibatan dalam kasus korupsi pada tahun 2005. Sebanyak 500.000 kasus korupsi yang telah diselidiki dalam sepuluh tahun terakhir dan 64% dari kasus itu berhubungan dengan perdagangan internasional dan usaha asing.

Pejabat tinggi PKT juga tidak luput dari hukuman karena kasus korupsi, seperti salah satu pejabat tinggi Partai di Shanghai. PKT tidak pandang bulu, siapapun yang terlibat korupsi pasti akan diberi hukuman oleh Partai. Dan penyakit-penyakit dalam tubuh Partai memang sangat perlu untuk diberantas. Agar kewibawaan Partai tetap terjaga dengan baik.

Masalah energi juga merupakan masalah yang harus dikaji dengan baik oleh Tiongkok. Kebutuhan Tiongkok akan energi sangatlah besar. Kebutuhan akan energi yang sangat besar ini tidak bisa dihindari seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tiongkok berada di rangking kedua sebagai konsumen energi dunia terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan energi tentunya telah dikaji oleh Tiongkok. Karena energi memegang peran penting dalam proses perkembangan ekonomi sosialis.

Persoalan lingkungan hidup juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari PKT. Karena dengan jumlah penduduk yang besar, pasti masalah lingkungan hidup akan timbul. Dari sampah, kendaraan bermotor hingga pabrik-pabrik serta sumber-sumber pencemaran lainnya, tentunya akan kondisi lingkungan hidup di Tiongkok menjadi buruk. Di antara 20 kota yang paling tinggi pencemarannya di dunia, 16 kota terdapat di Tiongkok. Pencemaran air dan udara dikhawatirkan akan dengan serius mempengaruhi kualitas kehidupan Rakyat Tiongkok serta merusak kesehatan mereka. Menurut OECD (Organization For Economic Cooperation and Development) menyatakan “walaupun ekonomi Tiongkok adalah yang keempat besarnya di dunia, tapi standar lingkungannya lebih mendekati standar bangsa-bangsa yang paling miskin”. Jadi Partai Komunis Tiongkok harus juga melakukan perhatian yang serius terhadap masalah lingkungan hidup, karena ini menyangkut hajat hidup Rakyat Tiongkok. Jika tidak apalah jadinya generasi ke depan Tiongkok sebab lingkungan hidup merupakan aset yang harus dijaga untuk generasi masa depan.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga harus dapat dicarikan solusi yang baik oleh pemerintah Tiongkok. Diperkirakan lebih dari 300 juta petani akan berpindah dari pedesaan menuju daerah industri dalam waktu dua dekade. Tentunya ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PKT, terutama tentang hal-hal seperti infrastruktur bagi daerah urban, pelayanan public serta administrasi dan juga akan berpengaruh pada kebijakkan pelaksanaan keluarga berencana. Selain itu perpindahan penduduk dari desa ke kota pasti akan menimbulkan banyak permasalahan sosial baru. Pemandangan buruh urban dapat kita liat saat Imlek di Tiongkok. Seperti lautan manusia mereka memadati stasiun-stasiun untuk pulang ke desanya masing-masing.

Dalam 25 tahun terakhir, sekitar 160 juta pekerja di daerah pedesaan sudah meninggalkan kerja-kerja pertanian tradisional, bekerja di kota atau bekerja di bukan bidang pertanian. Meskipun bidang pertanian tetap memperkerjakan lebih dari 60 persen penduduk Tiongkok, tetapi sumbangan bagi pemasukan finansial mengalami penurunan menjadi kurang dari 15 persen, turun dari sekitar 40 persen pada akhir tahun tujuh puluhan. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan perekonomian Tiongkok berdasarkan pada industrialisasi. Namun ini harus digarisbawahi oleh pemerintah Tiongkok. Fenomena ini akan menjadi permasalahan yang pelik kelak. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Tiongkok bagi penduduk pedesaan yaitu dengan program pembanguna desa baru sosialis. Pemerintah juga telah mengambil kebijakkan yang luar biasa dengan menghapuskan semua pajak pertanian dan pajak-pajak lain di pedesaan, termasuk didalamnya pajak menyembelin ternak, pajak peternakan, sehingga menghilangkan beban penduduk desa sebanyak 125 milyar yuan setahun. Subsidi juga diberikan kepada petani untuk menanam jenis tanaman unggul, juga untuk membeli mesin-mesin pertanian serta alat-alat pertanian lainnya. Sebuah langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah Tiongkok.

