Umwertung aller Werte, Umgestaltung von grundaus

Belajar dari Tiongkok

2008-05-04T13:17:00.002+07:00

Panji Prasetyo
Mahasiswa Jiangxi Normal University, Republik Rakyat Tiongkok

Ketika kami tertutup,
Kau selundupkan narkoba.
Ketika kami buka pasar bebas,
Kau anggap mencuri lapangan kerja.
Ketika kami miskin,
Kau hinakan kami seperti anjing.
Ketika kami maju,
Kau anggap kami ancaman.
Ketika negeri kami terbelah-belah,
Kau ambil satu irisan melonnya.
OK, Lalu kami jadi negara komunis,
Tapi lantas kau benci kami.
Ketika kami menerima kapitalisme,
Kau tetap juga membenci kami.
Ketika penduduk kami 1 miliar,
Kau tuduh kami mau kuasai planet.
Ketika kami galakkan KB,
Kau tuduh kami tidak manusiawi.
Ketika kami miskin,
Kau anggap kami pengemis.
Ketika kami mulai pinjami kau uang,
Kau tuduh kami penambah utang kalian.

( Seorang penyair Tiongkok)

Sengaja saya mengutip sajak dari seorang seorang penyair Tiongkok yang telah ditulis ulang oleh seorang pimpinan salah satu surat kabar di Indonesia. Dan si pemimpin ini telah berhasil melakukan operasi untuk penggantian hatinya di salah satu rumah sakit Tiongkok. Beberapa kali saya membaca tulisannya, sepertinya ia sangat kagum dengan perkembangan Tiongkok saat ini.

Saya membaca sajak ini dengan berulang-ulang. Mencoba memahami isi sajak ini dengan apa yang ketahui tentang Tiongkok. Lalu saya semakin bersepakat dengan apa yang dikemukakan oleh sastrawan Pramoedya bahwa “setiap perubahan fundamental di negeri ini selalu ada faktor eksternal”. Pastinya Pram mengutarakan ini dalam konteks keIndonesiaan. Kekuatan-kekuatan luar berusaha membuat instabilitas dalam negeri sebuah Negara dan ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita bantah.Yang terjadi di Tiongkok memang begitu, namun Pemerintah Tiongkok sangat mampu menjaga kedaulatan serta kewibawaan negaranya. Ini terlihat dalam bagaimana Perancis menyikapi persoalan yang terjadi saat timbul permasalahan dikarenakan api olimpiade.

Harus diakui bahwa “dongya bingfu” (sick man of East Asia) telah bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia baru. Tiongkok telah berhasil menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 9% selama dua dasawarsa. Selain itu Tiongkok mempunyai cadangan devisa terbesar yaitu sekitar 1,3 trilyun dolar amerika. Kondisi secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kesuksesan sebuah pembagunan sosialisme berkarakteristik Tiongkok dibawah komando Partai Komunis Tiongkok. Seperti yang ditulis oleh Fidel Castro Ruz, “I do have many reasons to believe in China’s victory”. Namun Tiongkok juga harus tetap melakukan kritik dan otokritik, agar kemajuan yang dicapai sampai saat ini tidak menjadi bumerang bagi Tiongkok sendiri.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang luar biasa, Tiongkok berhasil menggunakan kekuatan lunaknya dalam berkomunikasi dengan Negara-negara lain. Olimpiade 2008 yang akan dilaksanakan di Beijing sebuah bukti bahwa Tiongkok sangat berhasil dengan kekuatan lunaknya. Walaupun sempat ada issue tentang Tibet yang coba dimainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang akan kemajuaan Tiongkok, lalu dikaitkan dengan pelaksanaan Olimpiade yang kurang lebih tinggal 2 bulan lagi. Saya tetap mendukung tentang kebijakan satu Tiongkok dan Tibet adalah masalah dalam negeri Tiongkok. “The campaign orchestrated against China is like a bugle call aimed at unleashing an attack on the country’s well-earned success and against its people, hosts of the next Olympic Games”, tulis Fidel Castro Ruz.

Mengenai kekuatan lunak Tiongkok, Joseph S. Nye menulis sebagai berikut:

“China has always had an attractive traditional culture, but now it is entering the realm of global popular culture as well. Chinese novelist Gao Xingjian won China’s first Nobel Prize for Literature in 2000, and the Chinese film “Crouching Tiger, Hidden Dragon” became the highest grossing non-English film. Yao Ming, the Chinese star of the U.S. National Basketball Association’s Houston Rockets, is rapidly becoming a household name, and China is set to host the 2008 Summer Olympics. The enrollment of foreign students in China has tripled to 110,000 from 36,000 over the past decade, and the number of foreign tourists has also increased dramatically to 17 million last year. China has created 26 Confucius Institutes around the world to teach its language and culture, and while the Voice of America was cutting its Chinese broadcasts to 14 from 19 hours a day, China Radio International was increasing its broadcasts in English to 24 hours a day.”

Selain itu “Beijing Consencus” (authoritarian government plus a market economy) lebih bisa diterima daripada “Washington Consencus” (market economics with democratic government). “China has reinforced this attraction by economic aid and access to its growing market,” terang Joseph S. Nye, dalam konteks Beijing Consencus.

Dari sisi diplomasi Tiongkok berjuang dengan slogan”China’s peaceful rise”. Hal ini sejalan dengan konsep Tiongkok tentang membangun dunia yang harmonis. “We maintain that the people of all countries should join hands and strive to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity”, jelas Hu Jintao dalam laporan Konggres ke 17 Partai Komunis Tiongkok. Lebih lanjut Hu Jintao menjelaskan; “Sharing opportunities for development and rising to challenges together so as to further the cause of peace and development of humanity is the fundamental interests of the people of all countries and meet their common aspirations”. Dari penjelasan ini dapat tertangkap bagaimana konsep Tiongkok dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Bersama-sama membangun untuk mewujudkan dunia yang harmoni.

Dari sisi politik dalam kaitanya dengan membangun masyarakat yang harmoni Hu Jintao menjelaskan; “Politically, all countries should respect each other and conduct consultations on an equal footing in a common endeavor to promote democracy in international relations”. Kemudian dari sisi budaya Hu menerangkan; “Culturally, they should learn from each other in the spirit of seeking common ground while shelving differences, respect the diversity of the world, and make joint efforts to advance human civilization”. Lalu dari sisi ekonomi Hu mengutarakan; “Economically, they should cooperate with each other, draw on each other’s strengths and work together to advance economic globalization in the direction of balanced development, shared benefits and win-win progress”. Di sinilah justru terlihat bagaimana Tiongkok berpegang teguh pada ajaran Lenin, bahwa sosialisme dapat dimenangkan dengan jalan damai, jalan berkoeksistensi, berlomba dan bersaing dengan sistim kapitalisme dunia.

Kekuatan Lunak sebenarnya bagian yang tak terpisah dari kekuatan Militer atau yang juga lazim disebut kekuatan keras. Anggaran militer Tiongkok merupakan yang terbesar ketiga di dunia menurut laporan Pentagon pada tahun 2005. Bahkan juga bisa dikatakan bahwa kekuatan militer Tiongkok adalah yang terbesar di Asia dan ini tentunya mengusik Amerika. Namun Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok mengatakan “Kami adalah kekuatan penting yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan Asia Pasifik dan dunia. Kami tak punya, tak akan dan tak akan menampilkan suatu ancaman,” tegas Kong Quan.

Seperti yang ditulis I Wibowo, Kepala Centre for Chinese Studies, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam rangka Konggres ke 17 Partai Komunis Tiongkok di Harian Kompas, menulis “China Mengandalkan Kekuatan Lunak”. Dalam artikel tersebut antara lain ditulis bahwa Amerika Serikat dikabarkan mulai risau dengan meningkatnya kekuatan lunak China. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuatan lunak adalah seni-budaya dan olah raga.

Kemajuan sebuah negara pasti akan menimbulkan persoalan- persoalan, baik secara internal maupun eksternal. Saya berkeyakinan kalau Tiongkok tidak waspada maka pasti akan ada upaya-upaya yang lebih besar dalam menghambat kemajuan ekonomi Tiongkok. Kerja keras dan disiplin tetap diperlukan walau Tiongkok telah menjadi raksasa ekonomi.

Kemajuan Tiongkok adalah Proses

Kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok saat ini adalah proses panjang yang berdarah-darah dan merupakan sebuah kristalisasi keringat dari seluruh rakyat Tiongkok. Kemajuan ini tidak datang begitu saja dari langit lalu terjadilah Tiongkok seperti saat ini. Proses dan hasil harus dilihat secara berimbang untuk melihat kemajuan Tiongkok.

Perekonomian Tiongkok yang tumbuh dengan luar biasa, dengan rata-rata lebih dari 9% setahun semenjak awak tahun delapan-puluhan. Hal ini terjadi setelah Partai Komunis Tiongkok di bawah komando Den Xiaoping mengambil kebijakan reformasi dan politik pintu terbuka bagi dunia luar. Pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional empat kali lipat dari awal tahun delapan puluhan sampai pada awal abad ke-XXI sudah terealisasi. Tahapan yang akan dicapai setelah ini adalah membangun masyarakat cukup sejahtera, masyarakat yang harmonis.

Seperti yang diutarakan oleh Deng Xiaoping bahwa reformasi di Tiongkok merupakan revolusi ke dua. Untuk melakukan kebijakan reformasi maka politik pintu terbuka akan berkelanjutan. Dan kebijakan reformasi ini merupakan pemikiran yang visioner bagi PKT dibawah komando Deng Xiaoping.

Bahkan Deng Xiaoping mengutarakan bahwa reformasi dan politik pintu terbuka adalah sebuah eksperimen yang bagus. Secara lebih jelas ia mengutarakan; ”The Shenzhen Special Economic Zone is an experiment. It will be some time before we know whether we are doing the right thing there. It is something new under socialism. We hope to make it a success, but if it fails, we can learn from the experience. In building socialism the central task is to develop the productive forces. We are adopting all measures to develop them, including use of foreign funds and introduction of advanced technologies. This is a great experiment, something that is not described in books”.

Sebuah langkah berani yang diambil oleh PKT saat itu. kebijakkan mengenai kawasan ekonomi khusus yang ternyata saat ini sangat berpengaruh bagi roda perkembangan ekonomi Tiongkok. Sejak tahun 1988 ada 14 wilayah yang dipilih menjadi daerah ekonomi khusus. Antara lain Guangzhou, Shanghai, Tianjin, Dalian, Yantai, Fuzhou, Shenzen, serta Zhuhai. Kemudian menjelang masuknya Tiongkok menjadi anggota WTO 17 kota lain ditetapkan menjadi daerah ekonomi khusus. Sampai dengan saat ini Tiongkok sudah memiliki sekitar 49 daerah ekonomi khusus. Daerah ekonomi khusus dibentuk dengan memberi fasilitas yang menguntungkan bagi investasi kapital asing. Daerah ekonomi khusus ini berkembang menjadi kota-kota dan daerah industri yang modern.

Bukanlah tanpa dasar PKT mengambil kebijakkan reformasi dan politik pintu terbuka. PKT dibawah pimpinan Deng Xiaoping mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tiongkok berada di tahap pertama sosialisme. Pada tahapan pertama sosialisme tugas pokok adalah membangun perekonomian sosialis. Lalu dipropagandakanlah semboyan pembangunan ekonomi sebagai tugas titik berat, menggantikan perjuangan kelas sebagai poros yang didegungkan selama proses revolusi besar kebudayaan proletar. Membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif mutlak harus dilakukan pada tahapan ini. Sejalan dengan ini, maka kebijakkan reformasi dan politik pintu terbuka dilakukan oleh Tiongkok. Dengan tujuan membangun masyarakat Tiongkok yang cukup sejahtera pada pertengahan abad XXI.

Dibangunlah pasar sosialis untuk mengembangkan tenaga produktif. Digagaslah pemahaman baru mengenai pasar, bahwa pasar berguna bagi kapitalisme tetapi juga berguna bagi sosialisme. Kenyataan adalah begitu, bahwa pasar juga dibutuhkan dalam sistem sosialisme, tanpa pasar apalah arti sebuah sosialisme. Pasar dijadikan sebagai tenaga pengungkit perekonomian, kemudian negara membebaskan harga-harga barang komoditi ditentukan oleh pasar, terkecuali harga sejumlah barang dan bahan strategis, lalu produksi akan cepat meningkat. Negara tetap mempunyai peran yang kuat dalam hal ini. Tanpa negara yang kuat maka sosialisme yang sedang dan akan berlangsung di Tiongkok tidak mempunyai kekuatan. Oleh sebab itu negara dalam sistem sosialisme tetap harus memegang peran yang kuat, apalagi jika berhubungan dengan pasar.

Kemudian ditariklah modal-modal asing dari luar Tiongkok. Data pada tahun 2004 menunjukkan bahwa Tiongkok berhasil menarik investasi langsung sebesar 53,5 miliar USD. Bahkan investasi di Tiongkok telah membuat para pemodal untuk merelokasi industrinya ke Tiongkok. Seperti yang terjadi dengan General Motors yang menanamkan modalnya hingga 3 miliar USD. Sebutlah kemudian Volkswagen yang berinvestasi 900 miliar USD untuk membuka ruang industrinya di Tiongkok, maka tidak heran banyak sekali pengguna Volkswagen di Tiongkok, termasuk untuk taksi. Dan kemudian adalah Airbus dan perusahaan ritel Carefourr yang berasal dari Perancis sempat ketar-ketir akibat insiden api olimpiade, karena mereka juga telah melakukan investasi dengan jumlah yang luar biasa besarnya.

Sebagai perbandingan, jika kita melihat pada awal tahun 1990 maka investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Tiongkok berjumlah 3,5 miliar USD atau setara dengan 17,5% investasi asing langsung ke Asia Timur. Namun pada tahun 1997, nilai FDI ke Tiongkok mencapai 43 miliar USD, setara dengan 50% FDI ke kawasan Asia Timur. Dalam delapan bulan pertama FDI tumbuh 12,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006. Total dana asing yang telah ditanam dari Januari sampai dengan Agustus sebesar 41,9 miliar USD. Selama tahun 2006 FDI yang masuk ke Tiongkok sebesar 69,5 miliar USD. Peningkatan FDI serta menguatnya ekspor Tiongkok merupakan faktor utama yang memperkuat besarnya cadangan devisa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, cadangan devisa Tiongkok menjadi yang terbesar di dunia dengan jumlah 1,3 triliun USD.

Selain menarik modal asing, maka juga diperbolehkan usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak swasta. Diberlakukanlah sistem saham dan juga kemudian didirikan bursa saham. Dijalankanlah politik moneter yang mengabdi pada pembangunan pasar ekonomi sosialis. Perusahaan-perusahaan negara yang merugi ditata kembali. Perdagangan luar negeri ditingkatkan. Reformasi dalam bidang ekonomi juga menyentuh pada sisi birokrasi. Sebelumnya semua transaksi perdagangan luar negeri berada di bawah kendali departemen perdagangan luar negeri. Namun sejalan dengan kebijakkan reformasi serta politik pintu terbuka, maka wewenang dilimpahkan kepada organisasi perdagangan lokal atau pemerintah daerah. Perusahaan Tiongkok yang mampu untuk melakukan investasi di luar negeri didorong untuk melakukan investasi luar negeri. Tiongkok menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk luar negeri sekaligus menjadikan barang-barang produksi Tiongkok mengalir banyak negara di dunia.

Berbagai gejala muncul dari proses pembangunan pasar sosialis. Antara lain ditutupnya perusahaan-perusahaan negara yang mengalami kebangkrutan. Terjadinya persaingan dalam mencari pekerjaaan, ditandai dengan muncul pasar tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penggangur serta golongan pensiunan yang disebabkan oleh dijalankannya aturan pensiun yang ketat dalam batas umur. Besarnya nilai modal asing yang masuk ke Tiongkok. Kriminalitas di bidang perekonomian seperti penyeludupan-penyeludupan besar-besaran, pemalsuan-pemalsuan merk dagang, sampai dengan dengan pemalsuan mata uang. Terjadi korupsi di banyak tempat yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dalam korupsi. Namun semua gejala negatif diatas sebagai akibat dari ekonomi pasar dihadapi Pemerintah Tiongkok dengan pembangunan sistim hukum untuk mengendalikannya serta menjalankan hukum yang berlaku. Kader-kader yang terlibat dalam korupsi termasuk di dalamnya kader pejabat tinggi seperti sekretaris komite partai Shanghai dan sejumlah kader tingkat wakil menteri dan pejabat pemerintahan provinsi telah ditindak dan diajukan ke pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Berjalannya sistem ekonomi pasar sosialis memperlihatkan, kemajuan yang sangat luar biasa pada perekonomian Tiongkok. Perdagangan luar negeri mengalami surplus pada setiap tahunnya. Meningkatnya cadangan valuta asing, yang pada tahun 1987 berjumlah 13,14 miliar USD menjadi lebih dari 1000 miliar pada awal tahun 2007. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai pemilik valuta asing terbesar di dunia. Data yang berasal dari Departemen Perdagangan Amerika, dari bulan Januari hingga Juli 2001 menunjukkan, impor barang dan jasa tumbuh 0,4%, dan khusus impor dari Tiongkok sebesar 2,2%. Sebuah indikasi bahwa bahwa permintaan dari konsumen AS terhadap produk dan jasa Tiongkok terus mengalami peningkatan. Ekspor ke Uni Eropa juga mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2005 Uni Eropa telah menjadi tujuan ekspor terbesar Tiongkok dengan menggeser posisi Jepang. Pada periode Januari-Juni 2004, nilai perdagangan Tiongkok di pasar dunia mencapai 523,16 miliar USD, mengalami kenaikan 39,08% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Surplus perdagangan Tiongkok dengan dunia pada tahun 2004 mencapai 130 miliar USD. Sedangkan yang menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok adalah Jepang dan Amerika serikat.

Kuatnya pondasi ekonomi Tiongkok ditandai dengan tidak goyahnya Tiongkok pada saat terjadinya krisi moneter di Asia pada dekade akhir 90-an yang akhirnya melengserkan Soeharto dari kursi presiden. Mata uang Renminbi tidak tergoyahkan, bahkan mengalami peningkatan sementara nila dolar amerika mengalami penurunan. Dalam hal mata uang Tiongkok tidak tunduk kepada Amerika mengenai revaluasi Renminbi. Tiongkok dapat menggunakan secara baik faktor-faktor moneter dalam membangun ekonomi pasar sosialis. Cadangan valuta asing yang besar membuat Renminbi menjadi mata uang yang tak tergoyahkan dalam ruang moneter dunia. Saat ini sejumlah bank besar di dunia diperbolehkan melakukan kegiatan moneter dengan menggunakan Renminbi.

Berhasilnya kebijakkan reformasi ekonomi mengakibatkan perubahan bagi Tiongkok, dari sebuah negara miskin yang dilanda kelaparan menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Angka kemiskinan berkurang dari 60% penduduk pada tahun 1980 menjadi 15% penduduk pada tahun 2004. Karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, lebih dari 300 juta penduduk berhasil terangkat dari jurang kemiskinan.

Adapun pencapaian yang luar biasa dalam ekonomi Tiongkok disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, investasi yang luar biasa membuka lapangan kerja yang amat besar bagi rakyat Tiongkok; kedua, disebabkan terbukanya lapangan kerja, membuat rakyat Tiongkok mempunyai pendapatan per kapita yang meningkat, dari 300 dolar AS pada 20 tahun yang lalu, menjadi 1.000 dolar AS pada tahun 2004. Bahkan, di kota besar seperti Shanghai, pendapatan per kapita mencapai 6.700 USD. Pencapaian ini terjadi dalam masa 20 tahun bagi sebuah negara yang amat luas dengan jumlah penduduk 1,3 miliar jiwa, merupakan pencapaian yang luar biasa. Ketiga, investasi yang luar biasa membuat pembangunan di Tiongkok terutama di belahan utara, tengah, timur dan selatan berjalan dengan cukup merata. Semua provinsi berdasarkan otonomi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat melakukan pembagunan di daerahnya.

Melihat kemajuan ini tentunya Tiongkok juga harus selalu melihat ke depan, dengan tidak selalu lupa untuk melihat ke dalam. Karena masyarakat berkembang, tidak ada yang statis. Seperti yang diungkapkan oleh Deng Xiaoping, “In order to look forward, we must study the new situation and tackle the new problems in good time; otherwise, there can be no smooth progress. In three fields especially, the new situation and new problems demand attention: methods of management, structure of management and economic policy”. Perkembangan dunia harus benar-benar menjadi perhatian Tiongkok secara serius, tanpa perhatian yang serius terhadap perkembangan maka pasti akan tertinggal. Dalam hal ini Tiongkok dengan tidak segan belajar kepada negara lain yang sudah maju dan saat ini adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh Tiongkok.

Seperti yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz, “China’s success since it began its transition to a market economy has been based on adaptable strategies and policies: as each set of problems are solved, new problems arise, for which new policies and strategies must be devised. This process includes social innovation. China recognized that it could not simply transfer economic institutions that had worked in other countries; at the least, what succeeded elsewhere had to be adapted to the unique problems confronting China”. Persoalan-persoalan akan tetap ada dalam proses perkembangan ekonomi Tiongkok. Transformasi menuju ekonomi pasar adalah sebuah kebijakkan yang mampu membawa Tiongkok maju secara ekonomi, namun masalah-masalah sosial juga berkembang. Beberapa kawan saya dalam pembicaraan yang kebetulan orang Tiongkok, mengeluhkan jarak yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin lebar. Dalam sebuah kemajuan pasti akan ada hal yang harus dikritisi untuk menjadi pembelajaran dalam mengambil kebijakkan selanjutnya.Tiongkok pasti akan terus belajar untuk proses pembangunan ke depan.

“So long as we unite as one, work in concert, emancipate our minds, use our heads and try to learn what we did not know before, there is no doubt that we will be able to quicken the pace of our new Long March. Under the leadership of the Central Committee and the State Council, let us advance courageously to change the backward condition of our country and turn it into a modern and powerful socialist state,” ujar Deng Xiaoping dalam sebuah pidatonya. Dan Tiongkok sedang berjalan menuju negara sosialis yang kuat.

Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Berbicara Tiongkok pastilah akan terjadi perdebatan yang menarik, terutama tentang kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Tiongkok. Apakah Tiongkok kapitalis atau sosialis dan topik ini sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Beberapa kawan beranggapan bahwa Tiongkok saat ini telah menjadi negara kapitalis, ketika melihat apa sedang terjadi. Ada juga yang beranggapan bahwa Tiongkok menjalankan dua sistem sekaligus, dalam arti kalau memandang Tiongkok harus dalam dua sisi, kapitalisme dan sosialisme.

Coba kita lihat apa yang tertuang dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok pada pembukaanya,

“The basic task of the nation in the years to come is to concentrate its effort on socialist modernization. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao ZedongThought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people’s democratic dictatorship and follow the socialist road, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system and work hard and self-reliantly to modernize industry, agriculture, national defence and science and technology step by step to turn China into a socialist country with a high level of culture and democracy”.

Apa yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini tidak lepas dari yang disebut ideologi pembimbing Partai. Tanpa ideologi pembimbing Partai maka pencapaian Tiongkok saat ini tidak akan bisa terjadi. Pada pasal 1 ayat 1mengenai prinsip umum dijelaskan, “The People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. The socialist system is the basic system of the People’s Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited.“ Dijelaskan bahwa Tiongkok adalah negara sosialis, sosialisme dengan ciri khas Tiongkok tentunya.

Sangat jelas bahwa Tiongkok mengambil jalan sosialisme dalam membangun. Sebuah pilihan yang tentunya akan banyak konsekuensi yang harus dihadapi, karena pastilah tantangan dunia akan begitu hebatnya. Ditegaskan oleh Deng Xioping, “Now I should like to make two points clear. One is that China can only take the socialist road. The other is that without political stability it would be impossible for us to modernize”. Pilihan Tiongkok adalah sosialisme dan jalan sosialisme sudah ditempuh, kita dapat melihat apa yang terjadi di Tiongkok saat ini. Sosialisme telah memberikan kebangkitan secara luar biasa di Tiongkok, walaupun tetap harus terus melakukan koreksi dari apa yang sudah terlaksana sejauh ini.

Dengan lebih tegas Deng Xiaoping mengutarakan, “Only the socialist system can eradicate poverty. That is why we do not allow people to oppose socialism. By socialism, we mean socialism adapted to conditions in China. Without the Communist Party’s leadership it would be impossible for China to go on building socialism –that has been proved by history.” Ideologi apapun jika secara ortodoks diterapkan pada suatu negara pasti akan mengalami kegagalan. Sejarah memberi pelajaran akan hal itu. Jika menerapkan sebuah ideologi, maka kondisi rakyat harus menjadi pertimbangan yang matang. Apa yang berhasil di Tiongkok belum tentu berhasil di negara lain, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bisa belajar dari keberhasilan dari sebuah negara, tetapi tidak mentah-mentah memakai keberhasilan itu membangun negara kita. Kita tetap harus mengoreksinya.

Apa yang sedang terjadi di Tiongkok saat ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan ideologi pembimbing Partai. Bukanya proses de-ideologisasi seperti yang sepertinya terlihat dipermukaan mengenai perkembangan Partai Komunis Tiongkok. Konggres ke XVI PKT bahkan mengalami banyak kritik karena menempuh jalan kapitalisme. Kritik ini terpusat pada gagasan tiga mewakili yang melalui keputusan Konggres dijadikan ideologi pembimbing Partai disamping Marxisme-Leninnisme dan Pikiran Mao Zedong serta Teori Deng Xiaoping. Kritik yang ada merupakan sebuah dialektika dan kenyataannya Tiongkok tetap melakukan pembangunan sosialismenya.

Sebenarnya sudah berkali-kali ideologi pembimbing Partai diperbaharui. Berpijak dengan Marxisme-Leninisme, kemudia Konggrea ke-VII tahun 1945 merumuskan Marxisme-Leninisme dan Pikiran Mao Zedong. Lalu pada Konggres ke XV tahun1997 menjadi Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping. Konggres ke XVI tahun 2002 menjadi Marxisme-Leninisme, Fikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping danPikiran Penting Tiga Mewakili. Kemudian pada Konggres ke XVII tahun 2007 Partai Komunis Tiongkok melengkapinya dengan Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan. Rumusan ideologi yang sebelumnya tidak dilenyapkan, tetapi ditambahkan dengan rumusan baru yang merupakan hasil dari penyimpulan pengalaman praktek membangun sosialisme berkarakter Tiongkok semenjak Konggres XVI. Perkembangan yang luar biasa di Tiongkok, pastilah melahirkan situasi yang baru. Kemudian memerlukan pola pembangunan yang baru, tugas-tugas baru serta memerlukan ideologi pembimbing yang baru. Jadi perkembangan rakyat serta perkembangan dunia menjadi perhatian yang mendalam bagi PKT.

Jadi sangat tidak mungkin Tiongkok dibawah Partai Komunis Tiongkok tidak mempunyai ideologi dalam melaksanakan pembangunan sosialisme yang berkarakter Tiongkok. Salah satu kekuatan Tiongkok justru terletak dari pelaksanaan ideologi dalam membangun perekonomian sosialis. Pemerintah yang kuat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan sosialis. Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menggambarkan pemerintahan yang kuat dalam pembangunan sosialisme.

“There is no fundamental contradiction between socialism and a market economy,” ujar Deng Xiaoping dalam sebuah wawancara. Karena hanya dengan mempraktekkan dan mempropagandakan Marxisme, maka neo-liberalisme dapat dilawan dan kondisi ini disadari benar oleh Tiongkok. Selain itu gerakan sosialisme sangat tidak mungkin terisolasi dari dunia yang bergerak maju. Gerakan sosialisme sebagai gerakan yang bersifat internasional membutuhkan globalisasi.Tiongkok telah mempersiapkan kondisi ini dengan ideologi pembimbing Partai yang kuat.

Sedikit melihat kedalam mengenai ideologi pembimbing Partai, karena berbicara mengenai Tiongkok tidak bisa lepas dari ideology pembimbing Partai. Salah satu pemikiran Mao Zedong yaitu dengan jalan revolusi dari desa mengepung kota. Adapun desa mengepung kota ini bertujuan untuk memenangkan revolusi demokrasi baru di Tiongkok. Para lawan PKT mengkritik bahwa pemikiran Mao Zedong merupakan marxisme kaum tani, marxisme pedesaan. Namun setelah PKT dibimbing oleh pikiran Mao Zedong, melalui perjuangan revolusioner yang sangat luar biasa, kemenangan dapat dicapai PKT. Kemudian berdirilah Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Fikiran Mao Zedong telah teruji dalam praktek revolusi di Tiongkok.

Sangat menarik ketika Mao menulis tentang Tiga Disiplin Besar dan Delapan Pasal Perhatian. Mao menulis hal ini untuk ditujukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat. Tiga Disiplin Besar berisi: Tunduk kepada komando dalam setiap tindakan; tidak mengambil sebatang jarum atau seutas benangpun dari massa; serahkan setiap rampasan perang kepada atasan.

Sedangkan Delapan Pasal Perhatian berisi; ramah tamah dalam berbicara; adil dalam membeli dan menjual; kembalikan setiap barang pinjaman; ganti kerugian untuk barang yang kau rusakkan; jangan memukul atau memaki orang; jangan merusak tanam-tanaman; jangan berlaku tidak senonoh terhadap wanita; jangan menganiaya tawanan perang. Tiga disiplin besar dan Delapan Pasal Perhatian ini sangat mempunyai pengaruh positif saat perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang. Khusus Delapan Pasal Perhatian tampaknya merupakan hal-hal yang sederhana. Namun jika kita mampu melihat secara utuh, merupakan hal yang sangat luar biasa.

Partai Komunis Tiongkok merumuskan bahwa Pikiran Mao Zedong meliputi: teori revolusi demokrasi baru, revolusi anti-imperialisme, anti feodalisme dan anti-kapitalisme birokrat dari massa Rakyat yang luas berbasiskan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan proletariat; tentang revolusi sosialis dan pembangunan sosialis; mengenai pembangunan tentara revolusioner dan strategi militer; tentang arti penting politik dalam perjuangan revolusioner; mengenai pekerjaan ideologi dan politik serta pekerjaan kebudayaan; tentang pembangunan Partai. Adapun jiwa dari pikiran Mao Zedong adalah pendirian pandangan dan metode dengan menggunakan materialisme dialektis historis, yaitu dengan mencari kebenaran dari kenyataan. Melalui pikiran Mao, Marxisme-Leninisme mencapai perkembangan dan revolusi demokrasi baru menggapai kemenangan di Tiongkok.

Membaca tentang pemikiran Deng Xiaoping membuat saya kagum dengan sosok seorang Deng Xiaoping. Melalui tahap pembangunan sosialis dengan mempraktekkan teori Deng Xiaoping, Rakyat Tiongkok mencapai taraf hidup yang belum pernah ada sebelumnya. Situasi yang baru mengharuskan munculnya tugas utama yang baru pula serta tuntutan-tuntutan yang baru juga bagi Partai yang memimpin. Mao membangun Partai Komunis Tiongkok dengan tugas utama memimpin revolusi bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Sedangkan Deng Xiaoping membangun kembali PKT dengan tugas utama untuk mengatasi persoalan-persoalan satu dasawarsa akibat kesalahan-kesalahan Revolusi Besar Kebudayaan Proletar serta melakukan pembagunan sosialisme yang berkarakter Tiongkok. Setiap tingkatan sejarah yang berbeda membutuhkan pikiran pembimbing Partai yang berbeda dan PKT memahami hal tersebut.

Pada Konggres ke XV tahun 1997 PKT menempatkan teori Deng Xiaoping sebagai ideologi pembimbing Partai, setelah Marxisme-Leninisme dan Pikiran Mao Zedong. Deng Xiaoping merupakan pemikir marxis yang luar biasa. Dalam karya-karyanya dapat terlihat bahwa Deng sangat konsisisten dalam menggunakan pisau analis Materialisme Dialektika Historis. Dibawah komando Deng kemudian tercapai pengertian yang jelas tentang hakekat dan tugas utama sosialisme, yaitu membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif. Sebenarnya jika kita berusaha untuk memahami memahami teori-toeri Deng sangat terlihat bahwa teori Deng sangat luar biasa. Dari seruan untuk membebaskan fikiran; tentang pandangan dan metode mencari kebenaran dari kenyataan, segala-galanya bertolak dari kenyataan; tentang menegakkan empat prinsip dasar, yaitu; menempuh jalan sosialis, menjalankan diktatur demokrasi Rakyat dibawah pimpinan Partai Komunis, Ideologi pembimbing Marxisme-leninisme dan pikiran Mao Zedong; tentang memegang keyakinan bahwa segala-galanya harus tiga menguntungkan, yaitu menguntungkan untuk pengembangan tenaga produktif sosialis, menguntungkan untuk memperkuat negara sosialis, menguntungkan untuk meningkatkan penghidupan Rakyat; tentang menjalankan politik pintu terbuka terhadap dunia luar; dan masih banyak yang lain lagi mengenai teori Deng Xiaoping. Sebagai ideologi pembimbing Partai, maka teori Deng Xiaoping telah teruji dalam praktek dan telah mengembangkan marxisme untuk sosialisme berkarakter Tiongkok serta berhasil memimpin pembangunan sosialisme tingkat pertama di Tiongkok.

Kemudian di bawah komando Jiang Zemin PKT menyimpulkan bahwa perlunya ideologi pembimbing selain Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping, yaitu pikiran Penting Tiga Mewakili. Tiga Mewakili ialah: mewakili arah perkembangan tenaga produktif yang maju, mewakili orientasi maju kebudayaan Tiongkok yang progresif, dan mewakili kepentingan pokok rakyat Tiongkok yang paling luas. Untuk itu tugas dari Partai Komunis Tiongkok adalah mewakili tuntutan perkembangan tenaga produktif yang maju di Tiongkok, mewakili arah maju kebudayan progresif Tiongkok, mewakili kepentingan dasar Rakyat Tiongkok yang paling luas.

Lalu di bawah Hu Jintao dirumuskanlah pandangan ilmiah tentang perkembangan. Adapun pandangan ilmiah tentang perkembangan dirumuskan untuk memenuhi tuntutan baru dari perkembangan yang dicapai oleh Tiongkok dengan melakukan analisa pratek yang telah dilakukan oleh Tiongkok sendiri serta mengambil pelajaran dari pengalaman negeri-negeri lain mengenai perkembangan. Pada saat ini perkembangan Tiongkok menghasilkan ciri-ciri baru dari akibat sebuah perkembangan, yaitu kekuatan ekonomi yang jelas meningkat, namun secara keseluruhan produksi masih rendah, kapasitas untuk melakukan pembaruan yang masih lemah serta masih tetapnya dicarikan solusi secara fundamental masalah struktural berjangka lama dan masalah mengenai cara pertumbuhan. Tetapi pada dasarnya sudah terdapat ekonomi pasar sosialis, walaupun tetap harus ada pembenahan secara terus-menerus didalamnya. Saat ini Tiongkok juga harus berhadapan dengan tugas yang berat, yaitu untuk memperkecil jarak perkembangan antara kota dan desa, antar berbagai daerah, dan mendorong maju perkembangan ekonomi serta perkembangan sosial. Juga terdapat sejumlah besar Rakyat yang miskin dan berpenghasilan rendah baik di kota maupun pedesaan serta menjadi kian sulit untuk memenuhi kebutuhan semua fihak. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Partai Komunis Tiongkok.

Dan Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan menempatkan perkembangan sebagai hakekatnya, menempatkan Rakyat sebagai inti dari perkembangan yang lengkap, luas, seimbang dan terus-menerus sebagai tuntutan dasar serta pertimbangan yang menyeluruh sebagai pendekatan dasarnya. Pandangan Ilmiah Tentang Perkembangan dijadikan ideologi pembimbing Partai disamping Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping serta Pikiran Tiga Mewakili.

Seperti yang diutarakan oleh Deng Xiaoping dalam percakapannya dengan Jimmy Carter, “We cannot copy your system. I believe you understand that. If China adopted your system, with multiparty elections and separation of the three powers, there would be chaos. If one group of people took to the streets today and another group did so tomorrow, with a population of one billion, there would be trouble 365 days a year, and then how could we carry on? Where would we find the energy for development? So our problems cannot be approached from your point of view “. Dan seperti yang kita lihat bersama mengenai perkembangan Tiongkok, sosialisme berkarakter Tiongkok menjadi pilihan untuk melakukan pembangunan. Kita dapat melihat hasil dari percakapan yang dilakukan pada 20 Juni 1987, Tiongkok dengan jalan yang dipilih menjadi raksasa ekonomi dunia baru.

Beberapa Catatan Dari Perkembangan

Tidak ada perkembangan yang menghasilkan nilai sempurna. Pasti ada hal yang dapat dijadikan catatan untuk memperbaiki proses selanjutnya, apalagi jika berhubungan dengan negara, pasti banyak hal yang bisa dikaji ulang untuk perbaikkan ke depan. Masyarakat mengalami perkembangan, oleh sebab itu pasti terjadi perubahan dalam masyarakat. Tiongkok juga melakukan pembaharuan dalam ideologi pembimbing Partai, sebuah bukti bahwa terjadi perkembangan dalam masyarakat.

Tiongkok yang sedang berkembang menjadi raksasa ekonomi dunia, tentunya juga mengalami persoalan-persoalan yang berasal dari perkembangan ekonomi tersebut. Untuk itu mari kita mencoba melihat beberapa persoalan dalam perkembangan sosialisme di Tiongkok. Dengan tidak hanya melihat kemajuan maka setidaknya kita bisa sedikit memahami Tiongkok lebih utuh.

Korupsi menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan di Tiongkok. Namun Partai Komunis Tiongkok mampu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi korupsi dengan perangkat hukum yang kuat. Menghukum mati koruptor merupakan langkah tepat yang dilakukan Tiongkok.

“The CPC never tolerates corruption or any other negative phenomena,” jelas Hu Jintao. PKT tentunya sangat memahami bahwa korupsi dapat merusak Partai dan jalannya pembangunan sosialisme di Tiongkok. Setidaknya menurut data statistik, lebih dari 110.000 anggota PKT telah dihukum karena keterlibatan dalam kasus korupsi pada tahun 2005. Sebanyak 500.000 kasus korupsi yang telah diselidiki dalam sepuluh tahun terakhir dan 64% dari kasus itu berhubungan dengan perdagangan internasional dan usaha asing.

Pejabat tinggi PKT juga tidak luput dari hukuman karena kasus korupsi, seperti salah satu pejabat tinggi Partai di Shanghai. PKT tidak pandang bulu, siapapun yang terlibat korupsi pasti akan diberi hukuman oleh Partai. Dan penyakit-penyakit dalam tubuh Partai memang sangat perlu untuk diberantas. Agar kewibawaan Partai tetap terjaga dengan baik.

Masalah energi juga merupakan masalah yang harus dikaji dengan baik oleh Tiongkok. Kebutuhan Tiongkok akan energi sangatlah besar. Kebutuhan akan energi yang sangat besar ini tidak bisa dihindari seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tiongkok berada di rangking kedua sebagai konsumen energi dunia terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan energi tentunya telah dikaji oleh Tiongkok. Karena energi memegang peran penting dalam proses perkembangan ekonomi sosialis.

Persoalan lingkungan hidup juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari PKT. Karena dengan jumlah penduduk yang besar, pasti masalah lingkungan hidup akan timbul. Dari sampah, kendaraan bermotor hingga pabrik-pabrik serta sumber-sumber pencemaran lainnya, tentunya akan kondisi lingkungan hidup di Tiongkok menjadi buruk. Di antara 20 kota yang paling tinggi pencemarannya di dunia, 16 kota terdapat di Tiongkok. Pencemaran air dan udara dikhawatirkan akan dengan serius mempengaruhi kualitas kehidupan Rakyat Tiongkok serta merusak kesehatan mereka. Menurut OECD (Organization For Economic Cooperation and Development) menyatakan “walaupun ekonomi Tiongkok adalah yang keempat besarnya di dunia, tapi standar lingkungannya lebih mendekati standar bangsa-bangsa yang paling miskin”. Jadi Partai Komunis Tiongkok harus juga melakukan perhatian yang serius terhadap masalah lingkungan hidup, karena ini menyangkut hajat hidup Rakyat Tiongkok. Jika tidak apalah jadinya generasi ke depan Tiongkok sebab lingkungan hidup merupakan aset yang harus dijaga untuk generasi masa depan.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga harus dapat dicarikan solusi yang baik oleh pemerintah Tiongkok. Diperkirakan lebih dari 300 juta petani akan berpindah dari pedesaan menuju daerah industri dalam waktu dua dekade. Tentunya ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PKT, terutama tentang hal-hal seperti infrastruktur bagi daerah urban, pelayanan public serta administrasi dan juga akan berpengaruh pada kebijakkan pelaksanaan keluarga berencana. Selain itu perpindahan penduduk dari desa ke kota pasti akan menimbulkan banyak permasalahan sosial baru. Pemandangan buruh urban dapat kita liat saat Imlek di Tiongkok. Seperti lautan manusia mereka memadati stasiun-stasiun untuk pulang ke desanya masing-masing.

Dalam 25 tahun terakhir, sekitar 160 juta pekerja di daerah pedesaan sudah meninggalkan kerja-kerja pertanian tradisional, bekerja di kota atau bekerja di bukan bidang pertanian. Meskipun bidang pertanian tetap memperkerjakan lebih dari 60 persen penduduk Tiongkok, tetapi sumbangan bagi pemasukan finansial mengalami penurunan menjadi kurang dari 15 persen, turun dari sekitar 40 persen pada akhir tahun tujuh puluhan. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan perekonomian Tiongkok berdasarkan pada industrialisasi. Namun ini harus digarisbawahi oleh pemerintah Tiongkok. Fenomena ini akan menjadi permasalahan yang pelik kelak. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Tiongkok bagi penduduk pedesaan yaitu dengan program pembanguna desa baru sosialis. Pemerintah juga telah mengambil kebijakkan yang luar biasa dengan menghapuskan semua pajak pertanian dan pajak-pajak lain di pedesaan, termasuk didalamnya pajak menyembelin ternak, pajak peternakan, sehingga menghilangkan beban penduduk desa sebanyak 125 milyar yuan setahun. Subsidi juga diberikan kepada petani untuk menanam jenis tanaman unggul, juga untuk membeli mesin-mesin pertanian serta alat-alat pertanian lainnya. Sebuah langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah Tiongkok.

Perekonomian Tiongkok yang mengalami pertumbuhan luar biasa, dikhawatirkan akan terjadinya “kepanasan” (overheating). Lalu akan terjadi hal-hal yang kontraproduktif dalam jangka pendek serta jangka panjang. Walaupun Pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini, namun tidak seketika pertumbuhan dapat diperlambat. Pemerintah tentunya akan mengambil langkah-langkah untuk bisa mengatasi masalah “kepanasan” ini. Salah satu langkah yang akan ditempuh tentunya adalah menggalakkan konsumi rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu jangan heran jika di Tiongkok banyak barang “aspal” asli tapi palsu atau barang-barang bajakan lainnya. Satu sisi saya beranggapan bahwa banyaknya barang “aspal” atau bajakan merupakan cara untuk menggalakkan konsumsi. Dan memang itu kenyataannya, ketika saya melihat sudut-sudut perbelanjaan di Tiongkok, tak pernah sepi. Bahkan di salah satu sudut kota Nanchang tempat jual dvd bajakan dengan kualitas bagus, banyak orang asing ikut membeli. Di Beijing ditempat barang “aspal” dengan kualitas baguspun banyak orang asing yang ikut belanja. Walaupun harganya menjadi mahal karena orang-orang asing tersebut enggan tawar menawar untuk mendapatkan harga rendah. Namun ini menurut saya adalah hal yang menarik.

Demikianlah beberapa hal yang coba saya catat dari perkembangan Tiongkok saat ini. Walaupun masih banyak hal yang bisa didiskusikan bersama mengenai perkembangan Tiongkok. Tidak hanya hal-hal di atas saja.

Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Tiongkok???

Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perkembangan Tiongkok saat ini. Kita bisa belajar tapi tidak langsung harus mengadopsi untuk negara kita. Sebab setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda, sehingga harus melakukan kajian yang mendalam. Tanpa kajian yang dalam lalu hanya mentah-mentah mengadopsi, pasti akan timbul banyak persoalan. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang bisa coba kita renungi dari perkembangan Tiongkok dan kita bisa mengambil nilai-nilai dari hal tersebut.

Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah Tiongkok di bawah Partai Komunis Tiongkok tidak tunduk pada negara-negara pemilik modal dan kita bisa melihat kenyataan ini. “China will never accept interference by other countries in its internal affairs”, jelas Deng Xiaoping. Berhubungan dengan hal di atas, Pemerintah Tiongkok mengangkat tinggi lima prinsip koeksistensi secara damai antara negara yang berbeda system sosial. Yang intinya adalah tidak campur tangan mengenai urusan intern negeri lain. Konflik-konflik yang terdapat di dunia harus diselesaikan dengan jalan damai. Oleh karena itu Pemerintah Tiongkok tidak ingin urusan dalam negerinya di campuri oleh negara lain, termasuk Tibet serta Taiwan tentunya.

“We have that responsibility to ourselves and to all mankind. Even responsible foreign statesmen would acknowledge that China must remain stable. Human rights and democratic rights are not related to this question. The only solution is peaceful coexistence and cooperation of all countries with different social systems on the basis of the Five Principles, not interference in other countries’ internal affairs and provoking disorders. China has raised this question to alert everyone, to remind all countries to be careful when they decide on their policies towards China”, tegas Deng Xiaoping.

Oleh sebab itu kebijakan politik luar negeri Tiongkok adalah politik membela perdamaian dan Tiongkok menggalang kerja sama dengan berbagai negara untuk kepentingan perkembangan bersama. Tentunya dengan saling menghormati kondisi dalam negeri masing-masing negara.

Kemajuan ekonomi yang luar biasa. Dari kemajuan ekonomi yang terjadi di Tiongkok setidaknya banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun sekali lagi, tidak untuk melakukan penerapan system seperti yang di Tiongkok. Setidaknya Indonesia bisa belajar dan ikut berkembang bersama dengan kemajuan ekonomi di Tiongkok.

Sadar akan kekuatan budaya. Tiongkok adalah negara yang sadar akan kekuatan budayanya.Hal ini perlu kita contoh, karena bangsa Indonesia mempunyai kekuatan budaya yang sangat luar biasa. Budaya juga bisa dijadikan senjata untuk melakukan diplomasi. Hal ini disadari betul oleh Tiongkok., bahwa budaya sangat mempunyai kekuatan. Dan kekuatan lunak Tiongkok memang sangat luar biasa. Dalam konteks ini saya jadi ingat konsep Trisakti Bung Karno. Sepertinya Tiongkok di bawah PKT telah melaksanakan konsep Trisakti Bung Karno.

Berpikir ke depan dan berencana dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini adalah merupakan buah dari pikiran jauh ke depan serta perencanaan yang matang dengan evaluasi yang terus menerus.

Bangsa yang sadar akan sejarah. Tiongkok sangat sadar akan pentingnya sejarah. Tanpa pengetahuan akan sejarah yang benar, maka pasti akan terjadi distorsi dalam memahami perkembangan. “So we have to know the history of our country. Since our young people do not know much about our past, we should tell them about it, and the rest of the people too”, jelas Deng Xioping. Bung Karno juga pernah berkata, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Dan distorsi sejarah yang luar biasa telah dilakukan oleh rezim Soeharto, saatnya kita mencoba melihat sejarah sebenanr-sebenarnya. Rezim Soeharto melakukan distorsi sejarah, karena paham akan kekuatan sejarah.

Hukum yang kuat. Partai Komunis Tiongkok menyadari bahwa hukum harus kuat dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kasus korupsi yang menyeret petinggi Partai, hukum tanpa pandang bulu ditegakkan. Ini tentunya untuk kewibawaan Pemerintah.

Sadar akan pentingya kekuatan militer. Tiongkok sadar akan pentingnya kekuatan militer untuk itu Tiongkok membangun kekuatan militernya menjadi luar biasa. Dahulu Indonesia sangat ditakuti kekuatan militernya pada saat zaman Bung Karno. Saat ini sepertinya kita harus belajar dari Tiongkok untuk membangun kekuatan militer. Saat ini hubungan Indonesia dengan Tiongkok untuk militer berjalan cukup baik.

Pendidikan adalah kunci kemajuan. Pendidikan adalah kunci dari kemajuan dan mereka membuktikannya saat ini. Termasuk dalam hal penelitian mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan sekali lagi kuncinya adalah Pendidikan.

Sadar akan kekuatan propaganda. Propaganda adalah kebutuhan yang tidak terhindarkan dari sebuah negara. Tiongkok mampu mengoptimalkan fungsi propaganda.

Disiplin dan kerja keras. Sepertinya ini sederhana namun sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan.

Penutup

Demikian apa yang yang coba saya tulis tentang Tiongkok, semoga berguna untuk dijadikan bahan kajian bersama. Dan saya kembali teringat Bung Karno, “Revolusi belum selesai”.

-----------

Salam hangat

Nanchang, 3 Mei 2008

Satu Lagi Kekacauan Pikiran SBY

2008-02-21T14:05:00.000+07:00

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/2/21/n2.htm

Kamis Wage, 21 Pebruari 2008

Nusantara

Yudhoyono Khawatir Jadi Sasaran Amarah

Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para calon kepala daerah tidak sembarangan menjual tema pendidikan dan kesehatan gratis saat berkampanye. Pasalnya, jika janji itu tak terwujud, rakyat akan marah dan yang menjadi sasarannya adalah pemerintah pusat.

''Kalau tidak (hati-hati), nanti rakyat marah, sasarannya adalah pemerintah pusat dan yang jadi sasaran biasanya saya atau Pak Kalla (Wapres Jusuf Kalla-red), padahal itu janji-janji (calon) kepala daerah,'' ujar Kepala Negara usai memimpin rapat evaluasi kerja 2007 dan rencana kerja 2008 Departemen Kesehatan, Rabu (20/2) kemarin.

Dikatakan Yudhoyono, tema pendidikan dan kesehatan gratis memang merupakan tema yang layak jual dalam kampanye. Namun, para kandidat kepala daerah seharusnya lebih bersikap realistis sebelum mengusung kedua tema itu.

''Bila (mereka) terpilih, tentu rakyat ingin agar kepala daerahnya mewujudkannya dan kalau tidak terwujud, rakyat marah,'' ujar mantan Menko Polkam ini.

Presiden Yudhoyono mengatakan program layanan pendidikan dan kesehatan kepada rakyat miskin memang menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah pun sudah menjadikan program-program itu sebagai prioritas.

Khusus untuk bidang kesehatan, menurut Presiden, pemerintah telah membuat program bantuan kesehatan gratis bagi 76 juta rakyat miskin dan hampir miskin. Namun, program yang dikenal dengan Askeskin itu baru dapat berjalan jika pelaksanaannya didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah. ''Untuk itu, saya minta jajaran pemerintahan di pusat dan daerah memastikan program ini berjalan baik, agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat,'' pintanya.

Ketika ditanya kemungkinan adanya mark up (penggelembungan) dana Askeskin yang kini tengah ramai diberitakan, Presiden mengaku belum dapat memastikannya. ''Saya tidak boleh terlalu cepat mengatakan ada pengelembungan, biar audit yang objektif dan reliable nanti dilakukan,'' katanya sambil menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah memikirkan cara lain di luar mekanisme Askeskin untuk membuat program pemberian bantuan asuransi kesehatan dari negara ke rumah sakit dengan lebih cepat. (kmb5)

The Chinese in the Collective Memory of the Indonesian Nation

2008-02-16T10:43:00.000+07:00

Asvi Warman Adam

Indonesians of Arab and Indian descent have experienced few problems in their relationship with Indonesians of indigenous ethnic backgrounds. Up until now, these relationships have run smoothly (despite recent allegations made by the United States that some Indonesians of Arab descent are involved in terrorism). As a matter of fact, they are even considered to belong to the ethnic group of the particular place where they reside. For example, Indonesians of Arab descent who have been living in Pekalongan for several generations are regarded as Javanese from Pekalongan. The same is not true for Indonesians of Chinese descent. Why are the Chinese considered an exceptional ethnic group despite their efforts to assimilate locally? Why are they always made the scapegoat in critical moments of Indonesian history?[1]

This problem has roots that can be traced to the period before the arrival of the Europeans and especially to the colonial period itself (Lohanda 2002). The Chinese question (Chineeche Kwestie) heated up from the 1900s, when a nationalist movement arose among the Chinese in Indonesia. The Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) was founded on 17 March 1900 in Batavia and began establishing Chinese schools – 54 by 1908 and reaching 450 by 1934. Their initiative was followed by other ethnic groups, including the Arabs, for whom the THHK was a model for their Djamiat-ul Chair. In 1909 R.A. Tirtoadisuryo founded Sarekat Dagang Islamiyah in Buitenzorg (Bogor), using as a model the Siang Hwee, a chamber of commerce founded by the Chinese in Batavia in 1906. The establishment of Sarekat Islam (SI) in Surakarta was also influenced by similar associations founded earlier by the Chinese. SI's founding father H. Samanhudi was initially a member of Kong Sing, a cooperative association that provided social and economic support for its Chinese members in Surakarta. Later Samahudi created Rekso Rumekso, a Javanese version of Kong Sing.

The Dutch colonial government became alarmed when in January 1912, Sun Yat Sen proclaimed the Republic of China. Chinese organizations which had initially worked within the social-cultural field began to turn toward politics. Their objective was to eliminate discrimination against Chinese in the East Indies in the areas of education, law and justice, civil status, taxation, and restrictions on mobility and residence. In implementing the Ethical Policy, the colonial government tried to improve education in the colony, but the Chinese were not included in the program, despite the fact that they were subject to double taxation (both income and property tax). The income tax was otherwise imposed on pribumi (natives) who were not farmers, while the property tax (on houses, horses, carts, motor vehicles, and household appliances) was imposed only on Europeans and Foreign Orientals (including the Chinese). Restrictions on Chinese mobility were implemented with the passenstelsel (pass system). Since the massacre of the Chinese in Batavia in 1740, they were permitted to reside in certain places only. The wijkenstelsel (quarter system) encouraged the formation of Chinese residential areas or Chinatowns in a number of big cities in the East Indies.

The aim of the colonial government to prevent the interaction between pribumi and Chinese through the passenstelsel and wijkenstelsel was a blessing in disguise, as it resulted in the concentration of Chinese economic activities in the cities. When the world economy became industrialized, it was the Chinese who were most prepared as they had already specialized in the food and beverage, medicinal herb, household appliance, building material, spinning, batik, cigarette, and transport businesses.

Today we see the stereotype of the ethnic Chinese as "Ali-Baba businessmen," particularly during the New Order, when people believed they colluded with government officials to get business projects, robbing pribumi businessmen of opportunities. Adding to this is the ghettoization of some Chinese in luxurious and exclusive residential areas in big cities, unwilling to associate with the relatively poor and deprived society surrounding them. There are many other traits of this kind which certainly apply to a small number of ethnic Chinese, but which are generalized to stereotype the ethnic group as a whole.

What needs to be noted is that the ethnic Chinese perception of the pribumi is not congruent with the pribumi perception of the ethnic Chinese (Suryadinata 1984). This phenomena does not occur in the Philippines and Thailand, where the respective groups share mutual perceptions. Since Indonesia's independence, negative perceptions of the ethnic Chinese have persisted, even among the national political elite. In contrast, there has been a heightened sense among the ethnic Chinese of their identity as Indonesians.

How do we bridge this gap in perception? In other words, how do we reconstruct the collective memory of the Indonesian people? There is an Indonesian proverb that says "we cannot love what we do not know." We know Arab and Indian culture well and thus can accept their existence within the Indonesian culture. But Indonesians hardly know Chinese culture.

Arab culture is known through Islam, the religion embraced by the majority of people. Is not Al Quran, read so often by Muslims, written in the Arabic language? And the culture of India is represented by Hinduism and Buddhism, whose heritage can be seen in the Prambanan and Borobudur temples. These two temples have put Indonesia on the world map and have top tourist destinations in the country. But what do we know of Chinese culture except the lion dance and Chinese temples?

It is this ignorance that has prompted the masses in certain situations to destroy property belonging to the ethnic Chinese. People would certainly think twice before attacking something they know and even admire. This ignorance has contributed to the "permissive" conditions that allow the commission of violence (Sukma 2002), especially when the acts are tolerated by the elite and the authorities. This opinion is shared by Pramoedya Ananta Toer, who said that to overcome the kind of savagery committed in the May 1998 riots, both the attackers and the victims need better information (Pramoedya 2000). Knowledge about the ethnic Chinese that is widely shared is not only scanty, but also misleading. This lack of information is one of the many reasons why the ethnic Chinese are still considered "the other." As discussed in Roots of Violence in Indonesia, violence is mostly directed towards groups of people who are regarded as "the other" (Colombijn and Lindblad 2002).

Since 2001, the Department of National Education has been testing a new curriculum, "the competency-based curriculum," in several schools. Included in the material taught at the junior and senior high school level are sections on the influence of Hindu-Buddhist, Islamic, and European cultures, yet absolutely nothing about Chinese culture is touched on. History textbooks for senior high school classes 1 through 3 – such as that written by I. Wayan Badrika and published by Erlangga – do not include a single mention of Chinese culture or a single historical figure of Chinese descent. Of the hundreds of national heroes recognized by the government of Indonesia from 1959 to the present, not one is ethnic Chinese.

Since 1970, the book Sejarah Indonesia Nasional (Indonesian National History), published by the Department of Education and Culture, has been used as the main resource for history textbooks. That book is now considered a scandal. Its rewriting is being undertaken by the Directorate of History (now under the Department of Culture and Tourism). Unfortunately, in the outlines proposed in a workshop in Puncak, West Java, at the end of August 2002, the role of Chinese culture was again not mentioned. I myself spoke on that occasion about the importance of the Chinese nebula. Professor Taufik Abdullah, who is the general editor of the book, promised to insert it into the third chapter (that discusses the coming of Islam to Indonesia). That chapter is co-edited by Azyumardi Azra and Hasan M. Ambary and the writers so far selected are from the Islamic National Institute (IAIN), Jakarta. As for the result, we need to wait until August 2004, when the book is to be published.

The Role of the Ethnic Chinese in the Development of Science and Technology

Chinese culture played a significant role in the development of science and technology in Indonesia, thanks to which Indonesians enjoy the comforts of their daily lives today. The late Professor Denys Lombard and his wife Dr. Claudine Salmon have analyzed this in great detail in many of their writings (see, for example, Lombard 1995). The Dutch initially paid little attention to agriculture in Java; it was the Chinese who developed rice cultivation. Every year, the many large wooden junks that came here to trade also carried 1200-1300 Chinese specifically to man the farms.

In the seventeenth century, the Chinese in Batavia cultivated sugar cane for the sugar trade. The pressing of the cane was done in a very simple way: two vertical wooden tubes were turned by a cow using a cogwheel and a 4.5 meter shaft. The sugar cane was inserted between them and pressed twice to produce as much juice as possible. Due to a shortage of combustible fuel, the sugar industry moved to central and east Java from 1815.

The Chinese never monopolized rice cultivation, but rendered the service of inventing new technologies, such as a system of rice hulling in 1750 which, using two or three cows, could process 500 tons of rice per day. This replaced the traditional system of manual pounding using a mortar that processed only 100 tons per day. The dissemination of this technology spurred rice production to overcome the food supply shortage in Batavia at the time. It was the Chinese who invented these simple devices for farming – the pedal pump, sugar cane press, coconut juicer, rice huller, and plow.

The Chinese also produced wine from fermented rice, sugar cane juice, and palm sap, having developed distillation from 1611. They cultivated crops such as peanut and indigo. Peanut was introduced in Batavia in 1755, probably from China, while indigo was indigenous to Indonesia, having been used as a dye under the local name tarum. The Chinese succeeded in cultivating vegetables and fruits, the best watermelon coming from Tanjung Kait. They also imported plants such as cotton and eggplant. A protein-rich crop introduced by the Chinese was the mung/soy bean, all the products of which have Chinese names: tauge (bean sprouts), tahu (tofu), and taoco (fermented soy beans). Ketchup is also made from one type of bean.

The Chinese were pioneers in the fields of metallurgy and mining. They worked in lead mining in Bangka and gold mining in West Kalimantan in the first half of the nineteenth century. The technique used by Chinese miners was very efficient for the time and originated from irrigation techniques: controlling the natural water flow to wash the mineral all along the surface of the slope.

Other things developed by Chinese effort were sewing needles – the fabrics sewn were also initially imported from China – and household items such as the clay pot. On the premises of the Jindeyuan temple in Jakarta is a clay pot measuring 1.2 meters in diameter dating from 1812 that is used to burn paper money. The Chinese also had a role in casting cannons in Aceh and Patani.

Chinese people have made contributions to marine technology as well. They were the ones who built the ships used by Pati Unus, the prince from Jepara, to attack Malacca. The deep sea fishing boat or perahu mayang used by local fishermen off the northern coast of Java uses waterproof partition material characteristic of Chinese ships. Apart from that, the Chinese were active in cultivating oysters, mussels, and fishponds. Salt-making techniques were developed by the Chinese, who did monopolize this industry before the nineteenth-century Dutch colonial government developed modern methods by taking possession of the large salt ponds in Gresik and Sumenep.

Finally, ethnic Chinese authors have played an important role in the development of modern Indonesian literature. Over the course of 90 years (1870-1960), this ethnic group gave rise to approximately 806 authors of 3005 books, while in the 50-year period from 1918 to 1967, non-Chinese authors of modern Indonesian literature numbered only 175 and produced around 400 books (not including translations).[2]

Erased from the Collective Memory

All this time we never realized the size of the Chinese contribution to the development of technology – sophisticated at the time and seemingly simple today – that has been so important in improving living conditions and social welfare. Even some of our daily diet originated in culinary techniques developed by the Chinese.

The noodles eaten every day by many Indonesians came from China. The method of making noodles was then adapted by local ethnic groups so that today we have a variety of noodles, such as Binjai noodles, Belitung noodles, and Aceh noodles. The tofu we enjoy every day was developed by a Chinese settler in Sumedang in 1917. Today, Sumedang is known for its tofu. Other popular foods are bakpao and siomay. Many snacks originated in China, such as hunkue (gelatin made from mung bean flour) and kwaci (dried watermelon seeds). Some kitchen utensils from China are the cobek (mortar), ulekan (pestle), kuali (clay pot), and anglo (clay brazier).[3]

These facts have been eliminated from the collective memory of our people by the New Order regime, which in its early years chose not to have relations with the People's Republic of China and to forbid anything related to China. Chinese language books were forbidden, and even packages with Chinese characters were considered suspect and confiscated by the security forces. Diplomatic and other relations were neglected for thirty years, leaving us thirty years behind in our knowledge of China.

We should also not forget that the Chinese took part in fighting for the independence of this country. Naval officer Major John Lie was involved in smuggling from Singapore to generate funds for the republic (Lie 1992). Likewise, some centuries earlier in West Kalimantan, the Chinese fought against the Dutch colonial regime (Siahaan 1994).

Throughout the New Order, and peaking in the May 1998 riots, we have made the Chinese our scapegoats. Perhaps one reason is that we have no idea of the true contributions of the ethnic Chinese to our civilization. We believe they are nothing but brokers, usurers, middlemen, and people who monopolize our economy.

Let Assimilation Work Naturally

Apart from Singapore, where ethnic Chinese form the majority, it is only Thailand and the Philippines within Southeast Asia where Chinese minorities are openly accepted as important elements in the history and civilization of the country. In other countries – for example, Indonesia and at a certain times Vietnam – after centuries of interaction and assimilation in customs, religion, and technology, the Chinese still feel socially and culturally ostracized, like a minority group that is refused full integration. Both Indonesia and Vietnam have tried to limit the activities of their citizens of Chinese descent.

The formation of Chinese culture began around the Huang Ho (Yellow) River and then moved to south China, finally reaching the coastal area. Up until the tenth century, these developments continued in the direction of the South China Sea. At the same time, Indian civilization, which developed far from the coast in northern India, expanded southward, reaching Southeast Asia.

In Java, cultural osmosis had long been occurring and was able to accommodate these new elements. The immigrants married native women and some of them adopted local customs. In the fifteenth century, most Chinese living along the coast were Muslim.

Chinese networks became widely distributed around Southeast Asia and even around the world. This was a common practice as race, language, and shared experience caused diasporic Chinese everywhere to feel more comfortable doing business amongst themselves, as they built mutual trust easily. At the end of the nineteen century and the beginning of the twentieth, a network of Chinese rice importers was formed in Southeast Asia that even reached the United States.

Today, we need to make use of these Chinese networks to help the Indonesian economy recover and to become the motor of Indonesian trade in the future. Chinese expertise in business developed because restrictions left them no other choice. Therefore, they concentrated in this one field – they live and die by business.

Let us stop making them the scapegoat of all Indonesian problems. I agree that conglomerates involved in financial scandals, for example, BLBI (Liquidity Assistance from the Bank of Indonesia), should be taken to court and punished if found guilty. But we should eliminate negative stereotypes of the ethnic Chinese. They should be given the chance to pursue careers in other fields, such as politics, culture, military, and police. According to Siauw Tiong-djin [chairman of the Committee Against Racism in Indonesia, ed.], three things are needed to overcome the Chinese problem: a) Chinese political participatation, especially in the House of Representatives, to eliminate and prevent discriminatory regulations; b) Chinese participation in developing the country, especially now to aid national economic recovery; and c) integration and assimilation. There are bad people everywhere. Among the Chinese – as among other ethnic groups in Indonesia – there are thieves and swindlers who run off with clients' money. But this should not be generalized into an ethnic characterization.

If we regard the ethnic Chinese as a national asset, then assimilation can occur naturally, as it has for centuries, without the forced assimilation seen in our recent history.

During Banten's golden period in the seventeenth century, there was a wealthy businessman called Tan Tse Ko (Adam 1990). He managed to integrate into Bantenese society by declaring his conversion to Islam and changing his name to Cakradana. He was an exporter with global vision. It is recorded that he sent trading ships to Indochina in 1670, 1671, 1672, and 1676. Evidence of his business relations with European traders is contained in a letter seeking payment on his debt, which is held in a museum in Scandinavia. The document is written in Malay, the lingua franca of the period.

In mentioning religious identity here, I am not talking about faith, something known only to the individual himself. Whether or not Cakradana was a devout person is not mentioned in the historical sources. Nevertheless, he formally converted to the religion embraced by the majority of Bantenese at the time and this clearly enabled him to be accepted as the member of the community. Because of his close relationship with the king – it is not only now that a businessman can become an official – in 1677 Cakradana was made syahbandar (port master) of the port of Banten. Unfortunately, in April 1682, the VOC occupied Banten and banned the international trade it had long conducted in order to facilitate the Dutch monopoly.

Another method of assimilation is through the cultural media. This is obvious in Central and East Java, where the Chinese practice the local culture in their everyday life. They speak Javanese fluently, sometimes sounding more Javanese than the Javanese themselves.

Conclusion

1. Collective memory will take a long time to reconstruct, as will the dissemination of the history and culture of ethnic Chinese throughout Indonesian society. Accounts of the influence and contribution of the Chinese to Indonesian culture, therefore, should be included in curriculum and history textbooks as quickly as possible.

2. In the standard Sejarah Nasional Indonesia (SNI), there should be ample discussion of Chinese culture that is comparable to discussion of the Hindu, Buddhist, and Islamic cultures.

3. The new SNI is scheduled to be published in August 2004, but so far we have no clues as to what will be included on Chinese society. I suggest therefore that a book on "The Role of the Ethnic Chinese in Indonesian History" be written as soon as possible by an independent team. The book can be submitted to the Department of National Education as a resource book for the writing of the standardized history book and for establishing history curriculums.

4. Chinese networks have spread throughout the world since the colonial period. Our country can use them to aid economic recovery and to improve the welfare of the people in the future.

5. Assimilation of the Chinese with other communities in Indonesia continues to progress. Let it happen naturally through religious, cultural, and other approaches.

Asvi Warman Adam is a researcher at the Center for Political Research, LIPI. This essay is a revised version of a keynote address presented at the seminar on "The Role of Chinese in the History of Indonesia," held by the association INTI (Indonesia-Tionghoa) in cooperation with the daily newspaper Suara Pembaruan, at the Hotel Mercure Rekso, Jakarta, 9 November 2002. It was translated by Dhita Hapsarani and edited by Melani Budianta and Donna Amoroso.

References

Adam, Asvi Warman. 1990. "Les Relations entre les Indes Néerlandaises et l'Indochine, 1870-1914." Thèse de doctorat, Paris, EHESS.

Colombijn, Freek, and J. Thomas Lindblad, eds. Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective. Leiden: KITLV Press.

Lie, John. 1992. "Dari Pelayaran Niaga ke Operasi Menembus Blokade Musuh." In Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar "Zaman Singapura" 1945-1950, ed. Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lohanda, Mona. 2002. "Perspektif Historis Anti Cina." In Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia), ed. Andreas Pardede.Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Lombard, Denis. 1995. Nusa Jawa: Silang Budaya, jilid II Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pramoedya Ananta Toer. 2000. "Rasialisme Anti-Tionghoa dan Percobaan untuk Menjawabnya." A recollection in Yusiu Liem, Prasangka Terhadap Etnis Cina: Sebuah Intisari. Jakarta: Jambatan.

Siahaan, Harlem. 1994. "Konflik dan Perlawanan Kongsi Cina di Indonesia." Ph.D. Diss. University of Gajah Mada.

Siauw Tiong-djin. [No date]. Penyelesaian Masalah Minoritas Adalah Bagian dari Reformasi Total. [Jakarta]: Emansipasi.

Sukma, Rizal. 2002. "Dimensi Eksternal Masalah Anti Cina di Indonesia." In Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia), ed. Andreas Pardede.Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Suryadinata, Leo. 1984. Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta: Grafiti Pers.

[1] The writer agrees with A. Dahana's view that it is best to address an ethnic group by the name it is comfortable with, and the majority of Indonesian Chinese prefer Tionghoa to Cina (Chinese). However, I use "Chinese" not in its negative sense, but for a practical reason: what is being discussed here is the culture of an ethnic group originating in China that has migrated to all parts of the world. Tedy Jusuf, chairman of Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (Social Association of Indonesian Chinese), told this writer that a difference was emerging between Tionghoa and Cina, with Tiongha referring to those with Indonesian citizenship and Cina to those with foreign citizenship. However, this difference is only applicable to post-independence Indonesia. What if we want to discuss the history of this ethnic group during the Dutch colonial period?

[2] Data from the KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) publisher, 2002.

[3] See the special edition of Intisari magazine, October 2002. This magazine also published a selection of short biographies of some Indonesian Chinese in Pelangi Cina Indonesia, Juni 2002.

rakyat gugat suharto

2008-01-15T21:47:00.000+07:00

Baru sepuluh tahun yang lalu sejak ia dijungkalkan oleh rakyat karena kesewenang-wenangannya. Siapapun yang cinta kepada kemanusiaan dan keadilan pasti tak rela bila ia pergi begitu saja tanpa diadili segala kesalahannya.

Tanyakan kepada Rakyat Aceh. Tanyakan kepada Rakyat Papua. Tataplah mata Rakyat Timor Lorosae sekarang. Jenguklah hati keluarga korban 65, 27 Juli 1996, Kedung Ombo, Talangsari, Tanjung Priok, Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998. Tanya, apa yang telah ia perbuat kepada Sukarno!

Melihat Kemajuan Tiongkok

2008-01-06T02:25:00.000+07:00

Panji Prasetyo*

Biar seratus bunga mekar bersama dan biar seratus aliran berlomba
hidup berdampingan jangka panjang dan saling mengawasi
(Mao)

Banyak hal yang menjadi pikiran saya setelah belajar di Tiongkok. Apa yang saya baca tentang geliat ekonomi Tiongkok, ada di depan saya dan saya merasakan hal ini. Diantara rasa ingin tau dan ketakjuban serta segudang pertanyaan yang semakin hari semakin bertambah, semuanya bercampur dalam diri saya. Ya, Tiongkok telah menjadi perbicangan hangat saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu 11%. Tiongkok telah berproses menuju masyarakat yang cukup sejahtera pada pertengahan abad XXI, sesuai dengan pemikiran Deng Xiaoping. Kondisi ini sejalan dengan dijalankannya reformasi serta politik pintu terbuka dengan dunia luar, tepatnya tahun 1978. Setelah itu Perekonomian Tiongkok tumbuh pesat, dengan rata-rata lebih dari 9% setahun.

Geliat ekonomi Tiongkok ini tentunya tidak merupakan sebuah proses yang cepat dan tiba-tiba terjadi begitu saja. Kondisi ini membutuhkan sebuah proses perjuangan yang panjang. Sebuah pemikiran yang visioner dari para pemimpin Tiongkok. Dan juga ideologi pembimbing Partai tentunya.

Saat ini Tiongkok telah menjadi raksasa ekonomi dunia. Tiongkok memiliki cadangan devisa asing sebesar 1000 Milliar Dollar pada awal tahun 2007. Saat mendorong kemajuan proses produksi, secara luar biasa ditarik modal luar negeri untuk melakukan investasi di Tiongkok. Pada tahun 2004 Tiongkok menarik investasi langsung senilai 53,5 miliar dolar AS. Daya tarik investasi di Tiongkok, telah mendorong investor asing untuk merelokasi industrinya ke Tiongkok. Raksasa otomotif General Motors menginvestasikan modalnya hingga 3 miliar dolar AS.

Volkswagen Jerman juga menanam 900 juta dolar AS untuk membuka industrinya di Tiongkok. Investasi asing di Tiongkok mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Jika pada awal 1990 investasi asing langsung yang masuk senilai 3,5 miliar dolar AS, atau 17,5 persen dari total investasi asing langsung (FDI) ke Asia Timur, pada 1997 nilai FDI ke Tiongkok melesat menjadi 43 miliar dolar AS, atau setara dengan 50 persen FDI ke Asia Timur. Tahun 2007 Tiongkok sudah menyetujui dan mengesahkan investasi 590.000 perusahan asing, menggunakan 700 milliar dollar AS dalam investasi kapital semenjak dimulainya kebijakan reformasi dan politik pintu terbuka bagi dunia luar 29 tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok saat ini sebenarnya mempropaganda satu hal yaitu “suksesnya pembangunan sosialisme berciri khas Tiongkok dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok”.

Sebelum saya berangkat ke Tiongkok, beberapa orang berpesan agar saya melihat Tiongkok dari dua sisi, yaitu sosialisme juga kapitalisme. Saya berpkir panjang merenungi hal ini, karena ini sebuah hal yang menarik bagi saya. Karena pasti akan bertemu kajian-kajian yang menarik untuk hal ini. Dan saya mulai berusaha mencari jawaban untuk hal ini.

Bagi saya jawabnya adalah sosialisme berkepribadian Tiongkok. Sama dengan halnya dengan cita-cita tentang sosialisme Indonesia yang dimatikan setelah peristiwa 1965. Namun saya yakin cita-cita tentang Sosialisme Indonesia tidak akan pernah mati. Amerika Latin bisa dengan cara mereka, kenapa kita tidak bisa dengan cara Indonesia. Kita harus bekerja keras untuk sosialisme Indonesia dan ini merupakan sebuah kerja panjang.

Sosialisme itu butuh pasar, dan itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Tanpa pasar maka kemajuan ekonomi Tiongkok akan tidak berarti apa-apa. Untuk tujuan membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif, ditempuh semua jalan, terutama untuk membangun ekonomi pasar-sosialis. Dijelaskan sebuah pemahaman baru mengenai peranan pasar. Dijelaskan bahwa pasar berguna bagi kapitalisme, tapi juga berguna bagi sosialisme. Dengan menjadikan pasar sebagai tenaga pengungkit perekonomian, dan negara membebaskan harga-harga barang komoditi ditentukan oleh pasar, kecuali harga sejumlah barang dan bahan yang strategis, maka produksi cepat meningkat. Untuk itulah juga Tiongkok membuka ruang investasi yang besar.

PKT dibawah pimpinan Deng Xiaoping mengambil kesimpulan bahwa Tiongkok kini berada dalam tahap pertama sosialisme. Pada tahap ini adalah masa yang panjang untuk sampai bisa menciptakan syarat pelaksanaan prinsip distribusi sosialis, yaitu bekerja menurut kemampuan, menerima menurut hasil kerja. Rumusan tahap pertama sosialisme untuk pertama kali dikemukakan dalam literatur Marxis. Dalam tahap pertama sosialisme, tugas utama adalah membangun perekonomian sosialis. Semboyan perjuangan klas sebagai poros yang dikobarkan selama revolusi besar kebudayaan proletar diganti dengan semboyan pembangunan ekonomi sebagai tugas titik berat. Untuk itu, yang terpokok adalah membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif. Maka secara besar-besaran dijalankan kebijaksanaan reform dan pintu terbuka terhadap dunia-luar. Dengan tujuan membangun masyarakat Tiongkok yang cukup sejahtera pada pertengahan abad XXI.

Perkembangan ekonomi Tiongkok juga sangat didukung oleh kebijakan dalam melaksanakan politik luar negerinya. Tanpa kebijakan yang tepat maka geliat ekonomi ini akan menjadi sia-sia saja. Terlihat jelas bahwa ekonomi dan politik adalah sebuah kekuatan yang tidak terpisahkan. Jadi sangat tidak cerdas ketika kita memisahkan kajian ekonomi dan politik. Keterkaitan itu sangat jelas.

Politik luar negeri Tiongkok adalah mengabdi untuk kepentingan dalam negeri, yaitu mengabdi pada kepentingan pembangunan sosialisme di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok dengan tangguh berpegang pada keyakinan akan kebenaran pemikiran Lenin, bahwa sosialisme dapat dimenangkan dengan jalan damai, jalan berkoeksistensi, berlomba dan bersaing dengan sistem kapitalisme dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Tiongkok mengangkat tinggi panji lima prinsip koeksistensi secara damai antara negara yang berbeda sistim sosial, yang intinya adalah tidak campurtangan mengenai urusan intern negeri lain. Konflik-konflik yang terdapat di dunia harus diselesaikan dengan jalan damai. Dan inilah yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini. Menguatkan di dalam sekaligus menguatkan di luar.

Tiongkok mempunyai penilaian bahwa ciri dan kecenderungan pokok situasi dunia dewasa ini adalah perdamaian dan perkembangan. Negeri-negeri dan rakyat sedunia membutuhkan perdamaian dan perkembangan. Pembangunan Tiongkok berlangsung dalam suasana damai, Tiongkok membutuhkan suasana dunia yang damai. Karena itu politik luar negeri Tiongkok adalah politik membela perdamaian. Dan Tiongkok menggalang kerjasama dengan berbagai negara demi kepentingan perkembangan bersama.

Tiongkok dengan tangguh menghadapi globalisasi yang sedang melanda dunia. Globalisasi difahami sebagai suatu perkembangan objektif sejarah dunia. Faktor-faktor perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu serta teknologi, terutama teknologi informasi menyebabkan secara objektif berlangsungnya globalisasi. Perkembangan kapitalisme membutuhkan dan menyebabkan berlangsungnya globalisasi. Disamping itu, gerakan sosialisme juga tak mungkin terisolasi dari dunia yang berkembang maju. Gerakan sosialisme, sebagai gerakan yang bersifat internasional, juga membutuhkan globalisasi. Karena itu globalisasi tak bisa dan tak perlu ditentang, tapi harus digunakan. Sungguh menarik perhatian, bahwa ada kekuatan yang dikendalikan oleh Internasionale IV Trotskis yang sangat giat melancarkan gerakan anti-globalisasi dan anti WTO dalam rangka menentang neo-liberalisme.

Adalah benar bahwa neo-liberalisme merugikan banyak negara yang sedang berkembang. Tapi tidaklah berarti bahwa neo-liberalisme dapat dilawan dengan anti-globalisasi dan anti-WTO. Hanyalah dengan mempraktekkan dan mempropagandakan pisau analisa Marxisme, neo-liberalisme dapat dilawan. Dan Tiongkok telah melakukan ini dengan persiapan yang sangat matang.

Tanpa ideologi pembimbing Partai maka apa yang saat ini di Tiongkok tidak akan terjadi. Bukannya deideologisasi, tapi pimpinan PKT sangat mengutamakan ideologi dalam pembangunan Partai. Ini termanifestasi dalam isi kongres XVII, yang menumpahkan perhatian pada pentingnya pembaharuan ideologi Partai untuk dicantumkan dalam Konstitusi Partai. Kongres ini melakukan perobahan atas Konstitusi PKT, yaitu menambahkan rumusan pandangan ilmiah tentang perkembangan sebagai ideologi pembimbing partai. Semenjak berdirinya, sudah berkali-kali ideologi pembimbing PKT diperbaharui. Dimulai dengan Marxisme-Leninisme, Kongres VII tahun 1945 merumuskan Marxisme-Leninisme dan Fikiran Mao Zedong, Kongres XV tahun 1997 menjadi Marxisme-Leninisme, Fikiran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping, Kongres XVI tahun 2002 menjadi Marxisme-Leninisme, Fikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping dan Fikiran Penting Tiga Mewakili. Dan Kongres XVII tahun 2007 ini melengkapinya lagi dengan pandangan ilmiah tentang perkembangan. Formulasi ideologi pembimbing yang sebelumnya tidak dilenyapkan, tapi ditambah dengan rumusan baru, hasil penyimpulan pengalaman praktek membangun sosialisme berciri Tiongkok semenjak Kongres XVI. Perkembangan pesat melahirkan situasi baru, memerlukan pola biru pembangunan yang baru, tugas-tugas baru, dan memerlukan ideologi pembimbing yang baru. Sebuah bukti bahwa Tiongkok tetap membutuhkan yang namanya Ideologi, tanpa ideologi maka semuanya akan menjadi sangat pragmatis, karena tidak ada tata nilai bersama. Dan subyektivitas akan sangat kental mewarnai proses politik yang akan berjalan.

Saat ini pula Tiongkok telah menghapuskan semua pajak pertanian dan pajak-pajak lain di desa. Hal ini dilakukan untuk melepaskan penduduk desa dari kemiskinan. Sebuah program yang disebut program pembangunan desa baru sosialis telah dilakukan di Tiongkok. Pajak yang dihapuskan termasuk, pajak menyembelih ternak, pajak peternakan dan ini berarti menghilangkan beban penduduk desa sebanyak 125 milyar yuan setahun. Petani padi-padian mendapat subsidi langsung, diberikan subsidi untuk menanam jenis tanaman unggul, subsidi untuk membeli mesin-mesin pertanian dan untuk alat-alat pertanian lainnya.

Subsidi yang diberikan tahun 2006 berjumlah lebih dari 30 milyar yuan. Pemerintah juga meningkatkan subsidi bagi kabupaten-kabupaten yang terbatas jumlah penghasilan keuangannya, hingga berjumlah 23,5 milyar yuan. Selain itu Pemerintah pusat sudah mengeluarkan sebanyak 339,7 milyar yuan buat membantu pertanian, daerah pedesaan dan kaum tani, yaitu naik 42,2 milyar yuan dari tahun ke tahun. Lalu hari Buruh, di sini juga sudah libur, sudah tiga tahun belakangan, saya juga ikut libur di sini. Jadi bisa istirahat di kamar.

Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Tiongkok dengan kekuatan lunaknya pada olimpiade Beijing 2008. Juga tentang membangun dunia yang harmonis. Dalam pidato di Konggres XVII PKT, mengenai membangun dunia yang harmoni, Hu Jintao mengatakan “We maintain that the people of all countries should join hands and strive to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity.” Kemudian ia melanjutkan, “Sharing opportunities for development and rising to challenges together so as to further the cause of peace and development of humanity is the fundamental interests of the people of all countries and meet their common aspirations.”

Lalu dengan tegas Hu melanjutkan “…all countries uphold the purposes and principles of the United Nations Charter, observe international law and universally recognized norms of international relations, and promote democracy, harmony, collaboration and win-win solutions in international relations”. Itulah yang diucapkan Hu Jintao dalam Konggres XVII PKT yang baru saja dilaksanakan mengenai masyarakat dunia yang harmoni.

Dalam konsep kekuatan lunak atau soft power, Hu mengutarakan “Culture has become a more and more important source of national cohesion and creativity and a factor of growing significance in the competition in overall national strength….. We must “enhance culture as part of the soft power of our country to better guarantee the people's basic cultural rights and interests”.

Lalu Hu menguatkan peryataannya, “Some highlights of his proposed methods in this regard include: to step up the development of the press, publishing, radio, film, television, literature and art, give correct guidance to the public and foster healthy social trends.” Itulah yang kurang lebih Hu utarakan tentang kekuatan lunak. Dan sebentar lagi kita akan melihat kekuatan lunak di Olimpiade 2008. Tentu bukan sekedar olimpiade yang akan menarik banyak uang, tapi juga muatan ideologis akan terlihat di situ. Bagaimana nanti suguhan budaya Tiongkok akan membuat kagum dan pasti akan terjadi diplomasi secara budaya di dalamnya. Karena budaya merupakan ruang komunikasi yang efektif.

Dan inilah Tiongkok dalam sedikit catatan saya. Semoga dapat memberi masukan bagi kawan-kawan semua mengenai Tiongkok. Karena perkembangan Tiongkok ke depan menarik untuk dikaji. Sebab naga itu tengah menggeliat. Kita juga harus bersiap tentunya. Nanchang, China, 4 Januari 2008

*Mahasiswa Jiangxi Normal University, Nanchang, Republik Rakyat Tiongkok.

-----------------------------------------------------
Sumber-sumber:
1. Suar Suroso, korespondesi pribadi
2. Mao Tse Tung; Kebudayaan, Negara, dan Pembebasan; Desantara
3. Berbagai sumber lain

Surat terbuka kepada Tuan "Presiden" SBY

2007-08-11T01:03:00.000+07:00

Hari Kamis kemaren, 12 Juli 2007, Tuan "Presiden" Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dalam peringatan Hari Koperasi Indonesia, di Bali. Tuan "Presiden" SBY, sebagaimana dikutip harian Kompas mengatakan: "Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi antarwarga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar yang tidak memberi manfaat dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia." (Kompas, Jumat 13 Juli 2007, hal. 15). Singkatnya, menurut Kompas, Tuan "Presiden" menyampaikan pesan "tiada tempat bagi sistem ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia."

Wah, wah, wah... hebat benar Tuan "Presiden"! Kali ini bicara soal ideologis, bukan semata-mata janji-janji yang tak bertepi.

Ariel Heryanto, di Kompas Minggu hari ini (15/7/07) menduga, pidato yang kental beraroma ordebaru itu jangan-jangan dibuat oleh penyusun yang merupakan 'residu' dari rejim ordebaru yang masih melekat di ring satu Tuan "Presiden" SBY. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan, mengingat ordebaru juga sangat suka mencaci-maki komunisme, kapitalisme, dan liberalisme, namun dengan sangat sadar menikmati madunya crony-capitalism.

Persoalannya sekarang, Tuan "Presiden", apa yang Tuan "Presiden" maksudkan dengan kapitalisme dan neo-liberalisme itu? Apakah Tuan "Presiden" tahu bahwa sistem kapitalisme, yang beranak liberalisme dan bercucu neo-liberalisme itu adalah sistem ekonomi yang berbasiskan pada uang yang bekerja semata-mata demi uang, bukan sistem ekonomi yang berbasiskan kerja sebagai manifestasi fitrah manusia? Apakah Tuan "Presiden" paham bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem untuk menumpuk kapital, yang kemudian ditanamkan lagi untuk menumpuk kapital lebih besar lagi?

Halo Tuan "Presiden" Yudhoyono,
Apakah Tuan sadar bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang sama sekali tidak memperhitungkan manusia dan kemanusiaan? Apakah Tuan "Presiden" mengerti bahwa manusia dalam sistem kapitalisme itu beralih wujud menjadi makhluk tanpa nama tanpa jati diri yang berupa angka-angka statistik, GDP, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan?

Nah, sekiranya Tuan "Presiden" SBY paham dan mengerti dengan jelas, dan sekiranya pula Tuan adalah benar-benar Presiden Republik Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah: apakah Tuan "Presiden" SBY tahu, mengerti, memahami dan sadar mengenai sistem ekonomi yang Tuan jalankan di Indonesia?