Perekonomian Tiongkok yang mengalami pertumbuhan luar biasa, dikhawatirkan akan terjadinya “kepanasan” (overheating). Lalu akan terjadi hal-hal yang kontraproduktif dalam jangka pendek serta jangka panjang. Walaupun Pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini, namun tidak seketika pertumbuhan dapat diperlambat. Pemerintah tentunya akan mengambil langkah-langkah untuk bisa mengatasi masalah “kepanasan” ini. Salah satu langkah yang akan ditempuh tentunya adalah menggalakkan konsumi rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu jangan heran jika di Tiongkok banyak barang “aspal” asli tapi palsu atau barang-barang bajakan lainnya. Satu sisi saya beranggapan bahwa banyaknya barang “aspal” atau bajakan merupakan cara untuk menggalakkan konsumsi. Dan memang itu kenyataannya, ketika saya melihat sudut-sudut perbelanjaan di Tiongkok, tak pernah sepi. Bahkan di salah satu sudut kota Nanchang tempat jual dvd bajakan dengan kualitas bagus, banyak orang asing ikut membeli. Di Beijing ditempat barang “aspal” dengan kualitas baguspun banyak orang asing yang ikut belanja. Walaupun harganya menjadi mahal karena orang-orang asing tersebut enggan tawar menawar untuk mendapatkan harga rendah. Namun ini menurut saya adalah hal yang menarik.

Demikianlah beberapa hal yang coba saya catat dari perkembangan Tiongkok saat ini. Walaupun masih banyak hal yang bisa didiskusikan bersama mengenai perkembangan Tiongkok. Tidak hanya hal-hal di atas saja.

Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Tiongkok???

Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perkembangan Tiongkok saat ini. Kita bisa belajar tapi tidak langsung harus mengadopsi untuk negara kita. Sebab setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda, sehingga harus melakukan kajian yang mendalam. Tanpa kajian yang dalam lalu hanya mentah-mentah mengadopsi, pasti akan timbul banyak persoalan. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang bisa coba kita renungi dari perkembangan Tiongkok dan kita bisa mengambil nilai-nilai dari hal tersebut.

Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah Tiongkok di bawah Partai Komunis Tiongkok tidak tunduk pada negara-negara pemilik modal dan kita bisa melihat kenyataan ini. “China will never accept interference by other countries in its internal affairs”, jelas Deng Xiaoping. Berhubungan dengan hal di atas, Pemerintah Tiongkok mengangkat tinggi lima prinsip koeksistensi secara damai antara negara yang berbeda system sosial. Yang intinya adalah tidak campur tangan mengenai urusan intern negeri lain. Konflik-konflik yang terdapat di dunia harus diselesaikan dengan jalan damai. Oleh karena itu Pemerintah Tiongkok tidak ingin urusan dalam negerinya di campuri oleh negara lain, termasuk Tibet serta Taiwan tentunya.

“We have that responsibility to ourselves and to all mankind. Even responsible foreign statesmen would acknowledge that China must remain stable. Human rights and democratic rights are not related to this question. The only solution is peaceful coexistence and cooperation of all countries with different social systems on the basis of the Five Principles, not interference in other countries’ internal affairs and provoking disorders. China has raised this question to alert everyone, to remind all countries to be careful when they decide on their policies towards China”, tegas Deng Xiaoping.

Oleh sebab itu kebijakan politik luar negeri Tiongkok adalah politik membela perdamaian dan Tiongkok menggalang kerja sama dengan berbagai negara untuk kepentingan perkembangan bersama. Tentunya dengan saling menghormati kondisi dalam negeri masing-masing negara.

Kemajuan ekonomi yang luar biasa. Dari kemajuan ekonomi yang terjadi di Tiongkok setidaknya banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun sekali lagi, tidak untuk melakukan penerapan system seperti yang di Tiongkok. Setidaknya Indonesia bisa belajar dan ikut berkembang bersama dengan kemajuan ekonomi di Tiongkok.