Barangkali Tuan "Presiden" perlu saya beri tahu, bahwa koperasi adalah sebuah sistem ekonomi yang menghitung manusia sebagai manusia. Dalam koperasi, keputusan diambil dengan basis satu orang satu suara. Adapun distribusi nilai tambah kepada anggota koperasi, selain dengan menghitung jumlah saham, juga memperhitungkan berapa banyak ia bekerja untuk kepentingan koperasi. Hal ini berarti menempatkan manusia sebagai makhluk yang exis, berpikir, bekerja, dan dihargai sebagai manusia. Berapa besar pun saham yang dikuasainya, satu orang tetaplah satu individu. Jadi, dalam sistem ini, faktor manusianya lah yang diperhitungkan.

Dengan demikian, semangat koperasi berlawanan secara diametral dengan sistem kapitalisme, dimana keputusan diambil dengan dasar satu saham satu suara, dus seseorang yang menguasai 5 juta saham dianggap memiliki 5 juta suara. Artinya, existensi dan suara seorang manusia ditentukan dari berapa banyak ia punya saham. Jadi, yang berbicara adalah saham yang punya nilai rupiah, bukan manusianya yang punya nilai kerja. Yang berkuasa adalah sahamnya, duitnya, bukan manusianya.

Lebih jauh lagi, Tuan "Presiden", di dalam sistem koperasi, setiap orang bekerja untuk semua, dan semua orang bekerja untuk satu tujuan bersama. Jadi, di sini kata kuncinya adalah transformasi. Di dalam sistem kapitalisme, semua orang bekerja demi segelintir orang pemilik saham. Ratusan jam dan trilyunan tetes keringat manusia mengalir dan terkumpul menjadi kemakmuran yang berlimpah bagi beberapa orang pemilik saham. Di sistem ini, Tuan "Presiden", kata kuncinya adalah transaksi.

Nah, kini saya sampai pada pertanyaan pokok. Karena Tuan "Presiden" SBY berbicara menentang kapitalisme di depan forum koperasi yang dihadiri oleh pentolan-pentolan koperasi dari seluruh penjuru dunia, maka pertanyaan terakhir saya ::untuk kali ini:: adalah, apakah yang telah Tuan "Presiden" perbuat dalam menentang kapitalisme dan membesarkan koperasi, sebagaimana yang Tuan pidatokan itu?

Maaf Tuan "Presiden", saya tidak bermaksud mengkuliahi Tuan yang seorang Doktor Ekonomi Pertanian. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seandainya saya menjadi Tuan, akan saya pecat si pembuat pidato itu, sebab dia telah menempatkan Tuan menjadi bahan lelucon paling tolol di seluruh dunia...

Tuan "Presiden" terkenal sebagai orang yang teramat sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebagaimana Tuan sangat berhati-hati mengambil keputusan dalam menolong rakyat yang menjadi korban lumpur di Sidoarjo, akibat kelalaian perusahaan milik seorang menteri Tuan. Barangkali Tuan "Presiden" Susilo Bambang Yudhoyono juga perlu lebih berhati-hati sebelum bicara?

Ford Country: Building an Elite for Indonesia

2007-03-12T13:57:00.000+07:00

by David Ransom

____________
Author's note:
Much of the material appearing in this article was gathered in numerous personal interviews conducted between May 1968 and June 1970. The interviews were with a broad range of past and present members of the State Department and the Ford Foundation, faculty members at Harvard, Berkeley, Cornell, Syracuse, and the University of Kentucky, and Indonesians both supporting and opposing the Suharto government. Where possible, their names appear in the text. Other information in the article is derived from a wide reading of the available literature on the history and politics of Indonesia. Consequently, only those items are footnoted which directly quote or paraphrase a printed source.
____________

In the early sixties, Indonesia was a dirty word in the world of capitalist development. Expropriations, confiscations and rampant nationalism led economists and businessmen alike to fear that the fabled riches in the Indies –oil, rubber and tin– were all but lost to the fiery Sukarno and the twenty million followers of the Peking-oriented Indonesian Communist Party (PKI).

Then, in October 1965, Indonesia's generals stepped in, turned their counterattack against an unsuccessful colonels' coup into an anti-communist pogrom, and opened the country's vast natural resources to exploitation by American corporations. By 1967, Richard Nixon was describing Indonesia as "the greatest prize in the Southeast Asian area."1 If Vietnam has been the major postwar defeat for an expanding American empire, this turnabout in nearby Indonesia is its greatest single victory.

Needless to say, the Indonesian generals deserve a large share of credit for the American success. But standing at their side and overseeing the great give-away was an extraordinary team of Indonesian economists, all of them educated in the United States as part of a twenty year strategy by the world's most powerful private aid agency, the billion-dollar Ford Foundation.

But the strategy for Indonesia began long before the Ford Foundation turned its attention to the international scene. Following Japan's defeat in World War II, revolutionary movements swept Asia, from India to Korea, from China to the Philippines.

Many posed a threat to America's well-planned Pax Pacifica. But Indonesian nationalists, despite tough resistance to the postwar invasion by Holland in its attempt to resume rule over the Indies, never carried their fight into a full-blown people's war. Instead, leaders close to the West won their independence in Washington offices and New York living rooms. By 1949 the Americans had persuaded the Dutch to take action before the Indonesian revolution went too far, and then to learn to live with nationalism and like it. American diplomats helped draft an agreement that gave Indonesians their political independence, preserved the Dutch economic presence, and swung wide the Open Door to the new cultural and economic influence of the United States.

Among those who handled the diplomatic maneuvers in the U.S. were two young Indonesian aristocrats –Soedjatmoko (many Indonesians have only one name) and Sumitro Djojohadikusumo, an economist with a Ph.D. From Holland. Both were members of the upper-class, nominally socialist PSI, one of the smaller and more Western-oriented of Indonesia's myriad political parties. Distressed by the specter of Sukarno and the strong left wing of the Indonesian independence forces, the American Establishment found the bland nationalism offered by Soedjatmoko and Sumitro a most comfortable alternative. The Marshall Plan strategy for Europe depended on "the availability of the resources of Asia," Soedjatmoko told a New York audience, and he offered them an Indonesia open to "fruitful cooperation with the West."2 At the Ford Foundation-funded School of Advanced International Studies in Washington in early 1949, Sumitro explained that his kind of socialism included "free access" to Indonesian resources and "sufficient incentives" for foreign corporate investment.3

When independence came later that year, Sumitro returned to Djakarta to become minister of trade and industry (and later minister of finance and dean of the faculty of economics at the University of Djakarta). He defended an economic "stability" that favored Dutch investments and, carefully eschewing radicalism, went so far as to make an advisor of Hjalmar Schacht, economic architect of the Third Reich.

Sumitro found his support in the PSI and their numerically stronger "modernist" ally, the Masjumi Party, a vehicle of Indonesia's commercial and landowning santri Moslems. But he was clearly swimming against the tide. The Communist PKI, Sukarno's Nationalist PNI, the Army, the orthodox Moslem NU –everybody in fact, but the PSI and Masjumi– were riding the wave of postwar nationalism. In the 1955 national elections –Indonesia's first and last– the PSI polled a minuscule fifth place. It did worse in the local balloting of 1957, in which the Communist PKI emerged the strongest party.

Nevertheless, when Sukarno began nationalizing Dutch holdings in 1957, Sumitro joined Masjumi leaders and dissident Army commanders in the Outer Islands Rebellion, supported briefly by the CIA. It was spectacularly unsuccessful. From this failure in Sumatra and the Celebes, Sumitro fled to exile and a career as government and business consultant in Singapore. The PSI and the Masjumi were banned.

America's Indonesian allies had colluded with an imperialist power to overthrow a popularly elected nationalist government, headed by a man regarded as the George Washington of his country –and they had lost. So ruinously were they discredited that nothing short of a miracle could ever restore them to power.

That miracle took a decade to perform, and it came outside the maneuvers of diplomacy, the play of party politics, even the invasion of American troops. Those methods, in Indonesia and elsewhere, had failed. The miracle came instead through the hallowed halls of academe, guided by the noble hand of philanthropy.

Education had long been an arm of statecraft, and it was Dean Rusk who spelled out its function in the Pacific in 1952, just months before resigning as Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs to
head up the Rockefeller Foundation. "Communist aggression" in Asia required not only that Americans be trained to combat it there, but "we must open our training facilities for increasing numbers of our friends from across the Pacific."4

The Ford Foundation, under the presidency of Paul Hoffman (and working closely with the Rockefeller Foundation), moved quickly to apply Rusk's words to Indonesia. As head of the Marshall Plan in Europe, Hoffman had helped to arrange Indonesian independence by cutting off aid funds to Dutch counterinsurgency and by threatening a total cutoff in aid to the Dutch. As the United States supplanted the Dutch, Hoffman and Ford would work through the best American universities –MIT, Cornell, Berkeley, and finally Harvard –to remold the old Indonesian hierarchs into modern administrators, trained to work under the new indirect rule of the Americans. In Ford's own jargon, they would create a "modernizing elite."

"You can't have a modernizing country without a modernizing elite," explains the deputy vice-president of Ford's international division, Frank Sutton. "That's one of the reasons we've given a lot of attention to university education." Sutton adds that there's no better place to find such an elite than among "those who stand somewhere in social structures where prestige, leadership, and vested interests matter, as they always do."

Ford launched its effort to make Indonesia a "modernizing country" in 1954 with field projects from MIT and Cornell. The scholars produced by these two projects –one in economics, the other in political development– have effectively dominated the field of Indonesian studies in the United States ever since. Compared to what they eventually produced in Indonesia, however, this was a fairly modest achievement. Working through the Center for International Studies (the CIA-sponsored brainchild of Max Millikan and Walt W. Rostow), Ford sent out a team from MIT to discover "the causes of economic stagnation in Indonesia." An interesting example of the effort was Guy Pauker's study of "political obstacles" to economic development, obstacles such as armed insurgency.

In the course of his field work, Pauker got to know the high-ranking officers of the Indonesian Army rather well. He found them "much more impressive" than the politicians. "I was the first who got interested in the role of the military in economic development," Pauker says. He also got to know most of the key civilians: "With the exception of a very small group," they were "almost totally oblivious" of what Pauker called modern development. Not surprisingly, the "very small group" was composed of PSI aristocrat-intellectuals, particularly Sumitro and his students.

Sumitro, in fact, had participated in the MIT team's briefings before they left Cambridge. Some of his students were also known by the MIT team, having attended a CIA-funded summer seminar run at Harvard each year by Henry Kissinger. One of the students was Mohammed Sadli, son of a well-to-do santri trader, with whom Pauker became good friends. In Djakarta, Pauker struck up friendships with the PSI clan and formed a political study group among whose members were the head of Indonesia's National Planning Bureau, Ali Budiardjo, and his wife Miriam, Soedjatmoko's sister.

Rumanian by birth, Pauker had helped found a group called "Friends of the United States" in Bucharest just after the Second World War. He then came to Harvard, where he got his degree. While many Indonesians have charged the professor with having CIA connections, Pauker denies that he was intimate with the CIA until 1958, after he joined the RAND Corporation. Since then, it is no secret that he briefs and is briefed by the CIA, the Pentagon, and the State Department. Highly placed Washington sources say he is "directly involved in decision-making."

In 1954 –after the MIT team was in the field– Ford grubstaked a Modern Indonesia Project at Cornell. With an initial $224,000 and periodic replenishments, program chairman George Kahin built the social science wing of the Indonesian studies establishment in the United States. Even Indonesian universities must use Cornell's elite-oriented studies to teach post-Independence politics and history.

Among the several Indonesians brought to Cornell on Ford and Rockefeller grants, perhaps the most influential is sociologist-politician Selosoemardjan. Right-hand man to the Sultan of Jogjakarta, Selosoemardjan is one of the strong-men of the present Indonesian regime.

Kahin's political science group worked closely with Sumitro's Faculty of Economics in Djakarta. "Most of the people at the university came from essentially bourgeois or bureaucratic families," recalls Kahin. "They knew precious little of their society." In a "victory" which speaks poignantly of the illusions of well-meaning liberals, Kahin succeeded in prodding them to "get their feet dirty" for three months in a village. Many would spend four years in the United States.

Together with Widjojo Nitisastro, Sumitro's leading protege, Kahin set up an institute to publish the village studies. It has never amounted to much, except that its American advisors helped Ford maintain
its contact in the most difficult of the Sukarno days. Kahin still thinks Cornell's affair with Ford in Indonesia "was a fairly happy marriage" –less for the funding than for the political cover it afforded. "AID funds are relatively easy to get," he explains. "But certainly in Indonesia, anybody working on political problems with [U.S.] government money during this period would have found their problem much more difficult."

One of the leading academic Vietnam doves, Kahin has irritated the State Department on occasion, and many of his students are far more radical than he. Yet for most Indonesians, Kahin's work was really not much different from Pauker's. One man went on to teach-ins, the other to RAND and the CIA. But the consequences of their nation-building efforts in Indonesia were much the same.

MIT and Cornell made contacts, collected data, built up expertise. It was left to Berkeley to actually train most of the key Indonesians who would seize government power and put their pro-American lessons into practice. Dean Sumitro's Faculty of Economics provided a perfect academic boot camp for these economic shock troops.

To oversee the project, Ford President Paul Hoffman tapped Michael Harris, a one-time CIO organizer who had headed Marshall Plan programs under Hoffman in France, Sweden, and Germany. Harris had been on a Marshall Plan survey in Indonesia in 1951, knew Sumitro, and before going out was extensively briefed by Sumitro's New York promoter, Robert Delson, a Park Avenue attorney who had been Indonesia's legal counsel in the United States since 1949. Harris reached Djakarta in 1955 and set out to build Dean Sumitro a broad new Ford-funded graduate program in economics.

This time the professional touch and academic respectability were to be provided by Berkeley. The Berkeley team's first task was to replace the Dutch professors, whose colonial influence and capitalist economics Sukarno was trying to phase out. The Berkeley team would also relieve Sumitro's Indonesian junior faculty so that Ford could send them back to Berkeley for advanced credentials. Sadli was already there, sharing a duplex with Pauker, who had come to head the new Center for South and Southeast Asian Studies. Sumitro's prot�g� Widjojo led the first crew out to Berkeley.

While the Indonesian junior faculty studied American economics in Berkeley classrooms, the Berkeley professors turned the Faculty in Djakarta into an American-style school of economics, statistics, and business administration.

Sukarno objected. At an annual lecture to the Faculty, team member Bruce Glassburner recalls, Sukarno complained that "all those men can say to me is 'Schumpeter and Keynes.' When I was young I read Marx." Sukarno might grumble and complain, but if he wanted any education at all he would have to take what he got. "When Sukarno threatened to put an end to Western economics," says John Howard, long-time director of Ford's International Training and Research Program, "Ford threatened to cut off all programs, and that changed Sukarno's direction."

The Berkeley staff also joined in the effort to keep Sukarno's socialism and Indonesian national policy at bay. "We got a lot of pressure through 1958-1959 for 'retooling' the curriculum," Glassburner recalls. "We did some dummying-up, you know –we put 'socialism' into as many course titles as we could– but really tried to preserve the academic integrity of the place."

The project, which cost Ford $2.5 million, had a clear, and some times stated, purpose. "Ford felt it was training the guys who would be leading the country when Sukarno got out," explains John Howard.

There was little chance, of course, that Sumitro's minuscule PSI would outdistance Sukarno at the polls. But "Sumitro felt the PSI group could have influence far out of proportion to their voting strength by putting men in key positions in government," recalls the first project chairman, a feisty Irish business professor named Len Doyle.

When Sumitro went into exile, his Faculty carried on. His students visited him surreptitiously on their way to and from the United States. Powerful Americans like Harry Goldberg, a lieutenant of labor boss Jay Lovestone (head of the CIO's international program), kept in close contact and saw that Sumitro's messages got through to his Indonesian friends. No dean was appointed to replace him; he was the "chairman in absentia."

All of the unacademic intrigue caused hardly a ripple of disquiet among the scrupulous professors. A notable exception was Doyle. "I feel that much of the trouble that I had probably stemmed from the fact that I was not as convinced of Sumitro's position as the Ford Foundation representative was, and, in retrospect, probably the CIA," recalls Doyle.

Harris tried to get Doyle to hire "two or three Americans who were close to Sumitro." One was an old friend of Sumitro's from the MIT team, William Hollinger. Doyle refused. "It was clear that Sumitro was going to continue to run the Faculty from Singapore," he says. But it was a game he wouldn't play. "I felt that the University should not be involved in what essentially was becoming a rebellion against the government," Doyle explains, "whatever sympathy you might have with the rebel cause and the rebel objectives."

Back home, Doyle's lonely defense of academic integrity against the political pressures exerted through Ford was not appreciated. Though he had been sent there for two years, Berkeley recalled him after one. "He tried to run things," University officials say politely. "We had no choice but to ship him home." In fact, Harris had him bounced. "In my judgment," Harris recalls, "there was a real problem between Doyle and the Faculty."

One of the younger men who stayed on after Doyle was Ralph Anspach, a Berkeley team member now teaching college in San Francisco. Anspach got so fed up with what he saw in Djakarta that he will no longer work in applied economics. "I had the feeling that in the last analysis I was supposed to be a part of this American policy of empire," he says, "bringing in American science, and attitudes, and culture ... winning over countries –doing this with an awful lot of cocktails and high pay. I just got out of the whole thing."

Doyle and Anspach were the exceptions. Most of the academic professionals found the project –as Ford meant it to be– the beginning of a career."This was a tremendous break for me," explains Bruce Glassburner, project chairman from 1958 to 1961. "Those three years over there gave me an opportunity to become a certain kind of economist. I had a category –I became a development economist– and I got to know Indonesia. This made a tremendous difference in my career."

Berkeley phased its people out of Djakarta in 1961-62. The constant battle between the Ford representative and the Berkeley chairman as to who would run the project had some part in hastening its end. But more important, the professors were no longer necessary, and were probably an increasing political liability. Sumitro's first string had returned with their degrees and resumed control of the school.

The Berkeley team had done its job. "Kept the thing alive," Glassburner recalls proudly. "We plugged a hole ... and with the Ford Foundation's money we trained them forty or so economists." What did the University get out of it? "Well, some overhead money, you know." And the satisfaction of a job well done.

In 1959 Pauker set out the lessons of the PSI's electoral isolation and Sumitro's abortive Outer Islands Rebellion in a widely read paper entitled "Southeast Asia as a Trouble Area in the Next Decade." Parties like the PSI were "unfit for vigorous competition" with communism, he wrote. "Communism is bound to win in Southeast Asia ... unless effective countervailing power is found."

The "best equipped" countervailing forces, he wrote, were "members of the national officer corps as individuals and the national armies as organizational structures.5

From his exile in Singapore, Sumitro concurred, arguing that his PSI and the Masjumi party, which the Army had attacked, were really the Army's "natural allies." Without them, the Army would find itself politically isolated, he said. But to consummate their alliance "the Sukarno regime must be toppled first." Until then, Sumitro warned, the generals should keep "a close and continuous watch" on the growing and powerful Communist peasant organizations. Meanwhile, Sumitro's Ford-scholar prot�g�s in Djakarta began the necessary steps toward a rapprochement.

Fortunately for Ford and its academic image there was yet another school at hand: SESKOAD, the Army Staff and Command School. Situated seventy miles southeast of Djakarta in cosmopolitan Bandung, SESKOAD was the Army's nerve center.

There, generals decided organizational and political matters; there, senior officers on regular rotation were "upgraded" with manuals and methods picked up during training in Fort Leavenworth, Kansas.

When the Berkeley team phased itself out in 1962, Sadli, Widjojo and others from the Faculty began regular trips to Bandung to teach at SESKOAD. They taught "economic aspects of defense," says Ford's Frank Miller, who replaced Harris in Djakarta. Pauker tells a different story. Since the mid-'50s, he had come to know the Army General staff rather well, he explains, first on the MIT team, then on trips for RAND. One good friend was Colonel Suwarto (not to be confused with General Suharto), the deputy commander of SESKOAD and a 1959 Fort Leavenworth graduate. In 1962, Pauker brought Suwarto to RAND.

Besides learning "all sorts of things about international affairs" while at RAND, Pauker says, Suwarto also saw how RAND "organizes the academic resources of the country as consultants." According to Pauker, Suwarto had "a new idea" when he returned to Bandung. "The four or five top economists became 'cleared' social scientists lecturing and studying the future political problems of Indonesia in SESKOAD."

In effect, this group became the Army's high-level civilian advisors. They were joined at SESKOAD by other PSI and Masjumi alumni of the university programs –Miriam Budiardjo from Pauker's MIT study group, and Selosoemardjan from Kahin's program at Cornell, as well as senior faculty from the nearby Bundung Institute of Technology, where the University of Kentucky had been "institution-building" for AID since 1957.

The economists were quickly caught up in the anti-communist conspiracy directed at toppling the Sukarno regime and encouraged by Sumitro from his Singapore exile. Lieutenant General Achmad Yani, Army commander-in-chief, had drawn around him a "brain trust" of generals. It was an "open secret," says Pauker, that Yani and his brain trust were discussing "contingency plans" which were to "prevent chaos should Sukarno die suddenly." The contribution of Suwarto's mini-RAND, according to Colonel Willis G. Ethel, U.S. defense attache in Djakarta and a close confidant of Commander-in-Chief Yani and others of the Army high command, was that the professors "would run a course in this contingency planning."

Of course, the Army planners were worried about "preventing chaos." They were worried about the PKI. "They weren't about to let the Communists take over the country," Ethel says. They also knew that there was immense popular support for Sukarno and the PKI and that a great deal of blood would flow when the showdown came.

Other institutions joined the Ford economists in preparing the military. High-ranking Indonesian officers had begun U.S. Training programs in the mid-'50s. By 1965 some four thousand officers had learned big-scale army command at Fort Leavenworth and counterinsurgency at Fort Bragg. Beginning in 1962, hundreds of visiting officers at Harvard and Syracuse gained the skills for maintaining a huge economic, as well as military, establishment, with training in everything from business administration and personnel management to air photography and shipping.6 AID's "Public Safety Program" in the Philippines and Malaya trained and equipped the Mobile Brigades of the Indonesian military's fourth arm, the police.

While the Army developed expertise and perspective –courtesy of the generous American aid program– it also increased its political and economic influence. Under the martial law declared by Sukarno at the time of the Outer Islands Rebellion, the Army had become the predominant power in Indonesia.

Regional commanders took over provincial governments –depriving the Communist PKI of its plurality victories in the 1957 local elections. Fearful of a PKI sweep in the planned 1959 national elections, the generals prevailed on Sukarno to cancel elections for six years. Then they moved quickly into the upper reaches of Sukarno's new "guided democracy," increasing the number of ministries under their control right up to the time of the coup. Puzzled by the Army's reluctance to take complete power, journalists called it a "creeping coup d'etat."7

The Army also moved into the economy, first taking "supervisory control," then key directorships of the Dutch properties that the PKI unionists had seized "for the people" during the confrontation over West Irian in late 1957. As a result, the generals controlled plantations, small industry, state-owned oil and tin, and the state-run export-import companies, which by 1965 monopolized government purchasing and had branched out into sugar milling, shipping, and distribution.

Those high-ranking officers not born into the Indonesian aristocracy quickly married in, and in the countryside they cemented alliances –often through family ties– with the santri Moslem landowners who were the backbone of the Masjumi Party. "The Army and the civil police," wrote Robert Shaplen of the New York Times, "virtually controlled the whole state apparatus." American University's Willard Hanna called it "a new form of government- military-private enterprise."8 Consequently, "economic aspects of defense" became a wide-ranging subject at SESKOAD. But Ford's Indonesian economists made it broader yet by undertaking to prepare economic policy for the post-Sukarno period there, too.

During this period, the Communists were betwixt and between. Deprived of their victory at the polls and unwilling to break with Sukarno, they tried to make the best of his "guided democracy," participating with the Army in coalition cabinets. Pauker has described the PKI strategy as "attempting to keep the parliamentary road open," while seeking to come to power by "acclamation." That meant building up PKI prestige as "the only solid, purposeful, disciplined, well-organized, capable political force in the country," to which Indonesians would turn "when all other possible solutions have failed."9

At least in numbers, the PKI policy was a success. The major labor federation was Communist, as was the largest farmers' organization and the leading women's and youth groups. By 1963, three million Indonesians, most of them in heavily populated Java, were members of the PKI, and an estimated seventeen million were members of its associated organizations –making it the world's largest Communist Party outside Russia and China. At Independence the party had numbered only eight
thousand.

In December 1963, PKI Chairman D.N. Aidit gave official sanction to "unilateral action" which had been undertaken by the peasants to put into effect a land-reform and crop-sharing law already on the books. Though landlords' holdings were not large, less than half the Indonesian farmers owned the land they worked, and of these most had less than an acre. As the peasants' "unilateral action" gathered momentum, Sukarno, seeing his coalition endangered, tried to check its force by establishing "land-reform courts" which included peasant representatives. But in the countryside, police continued to clash with peasants and made mass arrests. In some areas, santri youth groups began murderous attacks on peasants.

Since the Army held state power in most areas, the peasants' "unilateral action" was directed against its authority. Pauker calls it "class struggle in the countryside" and suggests that the PKI had put itself "on a collision course with the Army."10 But unlike Mao's Communists in pre-revolutionary China, the PKI had no Red Army. Having chosen the parliamentary road, the PKI was stuck with it. In early 1965, PKI leaders demanded that the Sukarno government (in which they were cabinet ministers) create a people's militia –five million armed workers, ten million armed peasants. But Sukarno's power was hollow. The Army had become a state within a state. It was they –and not Sukarno or the PKI– who held the guns.11

The proof came in September 1965. On the night of the 30th, troops under the command of dissident lower-level Army officers, in alliance with officers of the small Indonesian Air Force, assassinated General Yani and five members of his SESKOAD "brain trust." Led by Lieutenant Colonel Untung, the rebels seized the Djakarta radio station and next morning broadcast a statement that their September 30th Movement was directed against the "Council of Generals," which they announced was CIA-sponsored and had itself planned a coup d'�tat for Armed Forces Day, four days later.

Untung's preventive coup quickly collapsed. Sukarno, hoping to restore the pre-coup balance of forces, gave it no support. The PKI prepared no street demonstrations, no strikes, no coordinated uprisings in the countryside. The dissidents themselves missed assassinating General Nasution and apparently left General Suharto off their list. Suharto rallied the elite paracommandos and units of West Java's Siliwangi division against Untung's colonels. Untung's troops, unsure of themselves, their mission, and their loyalties, made no stand. It was all over in a day.

The Army high command quickly blamed the Communists for the coup, a line the Western press has followed ever since. Yet the utter lack of activity in the streets and the countryside makes PKI involvement unlikely, and many Indonesia specialists believe, with Dutch scholar W.F. Wertheim, that "the Untung coup was what its leader ... claimed it to be –an internal army affair reflecting serious tensions between officers of the Central Java Diponegoro Division, and the Supreme Command of the Army in Djakarta...."12

Leftists, on the other hand, later assumed that the CIA had had a heavy hand in the affair. Embassy officials had long wined and dined the student apparatchiks who rose to lead the demonstrations that brought Sukarno down. The CIA was close with the Army, especially with Intelligence Chief Achmed Sukendro, who retained his agents after 1958 with U.S. help and then studied at the University of Pittsburgh in the early sixties. But Sukendro and most other members of the Indonesian high command were equally close to the embassy's military attaches, who seem to have made Washington's chief contacts with the Army both before and after the attempted coup. All in all, considering the make-up
and history of the generals and their "modernist" allies and advisors, it is clear that at this point neither the CIA nor the Pentagon needed to play any more than a subordinate role.

The Indonesian professors may have helped lay out the Army's "contingency" plans, but no one was going to ask them to take to the streets and make the "revolution." That they could leave to their students. Lacking a mass organization, the Army depended on the students to give authenticity and "popular" leadership in the events that followed. It was the students who demanded –and finally got– Sukarno's head; and it was the students –as propagandists– who carried the cry of jihad (religious war) to the villages.

In late October, Brigadier General Sjarif Thajeb –the Harvard-trained minister of higher education (and now ambassador to the United States)– brought student leaders together in his living room to create the Indonesian Student Action Command (KAMI).13 Many of the KAMI leaders were the older student apparatchiks who had been courted by the U.S. embassy. Some had traveled to the United States as American Field Service exchange students, or on year-long jaunts in a "Foreign Student Leadership Project" sponsored by the U.S National Student Association in its CIA-fed salad years.

Only months before the coup, U.S. Ambassador Marshall Green had arrived in Djakarta, bringing with him the reputation of having masterminded the student overthrow of Syngman Rhee in Korea and sparking rumors that his purpose in Djakarta was to do the same there. Old manuals on student organizing in both Korean and English were supplied by the embassy to KAMI's top leadership soon after the coup.

But KAMI's most militant leadership came from Bandung, where the University of Kentucky had mounted a ten-year "institution-building" program at the Bandung Institute of Technology, sending nearly five hundred of their students to the United States for training. Students in all of Indonesia's elite universities had been given paramilitary training by the Army in a program for a time advised by an ROTC colonel on leave from Berkeley. Their training was "in anticipation of a Communist attempt to seize the government," writes Harsja Bachtiar, an Indonesian sociologist and an alumnus of Cornell and Harvard.14

In Bandung, headquarters of the aristocratic Siliwangi division, student paramilitary training was beefed up in the months preceding the coup, and santri student leaders were boasting to their American friends that they were developing organizational contacts with extremist Moslem youth groups in the villages. It was these groups that spearheaded the massacres of PKI followers and peasants.

At the funeral of General Nasution's daughter, mistakenly slain in the Untung coup, Navy chief Eddy Martadinata told santri student leaders to "sweep." The message was "that they could go out and clean up the Communists without any hindrance from the military, wrote Christian Science Monitor Asian correspondent John Hughes. With relish they called out their followers, stuck their knives and pistols in their waistbands, swung their clubs over their shoulders, and embarked on the assignment for which they had long been hoping."15 Their first move was to burn PKI headquarters. Then, thousands of PKI and Sukarno supporters were arrested and imprisoned in Djakarta; cabinet members and parliamentarians were permanently "suspended"; and a purge of the ministries was begun.

The following month, on October 17, 1965, Colonel Sarwo Edhy took his elite paratroops (the "Red Berets") into the PKI's Central Java stronghold in the Bojolali-Klaten-Solo triangle. His assignment, according to Hughes, was "the extermination, by whatever means might be necessary, of the core of the Communist Party there." He found he had too few troops. "We decided to encourage the anti-communist civilians to help with the job," the Colonel told Hughes. "In Solo we gathered together the youth, the nationalist groups, the religious Moslem organizations. We gave them two or three days' training, then sent them out to kill Communists."16

The Bandung engineering students, who had learned from the Kentucky AID team how to build and operate radio transmitters, were tapped by Colonel Edhy's elite corps to set up a multitude of small broadcasting units throughout strongly PKI East and Central Java, some of which exhorted local fanatics to rise up against the Communists in jihad. The U.S. embassy provided necessary spare parts for these radios.

Time magazine describes what followed:
Communists, Red sympathizers and their families are being massacred by the thousands. Backlands army units are reported to have executed thousands of Communists after interrogation in remote jails.... Armed with wide-blade knives called parangs, Moslem bands crept at night into the homes of Communists, killing entire families and burying the bodies in shallow graves.... The murder campaign became so brazen in parts of rural East Java that Moslem bands placed the heads of victims on poles and paraded them through villages. The killings have been on such a scale that the disposal of the corpses has created a serious sanitation problem in East Java and Northern Sumatra, where the humid air bears the reek of decaying flesh. Travelers from these areas tell of small rivers and streams that have been literally clogged with bodies; river transportation has at places been seriously impeded.17

Graduate students from Bandung and Djakarta, dragooned by the Army, researched the number dead. Their report, never made public, but leaked to correspondent Frank Palmos, estimated one million victims. In the PKI "triangle stronghold" of Bojolali, Klaten, and Solo, Palmos said they reported, "nearly one-third of the population is dead or missing."18 Most observers think their estimate high, putting the death toll at three to five hundred thousand.

The KAMI students also played a part –bringing life in Djakarta to a standstill with anti-communist, anti-Sukarno demonstrations whenever necessary. By January, Colonel Edhy was back in Djakarta addressing KAMI rallies, his elite corps providing KAMI with trucks, loudspeakers, and protection. KAMI demonstrators could tie up the city at will.

"The ideas that Communism was public enemy number one, that Communist China was no longer a close friend but a menace to the security of the state, and that there was corruption and inefficiency in the upper levels of the national government were introduced on the streets of Djakarta," writes Bachtiar.19

The old PSI and Masjumi leaders nurtured by Ford and its professors were home at last. They gave the students advice and money, while the PSI-oriented professors maintained "close advisory relationships" with the students, later forming their own Indonesian Scholars Action Command (KASI). One of the economists, Emil Salim, who had recently returned with a Ph.D. from Berkeley, was counted among the KAMI leadership. Salim's father had purged the Communist wing of the major prewar nationalist organization, and then served in the pre-Independence Masjumi cabinets.

In January the economists made headlines in Djakarta with a week-long economic and financial seminar at the Faculty. It was "principally ... a demonstration of solidarity among the members of KAMI, the anti-Communist intellectuals, and the leadership of the Army," Bachtiar says. The seminar heard papers from General Nasution, Adam Malik, and others who "presented themselves as a counter-elite challenging the competence and legitimacy of the elite led by President Sukarno."20

It was Djakarta's post-coup introduction to Ford's economic policies.

In March Suharto stripped Sukarno of formal power and had himself named acting president, tapping old political warhorse Adam Malik and the Sultan of Jogjakarta to join him in a ruling triumvirate. The generals whom the economists had known best at SESKOAD –Yani and his brain trust– had all been killed. But with the help of Kahin's protege, Selosoemardjan, they first caught the Sultan's and then Suharto's ear, persuading them that the Americans would demand a strong attack on inflation and a swift return to a "market economy." On April 12, the Sultan issued a major policy statement outlining the economic program of the new regime– in effect announcing Indonesia's return to the imperialist fold. It was written by Widjojo and Sadli.

In working out the subsequent details of the Sultan's program, the economists got aid from the expected source –the United States. When Widjojo got stuck in drawing up a stabilization plan, AID brought in
Harvard economist Dave Cole, fresh from writing South Korea's banking regulations, to provide him with a draft. Sadli, too, required some post-doctoral tutoring. According to an American official, Sadli "really didn't know how to write an investment law. He had to have a lot of help from the embassy." It was a team effort. "We were all working together at the time –the 'economists,' the American economists, AID," recalls Calvin Cowles, the first AID man on the scene.

By early September the economists had their plans drafted and the generals convinced of their usefulness. After a series of crash seminars at SESKOAD, Suharto named the Faculty's five top men his Team of Experts for Economic and Financial Affairs, an idea for which Ford man Frank Miller claims credit.

In August the Stanford Research Institute –a spinoff of the university-military-industrial complex– brought 170 "senior executives" to Djakarta for a three-day parley and look-see. "The Indonesians have cut out the cancer that was destroying their economy," an SRI executive later reported approvingly. Then, urging that big business invest heavily in Suharto's future, he warned that "military solutions are infinitely more costly."21

In November, Malik, Sadli, Salim, Selosoemardjan, and the Sultan met in Geneva with a select list of American and European businessmen flown in by Time-Life. Surrounded by his economic advisors, the Sultan ticked off the selling points of the New Indonesia –"political stability ... abundance of cheap labor ... vast potential market ... treasurehouse of resources." The universities, he added, have produced a "large number of trained individuals who will be happy to serve in new economic enterprises."

David Rockefeller, chairman of the Chase Manhattan Bank, thanked Time-Life for the chance to get acquainted with "Indonesia's top economic team." He was impressed, he said, by their "high quality of
education."

"To some extent, we are witnessing the return of the pragmatic outlook which was characteristic of the PSI-Masjumi coalition of the early fifties when Sumitro ... dominated the scene,"22 observed a well-placed insider in 1966. Sumitro slipped quietly into Djakarta, opened a business consultancy, and prepared himself for high office. In June 1968 Suharto organized an impromptu reunion for the class of Ford –a "development cabinet."

As minister of trade and commerce he appointed Dean Sumitro (Ph.D., Rotterdam); as chairman of the National Planning Board he appointed Widjojo (Ph.D., Berkeley, 1961); as vice-chairman, Emil Salim (Ph.D., Berkeley, 1964); as secretary general of Marketing and Trade Research, Subroto (Harvard, 1964); as minister of finance, Ali Wardhana (Ph.D., Berkeley, 1962); as chairman of the Technical Team of Foreign Investment, Mohamed Sadli (M.S., MIT, 1956); as secretary general of Industry, Barli Halim (M.B.A., Berkeley, 1959). Soedjatmoko, who had been functioning as Malik's advisor, became ambassador in Washington.

"We consider that we were training ourselves for this," Sadli told a reporter from Fortune –"a historic opportunity to fix the course of events."23

Since 1954, Harvard's Development Advisory Service (DAS), the Ford-funded elite corps of international modernizers, has brought Ford influence to the national planning agencies of Pakistan, Greece, Argentina, Liberia, Colombia, Malaysia, and Ghana.

In 1963, when the Indonesian economists were apprehensive that Sukarno might try to remove them from their Faculty, Ford asked Harvard to step into the breach. Ford funds would breathe new life into an old research institute, in which Harvard's presence would provide a protective academic aura for Sumitro's scholars.

The DAS was skeptical at first, says director Gus Papanek. But the prospect of future rewards was great. Harvard would get acquainted with the economists, and in the event of Sukarno's fall, the DAS would have established "an excellent base" from which to plan Indonesia's future.

"We could not have drawn up a more ideal scenario than what happened," Papanek says. "All of those people simply moved into the government and took over the management of economic affairs, and then they asked us to continue working with them." Officially the Harvard DAS-Indonesia project resumed on July 1, 1968, but Papanek had people in the field well before that joining with AID's Cal Cowles in bringing back the old Indonesia hands of the fifties and sixties. After helping draft the stabilization program for AID, Dave Cole returned to work with Widjojo on the Ford/Harvard payroll. Leon Mears, an agricultural economist who had learned Indonesian rice-marketing in the Berkeley project, came for AID and stayed on for Harvard. Sumitro's old friend from MIT, Bill Hollinger, transferred from the DAS-Liberia project and now shares Sumitro's office in the Ministry of Trade.

The Harvard people are "advisors," explains DAS Deputy Director Lester Gordon –"foreign advisors who don't have to deal with all the paperwork and have time to come up with new ideas." They work "as employees of the government would," he says, "but in such a way that it doesn't get out that the foreigners are doing it." Indiscretions had got them bounced from Pakistan. In Indonesia; "we stay in the background."

Harvard stayed in the background while developing the five-year plan. In the winter of 1967-68, a good harvest and a critical infusion of U.S. Food for Peace rice had kept prices down, cooling the political situation for a time. Hollinger, the DAS's first full-time man on the scene, arrived in March and helped the economists lay out the plan's strategy. As the other DAS technocrats arrived, they went to work on its planks. "Did we cause it, did the Ford Foundation cause it, did the Indonesians cause it?" asks AID's Cal Cowles rhetorically. "I don't know."

The plan went into force without fanfare in January 1969, its key elements foreign investment and agricultural self-sufficiency. It is a late-twentieth-century American "development" plan that sounds suspiciously like the mid-nineteenth-century Dutch colonial strategy. Then, Indonesian labor –often corvee– substituted for Dutch capital in building the roads and digging the irrigation ditches necessary to create a plantation economy for Dutch capitalists, while a "modern" agricultural technology increased the output of Javanese paddies to keep pace with the expanding population. The plan brought an industrial renaissance to the Netherlands, but only an expanding misery to Indonesia. As in the Dutch strategy, the Ford scholars' five-year plan introduces a "modern" agricultural technology –the so-called "green revolution" of high-yield hybrid rice– to keep pace with Indonesian rural population growth and to avoid "explosive" changes in Indonesian class relationships.

Probably it will do neither –though AID is currently supporting a project at Berkeley's Center for South and Southeast Asian Studies to give it the old college try. Negotiated with Harsja Bachtiar, the Harvard-trained sociologist now heading the Faculty's Ford-funded research institute, the project is to train Indonesian sociologists to "modernize" relations between the peasantry and the Army's state power.

The agricultural plan is being implemented by the central government's agricultural extension service, whose top men were trained by an AID-funded University of Kentucky program at the Bogor Agricultural Institute. In effect, the agricultural agents have been given a monopoly in the sale of seed and the buying of rice, which puts them in a natural alliance with the local military commanders –who often control the rice transport business– and with the local santri landlords, whose higher returns are being used to quickly expand their holdings. The peasants find themselves on the short end of the stick. If they raise a ruckus they are "sabotaging a national program," must be PKI agents, and the soldiers are called in.

The Indonesian ruling class, observes Wertheim, is now "openly waging [its] own brand of class struggle."24 It is a struggle the Harvard technocrats must "modernize." Economically the issue is Indonesia's widespread unemployment; politically it is Suharto's need to legitimize his power through elections. "The government ... will have to do better than just avoiding chaos if Suharto is going to be popularly elected," DAS Director Papanek reported in October 1968. "A really widespread public works program, financed by increased imports of PL 480 commodities sold at lower prices, could provide quick economic and political benefits in the countryside."25

Harvard's Indonesian New Deal is a "rural development" program that will further strengthen the hand of the local Army commanders. Supplying funds meant for labor-intensive public works, the program is supposed to increase local autonomy by working through local authorities. The money will merely line military pockets or provide bribes by which they will secure their civilian retainees. DAS Director Papanek admits that the program is "civilian only in a very broad sense, because many of the local administrators are military people." And the military has two very large, and rather cheap, labor forces which are already at work in "rural development."

One is the three-hundred-thousand-man Army itself. The other is composed of the one hundred twenty thousand political prisoners still being held after the Army's 1965-66 anti-communist sweeps. Some observers estimate there are twice as many prisoners, most of whom the Army admits were not PKI members, though they fear they may have become Communists in the concentration camps. Despite the abundance of Food for Peace rice for other purposes, there is none for the prisoners, whom the government's daily food expenditure is slightly more than a penny. At least two journalists have reported Sumatran prisoners quartered in the middle of the Goodyear rubber plantation where they had worked before the massacres as members of a PKI union. Now, the correspondents say, they are let out daily to work its trees for substandard wages, which are paid to their guards.26

In Java the Army uses the prisoners in public works. Australian professor Herbert Feith was shown around one Javanese town in 1968 where prisoners had built the prosecutor's house, the high school, the mosque, and (in process) the Catholic church. "It is not really hard to get work out of them if you push them," he was told.27 Just as they are afraid and unwilling to free the prisoners, so the generals are afraid to demobilize the troops. "You can't add to the unemployment," explained an Indonesia desk man at the State Department, "especially with people who know how to shoot a gun." Consequently the troops are being worked more and more into the infrastructure labor force –to which the Pentagon is providing roadbuilding equipment and advisors.

But it is the foreign-investment plan that is the payoff of Ford's twenty-year strategy in Indonesia and the pot of gold that the Ford modernizers –both American and Indonesian– are paid to protect. The
nineteenth-century Colonial Dutch strategy built an agricultural export economy. The Americans are interested primarily in resources, mainly mineral.

Freeport Sulphur will mine copper on West Irian. International Nickel has got the Celebes' nickel. Alcoa is negotiating for most of Indonesia's bauxite. Weyerhaeuser, International Paper, Boise Cascade, and Japanese, Korean, and Filipino lumber companies will cut down the huge tropical forests of Sumatra, West Irian, and Kalimantan (Borneo). A U.S.-European consortium of mining giants, headed by U.S. Steel, will mine West Irian's nickel. Two others, U.S.-British and U.S.-Australian, will mine tin. A fourth, U.S.-New Zealander, is contemplating Indonesian coaling. The Japanese will take home the archipelago's shrimp and tuna and dive for her pearls.

Another unmined resource is Indonesia's one hundred twenty million inhabitants –half the people in Southeast Asia. "Indonesia today," boasts a California electronics manufacturer now operating his assembly lines in Djakarta, "has the world's largest untapped pool of capable assembly labor at a modest cost." The cost is ten cents an hour.