Sadar akan kekuatan budaya. Tiongkok adalah negara yang sadar akan kekuatan budayanya.Hal ini perlu kita contoh, karena bangsa Indonesia mempunyai kekuatan budaya yang sangat luar biasa. Budaya juga bisa dijadikan senjata untuk melakukan diplomasi. Hal ini disadari betul oleh Tiongkok., bahwa budaya sangat mempunyai kekuatan. Dan kekuatan lunak Tiongkok memang sangat luar biasa. Dalam konteks ini saya jadi ingat konsep Trisakti Bung Karno. Sepertinya Tiongkok di bawah PKT telah melaksanakan konsep Trisakti Bung Karno.

Berpikir ke depan dan berencana dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini adalah merupakan buah dari pikiran jauh ke depan serta perencanaan yang matang dengan evaluasi yang terus menerus.

Bangsa yang sadar akan sejarah. Tiongkok sangat sadar akan pentingnya sejarah. Tanpa pengetahuan akan sejarah yang benar, maka pasti akan terjadi distorsi dalam memahami perkembangan. “So we have to know the history of our country. Since our young people do not know much about our past, we should tell them about it, and the rest of the people too”, jelas Deng Xioping. Bung Karno juga pernah berkata, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Dan distorsi sejarah yang luar biasa telah dilakukan oleh rezim Soeharto, saatnya kita mencoba melihat sejarah sebenanr-sebenarnya. Rezim Soeharto melakukan distorsi sejarah, karena paham akan kekuatan sejarah.

Hukum yang kuat. Partai Komunis Tiongkok menyadari bahwa hukum harus kuat dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kasus korupsi yang menyeret petinggi Partai, hukum tanpa pandang bulu ditegakkan. Ini tentunya untuk kewibawaan Pemerintah.

Sadar akan pentingya kekuatan militer. Tiongkok sadar akan pentingnya kekuatan militer untuk itu Tiongkok membangun kekuatan militernya menjadi luar biasa. Dahulu Indonesia sangat ditakuti kekuatan militernya pada saat zaman Bung Karno. Saat ini sepertinya kita harus belajar dari Tiongkok untuk membangun kekuatan militer. Saat ini hubungan Indonesia dengan Tiongkok untuk militer berjalan cukup baik.

Pendidikan adalah kunci kemajuan. Pendidikan adalah kunci dari kemajuan dan mereka membuktikannya saat ini. Termasuk dalam hal penelitian mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan sekali lagi kuncinya adalah Pendidikan.

Sadar akan kekuatan propaganda. Propaganda adalah kebutuhan yang tidak terhindarkan dari sebuah negara. Tiongkok mampu mengoptimalkan fungsi propaganda.

Disiplin dan kerja keras. Sepertinya ini sederhana namun sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan.

Penutup

Demikian apa yang yang coba saya tulis tentang Tiongkok, semoga berguna untuk dijadikan bahan kajian bersama. Dan saya kembali teringat Bung Karno, “Revolusi belum selesai”.

-----------

Salam hangat

Nanchang, 3 Mei 2008

Satu Lagi Kekacauan Pikiran SBY

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/2/21/n2.htm

Kamis Wage, 21 Pebruari 2008

Nusantara



Yudhoyono Khawatir Jadi Sasaran Amarah

Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para calon kepala daerah tidak sembarangan menjual tema pendidikan dan kesehatan gratis saat berkampanye. Pasalnya, jika janji itu tak terwujud, rakyat akan marah dan yang menjadi sasarannya adalah pemerintah pusat.

''Kalau tidak (hati-hati), nanti rakyat marah, sasarannya adalah pemerintah pusat dan yang jadi sasaran biasanya saya atau Pak Kalla (Wapres Jusuf Kalla-red), padahal itu janji-janji (calon) kepala daerah,'' ujar Kepala Negara usai memimpin rapat evaluasi kerja 2007 dan rencana kerja 2008 Departemen Kesehatan, Rabu (20/2) kemarin.

Dikatakan Yudhoyono, tema pendidikan dan kesehatan gratis memang merupakan tema yang layak jual dalam kampanye. Namun, para kandidat kepala daerah seharusnya lebih bersikap realistis sebelum mengusung kedua tema itu.

''Bila (mereka) terpilih, tentu rakyat ingin agar kepala daerahnya mewujudkannya dan kalau tidak terwujud, rakyat marah,'' ujar mantan Menko Polkam ini.