But the real prize is oil. During one week in 1969, twenty three companies, nineteen of them American, bid for the right to explore and bring to market the oil beneath the Java Sea and Indonesia's other coastal waters. In one 21,000-square-mile concession off Java's northeast coast, Natomas and Atlantic-Richfield are already bringing in oil. Other companies with contracts signed have watched their stocks soar in speculative orgies rivaling those following the Alaskan North Slope discoveries. As a result, Ford is sponsoring a new Berkeley project at the University of California law school in "developing human resources for the handling of negotiations with foreign investors in Indonesia."

Looking back, the thirty-year-old vision for the Pacific seems secure in Indonesia –thanks to the flexibility and perseverance of Ford. A ten-nation "Inter-Governmental Group for Indonesia," including Japan, manages Indonesia's debts and coordinates Indonesia's aid. A corps of "qualified" native technocrats formally make economic decisions, kept in hand by the best American advisors the Ford Foundation's millions can buy. And, as we have seen, American corporations dominate the expanding exploitation of Indonesia's oil, ore, and timber.

But history has a way of knocking down even the best-built plans. Even in Indonesia, the "chaos" which Ford and its modernizers are forever preventing seems just below the surface. Late in 1969, troops from West Java's crack Siliwangi division rounded up five thousand surprised and sullen villagers in an odd military exercise that speaks more of Suharto's fears than of Indonesia's political "stability." Billed as a test in "area management," officers told reporters that it was an exercise in preventing a "potential fifth column" in the once heavily-PKI area from linking up with an imaginary invader. But the army got no cheers as it passed through the villages, an Australian reporter wrote. "To an innocent eye from another planet it would have seemed that the Siliwangi division was an army of occupation."28

There is no more talk about land reform or arming the people in Indonesia now. But the silence is eloquent. In the Javanese villages where the PKI was strong before the pogrom, landlords and officers fear going out after dark. Those who do so are sometimes found with their throats cut, and the generals mutter about "night PKI."

1.Richard M. Nixon, "Asia After Vietnam," Foreign Affairs, October 1967, p. 111.
2.Soedjatmoko, "Indonesia on the Threshold of Freedom," address to Cooper Union, New York, 13 March 1949, p. 9.
3.Sumitro Djojohadikusumo, untitled address to School of Advanced International Studies, Washington, D.C., 1949, p. 7.
4.Dean Rusk, "Foreign Policy Problems in the Pacific," Department of State Bulletin, 19 November 1951, p. 824 ff.
5.Guy J. Pauker, "The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia," Rand Corporation Memorandum RM-5753-PR, February 1969, p. 46.
6.Michael Max Ehrmann, The Indonesian Military in the Politics of Guided Democracy, 1957-1965, unpublished Masters thesis (Cornell University, Ithaca, New York, September 1967), p. 296, citing Col. George Benson (U.S. Army), U.S. military attache in Indonesia 1956-1960.
7.Daniel S. Lev, The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 Ithaca NY: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), p. 70.
8.Robert Shaplen, "Indonesia II: The Rise and Fall of Guided Democracy," New Yorker, 24 May 1969, p. 48; Willard Hanna, Bung Karno's Indonesia (New York: American Universities Field Staff, 25 September 1959), quoted in J.A.C. Mackie, "Indonesia's Government Estates and Their Masters," Pacific Affairs, Fall 1961, p. 352.
9.Guy J. Pauker, "The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia," pp. 6, 10.
10.Ibid., p. 43.
11.W.F. Wertheim, "Indonesia Before and After the Untung Coup," Pacific Affairs, Spring/Summer 1966, p. 117.
12.Ibid., p. 115.
13.Harsja W. Bachtiar, "Indonesia," in Donald K. Emmerson, ed., Students and Politics in Developing Nations (New York: Praeger, 1968), p. 192.
14.Ibid., p. 55.
15.John Hughes, Indonesian Upheaval (New York: McKay, 1967), p. 132.
16.Ibid., p. 151.
17."Silent Settlement," Time, 17 December 1965, p. 29 ff.
18.Frank Palmos, untitled news report dated "early August 1966" (unpublished). Marginal note states that portions of the report were published in the Melbourne Herald at an unspecified date.
19.Harsja W. Bachtiar, op. cit., p. 193.
20.Ibid., p. 195.
21.H.E. Robison, "An International Report," speech delivered at Stanford Research Institute, 14 December 1967.
22.J. Panglaykim and K.D. Thomas, "The New Order and the Economy," Indonesia, April 1967, p. 73.
23."Indonesia's Potholed Road Back," Fortune, 1 June 1968, p. 130.
24.W.F. Wertheim, "From Aliran Towards Class Struggle in the Countryside of Java," paper prepared for the International Conference on Asian History, Kuala Lumpur, August 1968, p. 18. Published under the same title in Pacific Research 10, no. 2.
25.Gustav F. Papanek, "Indonesia," Harvard Development Advisory Service memorandum (unpublished), 22 October 1968.
26.Jean Contenay, "Political Prisoners," Far Eastern Economic Review, 2 November 1967, p. 225; NBC documentary, 19 February 1967.
27.Herbert Feith, "Blot on the New Order," New Republic, 13 April 1968, p. 19.
28."Indonesia –Army of Occupation," The Bulletin, 22 November 1969.

PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA (THE REDISCOVERY OF OUR REVOLUTION)

2007-03-07T23:24:00.000+07:00

AMANAT PRESIDEN SUKARNO PADA ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
17 AGUSTUS 1959 DI DJAKARTA

Saudara-Saudara sekalian!

Hari ini adalah “Hari 17 Agustus”

17 Agustus 1959.

17 Agustus, –tepat empatbelas tahun sesudah kita mengadakan Proklamasi.

Saja berdiri dihadapan saudara-saudara, dan berbitjara kepada saudara-saudara diseluruh tanah-air, bahkan djuga kepada saudara-saudara bangsa Indonesia jang berada diluar tanah-air, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara memperingati, merajakan, mengagungkan, mengtjamkan Proklamasi kita jang keramat itu.

Dengan tegas saja katakan “mengtjamkan”. Sebab, hari ulang-tahun ke-empatbelas daripada Proklamasi kita itu harus benar-benar membuka halaman baru dalam sedjarah Revolusi kita, halaman baru dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita.

1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Revolusi kita itu. Tempat jang unik! Ada tahun jang saya namakan “tahun ketentuan”, –a year of decision. Ada tahun jang saja sebut “tahun tantangan”, –a year of challenge. Istimewa tahun jang lalu saja namakan “tahun tantangan. Tetapi buat tahun 1959 saja akan beri sebutan lain. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita, –sesudah pengalaman pahit hampir sepuluh tahun–, kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945, –Undang-Undang-Dasar Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita kembali kepada djiwa Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun ”Rediscovery of our Revolution”.

Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita, satu tempat jang unik!

Seringkali telah saja djelaskan tentang tingkatan-tingkatan Revolusi kita ini.

1945–1950. Tingkatan physical Revolution. Dalam tingkatan ini kita merebut dan mempertahankan apa jang kita rebut itu, jaitu kekuasaan, dari tangannja fihak imperialis, kedalam tangan kita sendiri. Kita merebut dan mempertahankan kekuasaan itu dengan segenap tenaga rochaniah dan djasmaniah jang ada pada kita, –dengan apinja kitapunja djiwa dan dengan apinja kitapunya bedil dan meriam. Angkasa Indonesia pada waktu itu adalah laksana angkasa kobong, bumi Indonesia laksana bumi tersiram api. Oleh karena itu maka pada periode 1945–1950 adalah periode Revolusi phisik. Periode ini, periode merebut dan mempertahankan kekuasaan, adalah periode Revolusi politik.

1950–1955. Tingkatan ini saja namakan tingkatan “survival”. Survival artinja tetap hidup, tidak mati. Lima tahun physical revolution tidak membuat kita rebah, lima tahun bertempur, menderita, berkorban-badaniah, lapar, kedjar-kedjaran dengan maut, tidak membuat kita binasa. Badan penuh dengan luka-luka, tetapi kita tetap berdiri. Dan antara 1950–1955 kita sembuhkanlah luka-luka itu, kita sulami mana jang bolong, kita tutup mana jang djebol. Dan dalam tahun 1955 kita dapat berkata, bahwa tertebuslah segala penderitaan jang kita alami dalam periode Revolusi phisik.

1956. Mulai dengan tahun ini kita ingin memasuki satu periode baru. Kita ingin memasuki periodenja Revolusi sosial-ekonomis, untuk mentjapai tudjuan terachir daripada Revolusi kita, jaitu satu masjarakat adil dan makmur, “tata-tentrem-kerta-rahardja”.

Tidakkah demikian saudara-saudara? Kita berevolusi, kita berdjoang, kita berkorban, kita berdansa dengan maut, toh bukan hanja untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, bukan hanja untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang diangkasa? “Kita bergerak”, demikian saja tuliskan dalam risalah “Mentjapai Indonesia Merdeka” hampir tigapuluh tahun jang lalu–: “Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena kita ingin hidup lebih lajak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena “ideaal” sadja, kita bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup minimum seni dan cultuur, –pendek kata kita bergerak kerena ingin perbaikan nasib didalam segala bagian-bagiannja dan tjabang-tjabangnja. Perbaikan nasib ini hanjalah bisa datang seratus procent, bilamana masjarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah jang sebagai kemladean tumbuh diatas tubuh kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnja masjarakat kita. –Oleh karena itu, maka pergerakan kita itu haruslah bukan suatu pergerakan jang ketjil-ketjilan. –Pergerakan kita itu haruslah suatu pergerakan jang ingin merobah samasekali sifatnya masjarakat”....

Pendek-kata, dari dulu-mula tudjuan kita ialah satu masjarakat jang adil dan makmur.

Masjarakat jang demikian itu tidak djatuh begitu-sadja dari langit, laksana embun diwaktu malam. Masjarakat jang demikian itu harus kita perdjoangkan, masjarakat jang demikian itu harus kita bangun. Sedjak tahun 1956 kita ingin memasuki alam pembangunan. Alam Pembangunan Semesta. Dan saudara-saudara telah sering mendengar dari mulut saja, bahwa untuk Pembangunan Semesta itu kita harus mengadakan perbekalan-perbekalan dan peralatan-peralatan lebih dahulu, –dalam bahasa asingnya: mengadakan “invesment-invesment” lebih dahulu. Sedjak tahun 1956 mulailah periode invesment. Dan sesudah periode invesment itu selesai, mulailah periode pembangunan besar-besaran. Dan sesudah pembangunan besar-besaran itu, mengalamilah kita Insja-Allah subhanahu wa ta ála alamnja masjarakat adil dan makmur, alamnja masjarakat “murah sandang murah pangan”, “subur kang sarwa tinadur, murah kang sarwa tinuku”.

Saudara-Saudara!

Djika kita menengok kebelakang, maka tampaklah dengan djelas, bahwa dalam tingkatan Revolusi Phisik, segala perbuatan kita dan segala tekad kita mempunjai dasar dan tudjuan jang tegas-djelas buat kita semua: melenjapkan kekuasaan Belanda dari bumi Indonesia, mengenjahkan bendera tiga warna dari bumi Indonesia. Pada satu detik, djam sepuluh pagi, tanggal 17 Agustus, tahun 1945, Proklamasi diutjapkan, –tetapi lima tahun lamanja Djiwa Proklamasi itu tetap berkobar-kobar, tetap berapi-api, tetap murni mendjiwai segenap fikiran dan rasa kita, tetap murni menghikmati segenap tindak-tanduk kita, tetap murni mewahjui segenap keichlasan dan kerelaan kita untuk menderita dan berkorban. Undang-Undang-Dasar 1945, –Undang-Undang-Dasar Proklamasi–, benar-benar ternjata Undang-Undang-Dasar Perdjoangan, benar-benar ternjata satu pelopor daripada alat-Perdjoangan! Dengan Djiwa Proklamasi dan dengan Undang-Undang-Dasar Proklamasi itu, perdjoangan berdjalan pesat, malah perdjoangan berdjalan laksana lawine jang makin lama makin gemuruh dan tá tertahan, menjapu bersih segala penghalang!

Padahal, lihat! alat-alat jang berupa perbendaan (materiil) pada waktu itu serba kurang, serba sederhana, serba dibawah minimum! Keuangan tambal-sulam, Angkatan Perang tjompang-tjamping, kekuasaan politik djatuh-bangun, daerah de facto Republik Indonesia kadang-kadang hanja seperti selebar pajung. Tetapi Djiwa Proklamasi dan Undang-Undang-Dasar Proklamasi mengikat dan membakar semangat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke! Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja menang. Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja berhasil pengakuan kedaulatan, –bukan souvereiniteits-overdracht tetapi souvereiniteits-erkenning–, pada tanggal 27 Desember 1949.

Demikianlah gilang-gemilangnja periode Revolusi phisik.

Dalam periode jang kemudian, jaitu dalam periode survival, sedjak tahun 1950, maka modal perdjoangan dalam arti perbendaan (materiil) agak lebih besar daripada sebelumnja. Keuangan kita lebih longgar, Angkatan Perang kita tidak tjompang-tjamping lagi; kekuasaan politik kita diakui oleh sebagian besar dunia Internasional; kekuasaan de facto kita melebar sampai daerah dimuka pintu gerbang Irian Barat. Tetapi dalam arti modal-mental, maka modal-perdjoangan kita itu mengalami satu kemunduran. Apa sebab?

Pertama oleh karena djiwa, sesudah berachirnja sesuatu perdjoangan phisik, selalu mengalami satu kekendoran; kedua oleh karena pengakuan kedaulatan itu kita beli dengan berbagai matjam kompromis.

Kompromis, tidak hanja dalam arti penebusan dengan kekajaan materiil, tetapi lebih djahat daripada itu: kompromis dalam arti mengorbankan Djiwa Revolusi, dengan segala akibat daripada itu:

Dengan Belanda, melalui K.M.B., kita mesti mentjairkan Djiwa-revolusi kita; di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan jang non-revolusioner: golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjetjunguk-tjetjunguk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan djiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-Undang-Dasar 1945 sebagai alat perdjoangan.

Saja tidak mentjela K.M.B., sebagai taktik perdjoangan. Saja sendiri dulu mengguratkan apa jang saja “tracée baru” untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Tetapi saja tidak menjetudjui orang jang tidak menjadari adanja bahaja-bahaja penghalang Revolusi jang timbul sebagai akibat daripada kompromis K.M.B. itu. Apalagi orang jang tidak menjadari bahwa K.M.B. adalah satu kompromis! Orang-orang jang demikian itu adalah orang-orang jang pernah saja namakan orang-orang possibilis, orang-orang jang pada hakekatnya tidak dinamis-revolusioner, bahkan mungkin kontra-revolusioner. Orang-orang jang demikian itu sedikitnja adalah orang-orang jang beku, orang-orang jang tidak mengerti maknanja “taktik”, orang-orang jang mentjampur-bawurkan taktik dan tudjuan, orang-orang jang djiwanja “mandeg”.

Orang-orang jang demikian itulah, disamping sebab-sebab lain, meratjuni djiwa bangsa Indonesia sedjak tahun 1950 dengan ratjunnja reformisme. Merekalah jang mendjadi salah satu sebab kemunduran modal mental daripada Revolusi kita sedjak 1950, meskipun dilapangan peralatan materiil kita mengalami sedikit kemadjuan. Kalau tergantung daripada mereka, kita sekarang masih hidup dalam alam K.M.B! Masih hidup dalam alam Uni Indonesia-Belanda! masih hidup dalam alam suprimasi modal Belanda!

Mereka berkata, bahwa kita harus selalu tunduk kepada perdjandjian internasional, sampai lebur-kiamat kita tidak boleh menjimpang daripadanja! Mereka berkata, bahwa kita tidak boleh merobah negara federal ála van Mook, tidak boleh menghapuskan Uni, oleh karena kita telah menandatangani perdjandjian K.M.B. “Setia kepada aksara, setia kepada aksara!, demikianlah wijsheid jang mereka keramatkan. Njatalah mereka sama sekali tdak mengerti apa jang dinamakan Revolusi. Njatalah mereka tidak mengerti bahwa Revolusi djustru mengingkari aksara! Dan, njatalah mereka tidak mengerti, –oleh karena mereka memang tidak ahli revolusi–, bahwa modal pokok bagi tiap-tiap revolusi nasional menentang imperialisme-kolonialisme ialah Kosentrasi Kekuatan Nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional. Meskipun kita menjetudjui pemberian autonomi-daerah seluas-luasnja sesuai dengan motto kita Bhineka Tunggal Ika, maka federasi á la van Mook harus kita tidak setiai, harus kita kikis-habis selekas-lekasnja, oleh karena federalisme á la van Mook itu adalah pada hakekatnja alat pemetjah-belah kekuatan nasional. Djahatnja politik pemetjah-belahan ini ternjata sekali sedjak tahun 1950 itu, dan mentjapai klimaksnja dalam pemberontakan P.R.R.I.-Permesta dua tahun jang lalu, dan oleh karenanja harus kita gempur-hantjur habis-habisan, sampai hilang lenjap P.R.R.I.-Permesta itu sama sekali!

Ja, sekali lagi: Persetudjuan internasional tidak berarti satu barang jang langgeng dan abadi. Ia harus memberi kemungkinan untuk setiap waktu menghadapi revisi. Apalagi, djika persetudjuan itu mengandung unsur-unsur jang bertentangan dengan keadilan manusia, –dilapangan politikkah, dilapangan ekonomikah, dilapangan militerkah–, maka wadjib persetudjuan tersebut direvisi pada waktu perimbangan kekuatan berobah. Misalnja pendjadjahan terhadap bangsa lain, meski tadinja ia disetudjui dalam sesuatu perdjandjian internasional sekalipun, ta' dapat diterima sebagai suatu hukum jang mutlak dan abadi, jang harus dibenarkan terus menerus sampai keachir zaman.Tidak!, ia harus ditjela setadjam-tadjamnja, ditentang mati-matian, ditiadakan selekas mungkin. Tidak boleh kita membiarkan langgeng dan abadi sesuatu hukum jang berdasarkan penguasaan silemah oleh sikuat.

Saudara-saudara, saja masih dalam membitjarakan periode survival. Selama kita masih dalam periode survival ini, maka segala kompromis dan reformisme jang saja sebutkan tadi tidak begitu disedari akan akibatnja. Ja, mungkin terasa kadang-kadang, bahwa djalannja pertumbuhan agak serat, tetapi keseratan ini makin lama makin diartikan sebagai satu kekurangan atau tjatjat jang memang melekat pada bangsa Indonesia sendiri, satu kekurangan atau tjatjat jang memang “inhaerent” kepada bangsa Indonesia sendiri, –bukan sebagai akibat daripda sesuatu kompromis, atau akibat sesuatu reformisme, atau akibat sesuatu possibilisme, pendek kata bukan sebagai akibat pengorbanan djiwa Revolusi. Segala kematjetan dan keseratan di “verklaar” dengan kata “memang kita ini belum tjukup matang, memang kita ini masih sedikit Inlander”, Sinisme lantas timbul! Kepertjajaan kepada kemampuan bangsa sendiri gojang. Djiwa Inlander jang memandang rendah kepada bangsa sendiri dan memandang agung kepada bangsa asing muntjul disana-sini terutama sekali dikalangan kaum intelektuil. Padahal semuanja sebenarnja adalah akibat daripada kompromis!

Masuk kita kedalam periode invesment. Didalam periode inilah, –periode voorbeidingnja revolusi sosial-ekonomi–, makin tampaklah akibat-akibat djelek daripada kompromis 1949 itu. Terasalah oleh seluruh masjarakat –ketjuali masjarakatnja orang-orang pemakan nangka tanpa terkena getahnja nangka, masjarakatnja orang-orang jang “arrivés”, masjarakatnja sipemimpin mobil sedan dan sipemimpin penggaruk lisensi–, terasalah oleh seluruh rakjat bahwa djiwa, dasar, dan tudjuan Revolusi jang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggapi oleh penjakit-penjakit dan dualisme-dualisme jang berbahaja sekali.

Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta'ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Dasar Revolusi itu sekarang tidak karuan mana letaknja, oleh karena masing-masing partai menaruhkan dasarnja sendiri, sehingga dasar Pantja Sila pun sudah ada jang meninggalkannja. Dimana tudjuan revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, –jaitu masyarakat jang adil dan makmur–, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat.

Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpinan Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, –demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah?

Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata desebabkan oleh kekurangan-kekurangan atau ketololan-ketololan jang inhaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, –tidak!–, segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokoknja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sedar atau tidak sedar, telah menjeléwéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi!

Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri!

Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini.

Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, –think and re-think, make and re-make, shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, –alat-alat materiil dan alat-alat mental–. Beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945.

Dihadapan Konstituante, dalam tahun 1956, tak kala saja membuka sidang pertama Konstituante itu, sudah saja mulai memberikan peringatan kearah itu. Dengan djelas saja katakan kepada Konstituante pada waktu itu: “Buatlah Undang-Undang-Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Proklamasi, buatlah Undang-Undang-Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Revolusi”. Pada Konstituante itu pada hakekatnja saja meminta satu ketegasan, satu keberanian, satu kemampuan-fantasi. Satu keberanian dan kemampuan-fantasi untuk meninggalkan samasekali alam-fikiran jang lama, memasuki samasekali satu alam-fikiran jang baru. Satu keberanian dan kemampuan-fantasi jang revolusioner. Sebab seluruh Rakjat merasa bahwa Undang-Undang-Dasar 1950 menekan djiwa Revolusi, menghambat-mengendorkan djalannya arus Revolusi, mematikan tjara-berfikir revolusioner, memberikan bumi-subur kepada tumbuhnya segala matjam aliran konvensionil dan konservatif. Padahal, dengan tandas saja peringatkan kepada Konstituante, bahwa ”The Constitution is made for men and not men for the Constitution”, –Konstitusi dibuat untuk mengabdi pada manusia, dan tidak manusia dibuat untuk mengabdi Konstitusi.

Saja tadinya benar-benar mengharap, jang Konstituante mampu menjelesaikan soal ini. Dan tadinja benar-benar saja bermaksud memberikan satu tempat jang luhur-agung kepada Konstituante dalam sedjarahnja Revolusi kita ini. Satu tempat luhur-agung, dimana Konstituante ternjata mendjadi penjelamat Revolusi.