Presiden Yudhoyono mengatakan program layanan pendidikan dan kesehatan kepada rakyat miskin memang menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah pun sudah menjadikan program-program itu sebagai prioritas.

Khusus untuk bidang kesehatan, menurut Presiden, pemerintah telah membuat program bantuan kesehatan gratis bagi 76 juta rakyat miskin dan hampir miskin. Namun, program yang dikenal dengan Askeskin itu baru dapat berjalan jika pelaksanaannya didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah. ''Untuk itu, saya minta jajaran pemerintahan di pusat dan daerah memastikan program ini berjalan baik, agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat,'' pintanya.

Ketika ditanya kemungkinan adanya mark up (penggelembungan) dana Askeskin yang kini tengah ramai diberitakan, Presiden mengaku belum dapat memastikannya. ''Saya tidak boleh terlalu cepat mengatakan ada pengelembungan, biar audit yang objektif dan reliable nanti dilakukan,'' katanya sambil menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah memikirkan cara lain di luar mekanisme Askeskin untuk membuat program pemberian bantuan asuransi kesehatan dari negara ke rumah sakit dengan lebih cepat. (kmb5)

The Chinese in the Collective Memory of the Indonesian Nation

Asvi Warman Adam

Indonesians of Arab and Indian descent have experienced few problems in their relationship with Indonesians of indigenous ethnic backgrounds. Up until now, these relationships have run smoothly (despite recent allegations made by the United States that some Indonesians of Arab descent are involved in terrorism). As a matter of fact, they are even considered to belong to the ethnic group of the particular place where they reside. For example, Indonesians of Arab descent who have been living in Pekalongan for several generations are regarded as Javanese from Pekalongan. The same is not true for Indonesians of Chinese descent. Why are the Chinese considered an exceptional ethnic group despite their efforts to assimilate locally? Why are they always made the scapegoat in critical moments of Indonesian history?[1]

This problem has roots that can be traced to the period before the arrival of the Europeans and especially to the colonial period itself (Lohanda 2002). The Chinese question (Chineeche Kwestie) heated up from the 1900s, when a nationalist movement arose among the Chinese in Indonesia. The Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) was founded on 17 March 1900 in Batavia and began establishing Chinese schools – 54 by 1908 and reaching 450 by 1934. Their initiative was followed by other ethnic groups, including the Arabs, for whom the THHK was a model for their Djamiat-ul Chair. In 1909 R.A. Tirtoadisuryo founded Sarekat Dagang Islamiyah in Buitenzorg (Bogor), using as a model the Siang Hwee, a chamber of commerce founded by the Chinese in Batavia in 1906. The establishment of Sarekat Islam (SI) in Surakarta was also influenced by similar associations founded earlier by the Chinese. SI's founding father H. Samanhudi was initially a member of Kong Sing, a cooperative association that provided social and economic support for its Chinese members in Surakarta. Later Samahudi created Rekso Rumekso, a Javanese version of Kong Sing.

The Dutch colonial government became alarmed when in January 1912, Sun Yat Sen proclaimed the Republic of China. Chinese organizations which had initially worked within the social-cultural field began to turn toward politics. Their objective was to eliminate discrimination against Chinese in the East Indies in the areas of education, law and justice, civil status, taxation, and restrictions on mobility and residence. In implementing the Ethical Policy, the colonial government tried to improve education in the colony, but the Chinese were not included in the program, despite the fact that they were subject to double taxation (both income and property tax). The income tax was otherwise imposed on pribumi (natives) who were not farmers, while the property tax (on houses, horses, carts, motor vehicles, and household appliances) was imposed only on Europeans and Foreign Orientals (including the Chinese). Restrictions on Chinese mobility were implemented with the passenstelsel (pass system). Since the massacre of the Chinese in Batavia in 1740, they were permitted to reside in certain places only. The wijkenstelsel (quarter system) encouraged the formation of Chinese residential areas or Chinatowns in a number of big cities in the East Indies.

The aim of the colonial government to prevent the interaction between pribumi and Chinese through the passenstelsel and wijkenstelsel was a blessing in disguise, as it resulted in the concentration of Chinese economic activities in the cities. When the world economy became industrialized, it was the Chinese who were most prepared as they had already specialized in the food and beverage, medicinal herb, household appliance, building material, spinning, batik, cigarette, and transport businesses.

Today we see the stereotype of the ethnic Chinese as "Ali-Baba businessmen," particularly during the New Order, when people believed they colluded with government officials to get business projects, robbing pribumi businessmen of opportunities. Adding to this is the ghettoization of some Chinese in luxurious and exclusive residential areas in big cities, unwilling to associate with the relatively poor and deprived society surrounding them. There are many other traits of this kind which certainly apply to a small number of ethnic Chinese, but which are generalized to stereotype the ethnic group as a whole.

What needs to be noted is that the ethnic Chinese perception of the pribumi is not congruent with the pribumi perception of the ethnic Chinese (Suryadinata 1984). This phenomena does not occur in the Philippines and Thailand, where the respective groups share mutual perceptions. Since Indonesia's independence, negative perceptions of the ethnic Chinese have persisted, even among the national political elite. In contrast, there has been a heightened sense among the ethnic Chinese of their identity as Indonesians.

How do we bridge this gap in perception? In other words, how do we reconstruct the collective memory of the Indonesian people? There is an Indonesian proverb that says "we cannot love what we do not know." We know Arab and Indian culture well and thus can accept their existence within the Indonesian culture. But Indonesians hardly know Chinese culture.

Arab culture is known through Islam, the religion embraced by the majority of people. Is not Al Quran, read so often by Muslims, written in the Arabic language? And the culture of India is represented by Hinduism and Buddhism, whose heritage can be seen in the Prambanan and Borobudur temples. These two temples have put Indonesia on the world map and have top tourist destinations in the country. But what do we know of Chinese culture except the lion dance and Chinese temples?

It is this ignorance that has prompted the masses in certain situations to destroy property belonging to the ethnic Chinese. People would certainly think twice before attacking something they know and even admire. This ignorance has contributed to the "permissive" conditions that allow the commission of violence (Sukma 2002), especially when the acts are tolerated by the elite and the authorities. This opinion is shared by Pramoedya Ananta Toer, who said that to overcome the kind of savagery committed in the May 1998 riots, both the attackers and the victims need better information (Pramoedya 2000). Knowledge about the ethnic Chinese that is widely shared is not only scanty, but also misleading. This lack of information is one of the many reasons why the ethnic Chinese are still considered "the other." As discussed in Roots of Violence in Indonesia, violence is mostly directed towards groups of people who are regarded as "the other" (Colombijn and Lindblad 2002).

Since 2001, the Department of National Education has been testing a new curriculum, "the competency-based curriculum," in several schools. Included in the material taught at the junior and senior high school level are sections on the influence of Hindu-Buddhist, Islamic, and European cultures, yet absolutely nothing about Chinese culture is touched on. History textbooks for senior high school classes 1 through 3 – such as that written by I. Wayan Badrika and published by Erlangga – do not include a single mention of Chinese culture or a single historical figure of Chinese descent. Of the hundreds of national heroes recognized by the government of Indonesia from 1959 to the present, not one is ethnic Chinese.

Since 1970, the book Sejarah Indonesia Nasional (Indonesian National History), published by the Department of Education and Culture, has been used as the main resource for history textbooks. That book is now considered a scandal. Its rewriting is being undertaken by the Directorate of History (now under the Department of Culture and Tourism). Unfortunately, in the outlines proposed in a workshop in Puncak, West Java, at the end of August 2002, the role of Chinese culture was again not mentioned. I myself spoke on that occasion about the importance of the Chinese nebula. Professor Taufik Abdullah, who is the general editor of the book, promised to insert it into the third chapter (that discusses the coming of Islam to Indonesia). That chapter is co-edited by Azyumardi Azra and Hasan M. Ambary and the writers so far selected are from the Islamic National Institute (IAIN), Jakarta. As for the result, we need to wait until August 2004, when the book is to be published.

The Role of the Ethnic Chinese in the Development of Science and Technology

Chinese culture played a significant role in the development of science and technology in Indonesia, thanks to which Indonesians enjoy the comforts of their daily lives today. The late Professor Denys Lombard and his wife Dr. Claudine Salmon have analyzed this in great detail in many of their writings (see, for example, Lombard 1995). The Dutch initially paid little attention to agriculture in Java; it was the Chinese who developed rice cultivation. Every year, the many large wooden junks that came here to trade also carried 1200-1300 Chinese specifically to man the farms.

In the seventeenth century, the Chinese in Batavia cultivated sugar cane for the sugar trade. The pressing of the cane was done in a very simple way: two vertical wooden tubes were turned by a cow using a cogwheel and a 4.5 meter shaft. The sugar cane was inserted between them and pressed twice to produce as much juice as possible. Due to a shortage of combustible fuel, the sugar industry moved to central and east Java from 1815.

The Chinese never monopolized rice cultivation, but rendered the service of inventing new technologies, such as a system of rice hulling in 1750 which, using two or three cows, could process 500 tons of rice per day. This replaced the traditional system of manual pounding using a mortar that processed only 100 tons per day. The dissemination of this technology spurred rice production to overcome the food supply shortage in Batavia at the time. It was the Chinese who invented these simple devices for farming – the pedal pump, sugar cane press, coconut juicer, rice huller, and plow.

The Chinese also produced wine from fermented rice, sugar cane juice, and palm sap, having developed distillation from 1611. They cultivated crops such as peanut and indigo. Peanut was introduced in Batavia in 1755, probably from China, while indigo was indigenous to Indonesia, having been used as a dye under the local name tarum. The Chinese succeeded in cultivating vegetables and fruits, the best watermelon coming from Tanjung Kait. They also imported plants such as cotton and eggplant. A protein-rich crop introduced by the Chinese was the mung/soy bean, all the products of which have Chinese names: tauge (bean sprouts), tahu (tofu), and taoco (fermented soy beans). Ketchup is also made from one type of bean.

The Chinese were pioneers in the fields of metallurgy and mining. They worked in lead mining in Bangka and gold mining in West Kalimantan in the first half of the nineteenth century. The technique used by Chinese miners was very efficient for the time and originated from irrigation techniques: controlling the natural water flow to wash the mineral all along the surface of the slope.

Other things developed by Chinese effort were sewing needles – the fabrics sewn were also initially imported from China – and household items such as the clay pot. On the premises of the Jindeyuan temple in Jakarta is a clay pot measuring 1.2 meters in diameter dating from 1812 that is used to burn paper money. The Chinese also had a role in casting cannons in Aceh and Patani.

Chinese people have made contributions to marine technology as well. They were the ones who built the ships used by Pati Unus, the prince from Jepara, to attack Malacca. The deep sea fishing boat or perahu mayang used by local fishermen off the northern coast of Java uses waterproof partition material characteristic of Chinese ships. Apart from that, the Chinese were active in cultivating oysters, mussels, and fishponds. Salt-making techniques were developed by the Chinese, who did monopolize this industry before the nineteenth-century Dutch colonial government developed modern methods by taking possession of the large salt ponds in Gresik and Sumenep.

Finally, ethnic Chinese authors have played an important role in the development of modern Indonesian literature. Over the course of 90 years (1870-1960), this ethnic group gave rise to approximately 806 authors of 3005 books, while in the 50-year period from 1918 to 1967, non-Chinese authors of modern Indonesian literature numbered only 175 and produced around 400 books (not including translations).[2]

Erased from the Collective Memory

All this time we never realized the size of the Chinese contribution to the development of technology – sophisticated at the time and seemingly simple today – that has been so important in improving living conditions and social welfare. Even some of our daily diet originated in culinary techniques developed by the Chinese.

The noodles eaten every day by many Indonesians came from China. The method of making noodles was then adapted by local ethnic groups so that today we have a variety of noodles, such as Binjai noodles, Belitung noodles, and Aceh noodles. The tofu we enjoy every day was developed by a Chinese settler in Sumedang in 1917. Today, Sumedang is known for its tofu. Other popular foods are bakpao and siomay. Many snacks originated in China, such as hunkue (gelatin made from mung bean flour) and kwaci (dried watermelon seeds). Some kitchen utensils from China are the cobek (mortar), ulekan (pestle), kuali (clay pot), and anglo (clay brazier).[3]

These facts have been eliminated from the collective memory of our people by the New Order regime, which in its early years chose not to have relations with the People's Republic of China and to forbid anything related to China. Chinese language books were forbidden, and even packages with Chinese characters were considered suspect and confiscated by the security forces. Diplomatic and other relations were neglected for thirty years, leaving us thirty years behind in our knowledge of China.

We should also not forget that the Chinese took part in fighting for the independence of this country. Naval officer Major John Lie was involved in smuggling from Singapore to generate funds for the republic (Lie 1992). Likewise, some centuries earlier in West Kalimantan, the Chinese fought against the Dutch colonial regime (Siahaan 1994).

Throughout the New Order, and peaking in the May 1998 riots, we have made the Chinese our scapegoats. Perhaps one reason is that we have no idea of the true contributions of the ethnic Chinese to our civilization. We believe they are nothing but brokers, usurers, middlemen, and people who monopolize our economy.

Let Assimilation Work Naturally

Apart from Singapore, where ethnic Chinese form the majority, it is only Thailand and the Philippines within Southeast Asia where Chinese minorities are openly accepted as important elements in the history and civilization of the country. In other countries – for example, Indonesia and at a certain times Vietnam – after centuries of interaction and assimilation in customs, religion, and technology, the Chinese still feel socially and culturally ostracized, like a minority group that is refused full integration. Both Indonesia and Vietnam have tried to limit the activities of their citizens of Chinese descent.

The formation of Chinese culture began around the Huang Ho (Yellow) River and then moved to south China, finally reaching the coastal area. Up until the tenth century, these developments continued in the direction of the South China Sea. At the same time, Indian civilization, which developed far from the coast in northern India, expanded southward, reaching Southeast Asia.

In Java, cultural osmosis had long been occurring and was able to accommodate these new elements. The immigrants married native women and some of them adopted local customs. In the fifteenth century, most Chinese living along the coast were Muslim.

Chinese networks became widely distributed around Southeast Asia and even around the world. This was a common practice as race, language, and shared experience caused diasporic Chinese everywhere to feel more comfortable doing business amongst themselves, as they built mutual trust easily. At the end of the nineteen century and the beginning of the twentieth, a network of Chinese rice importers was formed in Southeast Asia that even reached the United States.

Today, we need to make use of these Chinese networks to help the Indonesian economy recover and to become the motor of Indonesian trade in the future. Chinese expertise in business developed because restrictions left them no other choice. Therefore, they concentrated in this one field – they live and die by business.

Let us stop making them the scapegoat of all Indonesian problems. I agree that conglomerates involved in financial scandals, for example, BLBI (Liquidity Assistance from the Bank of Indonesia), should be taken to court and punished if found guilty. But we should eliminate negative stereotypes of the ethnic Chinese. They should be given the chance to pursue careers in other fields, such as politics, culture, military, and police. According to Siauw Tiong-djin [chairman of the Committee Against Racism in Indonesia, ed.], three things are needed to overcome the Chinese problem: a) Chinese political participatation, especially in the House of Representatives, to eliminate and prevent discriminatory regulations; b) Chinese participation in developing the country, especially now to aid national economic recovery; and c) integration and assimilation. There are bad people everywhere. Among the Chinese – as among other ethnic groups in Indonesia – there are thieves and swindlers who run off with clients' money. But this should not be generalized into an ethnic characterization.

If we regard the ethnic Chinese as a national asset, then assimilation can occur naturally, as it has for centuries, without the forced assimilation seen in our recent history.

During Banten's golden period in the seventeenth century, there was a wealthy businessman called Tan Tse Ko (Adam 1990). He managed to integrate into Bantenese society by declaring his conversion to Islam and changing his name to Cakradana. He was an exporter with global vision. It is recorded that he sent trading ships to Indochina in 1670, 1671, 1672, and 1676. Evidence of his business relations with European traders is contained in a letter seeking payment on his debt, which is held in a museum in Scandinavia. The document is written in Malay, the lingua franca of the period.

In mentioning religious identity here, I am not talking about faith, something known only to the individual himself. Whether or not Cakradana was a devout person is not mentioned in the historical sources. Nevertheless, he formally converted to the religion embraced by the majority of Bantenese at the time and this clearly enabled him to be accepted as the member of the community. Because of his close relationship with the king – it is not only now that a businessman can become an official – in 1677 Cakradana was made syahbandar (port master) of the port of Banten. Unfortunately, in April 1682, the VOC occupied Banten and banned the international trade it had long conducted in order to facilitate the Dutch monopoly.

Another method of assimilation is through the cultural media. This is obvious in Central and East Java, where the Chinese practice the local culture in their everyday life. They speak Javanese fluently, sometimes sounding more Javanese than the Javanese themselves.

Conclusion

1. Collective memory will take a long time to reconstruct, as will the dissemination of the history and culture of ethnic Chinese throughout Indonesian society. Accounts of the influence and contribution of the Chinese to Indonesian culture, therefore, should be included in curriculum and history textbooks as quickly as possible.

2. In the standard Sejarah Nasional Indonesia (SNI), there should be ample discussion of Chinese culture that is comparable to discussion of the Hindu, Buddhist, and Islamic cultures.

3. The new SNI is scheduled to be published in August 2004, but so far we have no clues as to what will be included on Chinese society. I suggest therefore that a book on "The Role of the Ethnic Chinese in Indonesian History" be written as soon as possible by an independent team. The book can be submitted to the Department of National Education as a resource book for the writing of the standardized history book and for establishing history curriculums.

4. Chinese networks have spread throughout the world since the colonial period. Our country can use them to aid economic recovery and to improve the welfare of the people in the future.

5. Assimilation of the Chinese with other communities in Indonesia continues to progress. Let it happen naturally through religious, cultural, and other approaches.

­
Asvi Warman Adam is a researcher at the Center for Political Research, LIPI. This essay is a revised version of a keynote address presented at the seminar on "The Role of Chinese in the History of Indonesia," held by the association INTI (Indonesia-Tionghoa) in cooperation with the daily newspaper Suara Pembaruan, at the Hotel Mercure Rekso, Jakarta, 9 November 2002. It was translated by Dhita Hapsarani and edited by Melani Budianta and Donna Amoroso.

References

Adam, Asvi Warman. 1990. "Les Relations entre les Indes Néerlandaises et l'Indochine, 1870-1914." Thèse de doctorat, Paris, EHESS.

Colombijn, Freek, and J. Thomas Lindblad, eds. Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective. Leiden: KITLV Press.

Lie, John. 1992. "Dari Pelayaran Niaga ke Operasi Menembus Blokade Musuh." In Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar "Zaman Singapura" 1945-1950, ed. Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lohanda, Mona. 2002. "Perspektif Historis Anti Cina." In Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia), ed. Andreas Pardede.Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Lombard, Denis. 1995. Nusa Jawa: Silang Budaya, jilid II Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pramoedya Ananta Toer. 2000. "Rasialisme Anti-Tionghoa dan Percobaan untuk Menjawabnya." A recollection in Yusiu Liem, Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari. Jakarta: Jambatan.

Siahaan, Harlem. 1994. "Konflik dan Perlawanan Kongsi Cina di Indonesia." Ph.D. Diss. University of Gajah Mada.

Siauw Tiong-djin. [No date]. Penyelesaian Masalah Minoritas Adalah Bagian dari Reformasi Total. [Jakarta]: Emansipasi.

Sukma, Rizal. 2002. "Dimensi Eksternal Masalah Anti Cina di Indonesia." In Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia), ed. Andreas Pardede.Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Suryadinata, Leo. 1984. Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta: Grafiti Pers.

---

[1] The writer agrees with A. Dahana's view that it is best to address an ethnic group by the name it is comfortable with, and the majority of Indonesian Chinese prefer Tionghoa to Cina (Chinese). However, I use "Chinese" not in its negative sense, but for a practical reason: what is being discussed here is the culture of an ethnic group originating in China that has migrated to all parts of the world. Tedy Jusuf, chairman of Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (Social Association of Indonesian Chinese), told this writer that a difference was emerging between Tionghoa and Cina, with Tiongha referring to those with Indonesian citizenship and Cina to those with foreign citizenship. However, this difference is only applicable to post-independence Indonesia. What if we want to discuss the history of this ethnic group during the Dutch colonial period?

[2] Data from the KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) publisher, 2002.

[3] See the special edition of Intisari magazine, October 2002. This magazine also published a selection of short biographies of some Indonesian Chinese in Pelangi Cina Indonesia, Juni 2002.