Tetapi apa kenjataannya? Konstituante ternjata 'tak mampu menjelesaikan soal jang dihadapinja, Konstituante ternjata 'tak mampu mendjadi penjelamat Revolusi. Maka karena kegagalan Konstituante itu, demi kepentingan Nusa dan Bangsa, demi keselamatan Revolusi, saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu mengeluarkan Dekrit:

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG, DENGAN INI MENJATAKAN DENGAN CHIDMAT:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang-Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang-Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang-Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang-Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang-Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-undang-Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di: Djakarta

Pada tanggal: 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakyat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

SUKARNO

Ja, saudara-saudara!, –melalui “tahun ketentuan” (year of decision), melalui “tahun tantangan”, (year of challence), kita tiba kembali kepada dasar perdjoangan kita jang asli. Kita sekarang telah “menemukan-kembali Revolusi kita “,–kita sekarang telah tiba kepada “rediscovery of our Revolution”.

Apa artinja ini?

Apakah ini berarti semata-mata pergantian Undang-undang Dasar 1950 dengan Undang-undang-Dasar 1945? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata supaja kita “naik semangat” atau “naik tekad”? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata bahwa kita mentjari perfeksi-teknis dan effisiensi-teknis dalam pekerdjaan dan usaha kita? Tidak!

Sekali lagi tidak! Kita tidak sekedar mentjari perobahan atau perbaikan lahir, kita tidak sekedar mentjari “naiknja semangat”. Perobahan lahir setiap waktu bisa luntur, dan semangatpun setiap waktu bisa luntur! Kita mentjari perobahan jang lebih dalam daripada itu! Kita mentjari kesedaran jang sedalam-dalamnja, –kesedaran jang masuk tulang, masuk sungsum, masuk fikiran, masuk rasa, masuk roch, masuk djiwa–, bahwa kita tadinja telah njelèwèng dari dasar dan tudjuan perdjoangan kita. Kita mentjari kesedaran jang sedalam-dalamnja, bahwa sifat-hakekat Revolusi kita ini tidak bisa lain, tidak bisa lain daripada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945!

Perobahan-perobahan batin, kesedaran tentang penjelèwèngan ini, dengan sendirinja nanti akan membawa perobahan-perobahan dan perbaikan-perbaikan dialam lahir.

Sekarang hai Bangsa Indonesia, bangkitlah kembali! Bangkitlah kembali dengan Djiwa Proklamasi didalam kalbu! Tinggalkan alam jang lampau! Tetapi jangan mengeluh! Keluh adalah tanda kelemahan djiwa. Ja, alam jang lampau memang salah. Alam jang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan-waktu sepuluhtahun lamanja. Tetapi djangan mengeluh! Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar, dan berdjalanlah terus!

Djikalau kita mempeladjari revolusi-revolusi bangsa lain, maka selalu kita melihat penjelèwèngan-penjelèwèngan. Ada jang penjèlewèngannja sementara, ada jang penjelèwèngannja terus-menerus. Penjelèwèngan sementara kemudian dikoreksi, tetapi penjelèwèngan terus-menerus menjebabkan dekadensi. Penjelèwèngan terus-menerus inilah jang berbahaja. Ia kadang-kadang membuat Revolusi itu kandas dan mati samasekali, atau ia menumbuhkan dekadensi jang berpuluh-puluh tahun lamanja, dan ini menjebabkan mengamuknja suatu revolusi baru. Revolusi Perantjis pada hakekatnja kandas dan mati oleh penjelèwèngan terus-menerus, revolusi Sun Yat Sen diselèwèngkan terus-menerus oleh Kuo Min Tang mendjadi satu kontra-revolusi.

Bagaimana dengan penjelèwèngan kita? Kita sangat bersjukur kepada Tuhan, bahwa penjelèwèngan kita itu belum sampai mendjelma sebagai satu dekadensi. Tepat pada waktunja, terperandjat sedar, dan kita mengadakan koreksi. Tepat pada waktunja, kita mendjalankan think and re-think, dan kita melihat penjelèwèngan itu, dan kita banting setir kembali kedjalan jang benar. Tepat pada waktunja, Rakjat-djelata memukul tjanang, tepat pada waktunya si Marhaen dan si Sarinah, si Dadap dan si Waru, berteriak: “Hai pemimpin! Engkau njelèwèng”! Memang sebagai saja tempohari, kesedaran-sosial dan kesedaran-politik Rakjat Indonesia, djikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, boleh dibanggakan. Social-bewustzijnnya dan politik-bewustzijnnya adalah tidak kalah dengan banjak bangsa-bangsa lain. Dan memang Revolusi kita adalah satu Revolusi-Rakjat. Revolusi kita bukan satu Revolusi-Istana, bukan satu “palace-revolution”, –bukan satu revolusi jang oleh seorang penulis bangsa asing dinamakan satu “revolution which is the prelude of the pre-revolutionary days”.

Peringatan ini baik sekali didengarkan oleh orang-orang jang menjebutkan dirinja pemimpin. Kalau mereka memimpin, maka ketahuilah, bahwa jang mereka pimpin itu bukan satu rombongan kambing atau satu rombongan bèbèk atau satu rombongan tujul, tetapi satu Rakjat jang kesedaran-sosialnya dan kesedaran-politiknja telah tinggi!

Berkat kesedaran-sosial dan kesedaran-politik Rakjat kita itulah, maka penjelèwèngan kita, tidak berlangsung amat lamat. Dua-tiga tahun sadja, sesudah kita rasakan bahwa pertumbuhan atau kemadjuan kurang lantjar, Rakyat-djelata telah memukul tjanang! Dua-tiga tahun sadja kematjetan, maka kita segera mampu menemukan sebab-sebab dan akar-akar daripada kematjetan itu, dan kita bongkar sebab-sebab dan akar-akar itu, dan kita adakan koreksi-koreksi seperlunja, djuga koreksi-koreksi jang radikal dan fundamentil.

Karena itu, djangan mengeluh! Tetaplah berdjalan terus, tanpa mandeg, tanpa ragu-ragu, diatas relnya Revolusi kita jang asli.

Djangan ada diantara kita jang meragu-ragukan kebenaran relnya Revolusi kita itu. Djangan ada diantara kita jang berkata, bahwa dasar dan tujuan Revolusi kita toh boleh juga berubah?

Ada memang orang peragu, Ada memang orang defaitis, jang menjebutkan dirinja “ahli filsafah”, jang dengan dalil bahwa tidak ada barang sesuatu jang langgeng dan 'tak berobah, –“panta rei” dalil mereka–, menanja apakah dasar dan tudjuan Revolusi kita ini tidak boleh djuga dan tidak bisa djuga berobah? Apakah keadilan sosial tidak boleh ditawar-tawar lagi? Apakah perdjoangan anti kolonialisme tidak boleh dimodulir lagi? Apakah hal jang kita niatkan pada tanggal 17 Agustus '45 itu tidak boleh diamendir lagi?

Pertanjaan-pertanjaan demikian inipun satu penjelèwèngan! Bahkan satu penjelèwèngan jang serius, akibat daripada satu djiwa kompromis.

Dalam perikehidupan kemanusiaan didunia ini adalah beberapa kebenaran, –beberapa waarheiden– jang langgeng dan ta’ berubah. Waarheden jang demikian itu ta’ boleh ditawar atau dimodulir atau diamendir, tanpa merobah ia dari waarheid mendjadi satu kepalsuan. Ia ta’ boleh ditinggalkan, tanpa membuat manusia mendjadi machluk jang kehilangan kemudi.

Ambillah misalnja pokok-isi “Declaration of Independece” Amerika, Manifes Komunis, –dua dokumen jang menurut Bertrand Russell telah membagi dunia-manusia ini mendjadi dua golongan jang terpisah satu sama lain. Baik Declaration of Independece, maupun Manifes Komunis, kedua-duanja berisi beberapa kebenaran (waarheden) jang tetap benar, tetap laku, tetap valid selama-lamanja. Siapa, –kalau benar-benar ia manusia, dan bukan machluk tanpa arah–, berani mentjoba mengamendir kebenarannja kalimat dalam Declaration of Independece, bahwa “semua manusia dilahirkan sama, dan bahwa tiap-tiap manusia itu diberi oleh Tuhan beberapa hak jang ta’ dapat dirampas, jaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengedjar kebahagiaan”, –That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness”?...

Siapa, –kalau benar-benar ia manusia, dan bukan machluk tanpa arah–, berani membantah kebenarannja benang-merah dalam Manifes Komunis, bahwa sebagian besar dari ummat-manusia ini ditindas, di–“onderdrukt” dan di–“uitgebuit” oleh sebagian jang lain, sehingga achirnja “kaum proletar ta’ akan kehilangan barang lain daripada rantai-belenggunja sendiri. Mereka sebaliknja akan memperoleh satu dunia baru. Hai Proletar seluruh dunia, bersatulah”?....

Kalimat-kalimat atau inti-sari fikiran jang demikian itu mengandung kebenaran-kebenaran jang ta’ boleh diragu-ragukan atau diamendir. Dasar-djiwanja ialah Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, –Het Geweten van den mens, The Conscience of Man. Dasar-djiwanja mengenai wilajah seluruh perhubungan antara manusia dengan manusia. Ia bukan piagam jang hanja mengenai satu bangsa sadja, seperti misalnja Magna Chartanja orang Inggris. Ia bukan pakta antara beberapa negara jang berkuasa sadja, seperti misalnja Atlantic Charter. Ia bukan satu dasar untuk menjusun sesuatu Pax daripada sesuatu negara, seperti Pax Britannica, atau Pax Romana, Pax Americana, atau Pax Soevietica, tidak! –ia adalah satu dasar untuk menjusun Pak jang meliputi seluruh Kemanusiaan, jaitu Pax Humanica, Pax-nja seluruh machluk-manusia jang mendiami bumi ini.

Di Washington tiga tahun jang lalu saja mengandjurkan Pax-Humanica atas dasar Declaration of Independece itu, di Moskow saja dasarkan Pax-Humanica atas beberapa kalimat Manifesto Komunis.

Manusia itu dimana-mana sama. Kemanusiaan adalah satu, “Mankind is one”, demikianlah saja katakan dimana-mana pada waktu saja melanglang buana, di barat atau di Timur, di Utara atau di Selatan, didelapan pendjuru daripada dunia. Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, the Social Conscience of Man, menjerapi djiwa semua machluk-manusia diseluruh muka bumi. Dan Social Concience ini ta’ berobah-robah, ta’ mau diamendir, ta’ mau diamendir, ta’ mau dimodulir.

Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah kongruèn dengan Social Conscience of Man itu! Keadilan sosial, Kemerdekaan Individu, Kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainja itu, adalah pengedjawantahan daripada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan kemerdekaan adalah tuntutan budi-nurani jang universil. karena itu, djanganlah ada diantara kita jang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita itu!

Saja telah mengundjungi sebagaian besar dari dunia ini. Sebelum itu, sudah lama saja berkejakinan, bahwa kesedaran sosial (social consciousness) daripada rakjat-rakjat dimuka bumi ini adalah sama, dimanapun mereka berada. Dan kejakinan saja diperdalam oleh apa jang saja lihat dalam perdjalanan-perdjalanan saja keluar negeri itu, antara lain kenegara-negara di Latin Amerika. Apa jang saja lihat?

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini, menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut, baik jang karena antjaman didalam negeri, maupun jang karena ancaman dari luar negeri.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif iapunja aktiviteit-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang lazimnja dinamakan demokrasi.

Itulah kejakinan saja dari dulu, dan itulah pula jang saja lihat dimana-mana. Tuntutan-tuntutan ini keluarnja seperti meledak dalam abad keduapuluh, tetapi sebenarnja ia telah terkandung berabad-abad dalam kalbu, oleh karena tuntutan-tuntutan itu pada hakekatnja adalah ta’ lain ta’ bukan pengedjawantahan daripada “Budi-Nurani Kemanusiaan”, pengedja-wantahan daripada “Conscience of man”.

Berabad-abad ia terbenam latent. Berabad-abad ia “mulek” dalam budi-pekerti manusia, seperti api didalam sekam. Achirnja ia meledak, achirnja ia meledak setjara revolusioner, –achirnja ia meledak setjara historis-revolusioner. Sekaligus ia muntah-keluar sebagai tuntutan massal jang berbareng, sekaligus ia mendjadi tututan jang simultan. Ta’ dapat lagi ia dilajani setjara liter perliter, atau dipenuhi setjara kilo per kilo.

Ta’ dapat lagi ia diladeni dengan tjara-tjara jang reformistis, ta’ dapat lagi ia ditanggulangi setjara “peace-meal”. Tuntutan-tuntutan simultan jang membludak keluar setjara historis-revolusioner itu harus dilajani dengan tjara-tjara jang djuga mbludak revolusioner.

Tuntutan Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah! Tuntutan-tuntutan mengenai keadilan sosial, tuntutan kemerdekaan dan kebebasa, tuntutan demokrasi, dan lain-lain sebagainja itu telah mbludak keluar setjara revolusioner dalam masa generasi kita sesudah mulek berpuluh-puluh tahun dalam kalbu kita laksana api dalam sekam, –dan tuntutan-tuntutan Rakjat Indonesia inipun harus dilajani setjara mbludak revolusioner. Tidak mungkin lagi ia dilajani setjara liter perliter, atau dipenuhi setjara kilo per kilo. Tidak mungkin setjara reformis, tidak mungkin setjara peace-meal. Tidak mungkin setjara kompromis. Dan untuk melajani setjara mbludak itu revolusioner tuntutan-tuntutan itu, kita sendiri harus berdjiwa revolusioner. Itulah pula salah satu sebab kita kembali kepada Undang-Undang-dasar Proklamasi.

Sekarang, sesudah kita memasuki lagi Djiwa Revolusi, dengan Undang-Undang-Dasar '45 sebagai dasar ketatanegaraan, apakah selandjutnja jang akan kita hadapi, apakah selandjutnja jang harus kita perbuat?

Sebelum mendjawab pertanjaan-pertanjaan tersebut, marilah kita mengadakan stock-opname lebih dahulu daripada modal-nasional kita pada ini waktu, jang dapat kita pakai sebagai bahan dan alat-perdjoangan.

Apa jang kini kita miliki?

Pertama. Undang-Undang-Dasar 1945 dan Djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu-sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk-terus dan kita perkembangkan-terus, kita kobar-kobarkan-terus dan kita perkembangkan-terus, kita kobar-kobarkan-terus dan kita gempa-gelorakan-terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa-berkorban, baik mental maupun materiil.

Kedua. Hasil daripada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, jang berupa hasil-hasil materiil, maupun jang berupa tenaga-tenaga baru, kader-kader baru, dan lain sebagainja, dalam segala lapangan.

Ketiga. Makin bertumbuhnja kekuatan ekonomi jang menjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional, jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% daripada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

Keempat. Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

Kelima. Wilajah-kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristis dan amat luas, dan jang letaknja amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjat (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunjai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang!

Keenam. Kepertjajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan dizaman jang lampau, djuga, djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain jang sedang berdjalan sekarang, ja, djuka djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi dinegeri-negeri luaran jang sekarang sudah selesai.

Ketudjuh. Kekajaan alam, kekajaan diatas bumi dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh saja tidak omong kosong ta’ ada bandingannja diseluruh dunia ini, ta’ ada tandingannja didelapan pendjuru angin.

Maka Tudjuh hal inilah, –dan dapat ditambah dengan beberapa hal lagi–, mendjadi modal kita untuk melandjutkan perdjoangan, mendjadi kereta kita untuk melandjutkan perdjalanan.

Tidakkah modal-modal ini menggembirakan? Tidakkah ia tjukup besar untuk membuat hati kita mongkok sebesar gunung, untuk membanting-tulang terus, memeras keringat terus, berdjalan mendaki terus, ja, berdjalan mendaki terus!, sampai tudjuan tertjapai, meski ada rintangan jang bagaimanapun djuga?

Lihat misalnja modal jang kelima , –modal jang mengenal wilajah-kekuasaan Indonesia! Zonder Irian Barat sadja Republik Indonesia telah berwilajah kekuasaan jang luasanja sama dengan dari pantai Barat Eropah sampai ketapal-batasnja disebelah Timur, lebih luas daripada wilajah negara-negara besar, dan kedudukan strategisnjapun ta’ ada taranja dimuka bumi. Dan wilajah-kekuasaan Republik Indonesia jang begitu luas ini tidak terbagi-bagi dalam beberapa negara! Inipun hasil perdjoangan jang pantas kita banggakan, terutama sekali djika dibandingkan dengan perdjoangan bangsa-bangsa lain disekitar kita ini. Wilajah mereka terbagi-bagi, bangsa kita tidak. Djiwa mereka terbagi-bagi, djiwa kita tidak. Malahan kita akan memperbesar wilajah-kekuasaan kita itu, dengan memasukkan-kembali Irian Barat! Malahan kita akan mempersatukan kembali Bangsa Indonesia itu, dengan membebaskan Irian Barat. Malahan kita akan mengutuhkan kembali djiwa Indonesia itu, dengan memerdekakan Irian Barat. Dunia-luaran harus tahu, bahwa mengenai pembebasan Irian Barat itu kita tidak main-main dan tidak mengenal kompromis!

Dan dunia luarpun harus tahu, bahwa federalisme kaum penjelèwèng jang mereka simpati dan mereka sokong gelap-gelapan itu akan terus kita tentang habis-habiskan, kita tentang mati-matian, oleh karena federalisme memetjah potensi bangsa Indonesia jang berkepribadian “Tunggal Ika”, dan oleh karena ia memang adalah alat imperialis dalam politiknja “divide et impera”, alat imperialis untuk memetjah-metjah kekuatan kita. Kita kembali ke Undang-Undang-Dasar '45, antara lain karena Undang-Undang-Dasar 1945 berdiri diatas dasar Unitarisme Negara, dan dus tidak mengizinkan federalisme di Indonesia dalam bentuk bagaimanapun juga. Dengan tegas, djelas, tanmdas, dalam Bab I, fasal 1, ajat 1 daripada Undang-Undang-Dasar '45 itu ditulis: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik”, –Kesatuan dengan aksara K besar! Siapa dalam rangka Undang-Undang-Dasar 1945 ini masih hendak mengandjur-andjurkan federalisme, siapa jang masih hendak bitjara tentang “negara-bagian”dan lain sebagainja itu, ia dengan njata tidak berdiri diatas bidang Undang-Undang-Dasar Proklamasi, ia akan kita tentang dengan segala djiwa-perdjoangan jang ada didalam kalbu. Segenap barisan petjinta Undang-Undang-Dasar Proklamasi siap-sedia untuk menggempur pertjobaan-pertjobaan untuk menjelinapkan federalisme dalam tubuh ketatanegaraan kita itu!

Sekarang kita lihat modal keenam: kemampuan dan keuletan bangsa kita jang sudah kita buktikan dizaman jang lampau. Itupun satu modal jang amat besar harganja! Sebab modal ini adalah modal pengalaman, dan modal mental. Modal ini adalah modal jang berupa bukti-keuletan-dan-bukti-kemampuan bangsa kita, dan modal kepertjajaan. Modal “geloof”. Modal “faith”. Amat pentinglah kepertjajaan ini! Kong Hu Tju berkata bahwa ta’ ada satu bangsa dapat berdiri tegak tanpa kepertjajaan kepada diri sendiri, dan kenjataannja memang begitu.

Alangkah menta’djubkannja, keuletan dan kemampuan kita itu! Pada waktu saja memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat beberapa minggu jang lalu, telah saja singgung tentang hal ini. “Djangan pula hanja melaksanakan program Kabinet jang begitu sederhana itu!“, kataku dimuka Dewan Perwakilan Rakjat, –“pukulan-pukulan jang lebih hebat daripada itu, dimasa jang lampau, kita atasi!“

”Apakah kitapunja achievement jang terbesar didalam Revolusi kita ini, dimana jang lampau?” tanjaku dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat. Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Darat jang boleh dibanggakan? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Laut jang 10 kali besarnja dari dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Udara jang 7 kali lebih kuat daripada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai mata-keuangan sendiri? Tidak! Bahwa kita sekarang telah dapat membatja-dan-menulis 60%? Tidak! Achievement kita jang terbesar dalam Revolusi kita ialah, bahwa kita tetap survive, tetap berdiri, tetap hidup. Pukulan-pukulan apapun jang djatuh diatas tubuh kita dimasa jang lampau, –pukulan-pukulan apapun jang mungkin telah merebuk-redamkan menghantjur-leburkan bangsa-bangsa lain jang kurang kuat–, kita toh tetap berdiri, kita toh tetap hidup, kita toh tetap survive. Dihantam dengan aksi militer jang pertama, kita tetap survive.

Dihantam dengan aksi militer jang kedua, –kita tetap survive. Dihantam oleh federalisme van Mook jang hendak merobek-robek dada kita, –kita tetap survive. Dihantam oleh krisis ekonomi sebagai akibat pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda, tatkala lautan-lautan kita boleh dikatakan sunji-senjap karena bersih ditinggalkan oleh kapal-kapal K.P.M. –, kita tetap survive. Dihantam oleh D.I.-T.I.I., dihantam oleh P.R.R.I.-Permesta dengan bantuannja jaksa-jaksa djin-peri-perajangan dari luar, –kita tetap survive. Sungguh, achievement kita jang paling besar dalam Revolusi kita ini ialah bahwa kita tetap survive. Palu-godamnja kesultan-kesulitan jang bagaimanapun djuga ta’ mampu mematahkan kita, gempurannja krisis-krisis jang segelap-gelapnjapun djuga ta’ mampu meremuk-redamkan kita. Njata kita ini bangsa jang tahan-udji. Njata kita ini bangsa jang besar kemampuannja, Bangsa jang ulet, Bangsa jang vital!

Kenjataan ini hendaknja mendjadi modal-kepertjajaan kita untuk mampu menempuh perdjoangan jang masih akan datang. Modal-kepertjajaan jang begini ini amat tinggi harganja, –ta’ dapat dinilai dengan berlian, ta’ dapat dibeli dengan emas, ta’ dapat ditukar dengan ratna-mutu-manikam. Ja, masih banjak kesulitan dihadapan kita, tapi mari kita terdjang kesulitan-kesulitan itu. Bangsa lain barangkali akan mengkerut hatinja kalau melihat gunung-kesulitan dihapannja, tetapi bangsa kita tidak akan gentar, dan ia tetap mendaki terus. Insja Allah Subhanahu wa ta ‘ala, Bangsa kita, mengingat pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah, akan dapat menjelesaikan Revolusi ini setingkat demi setingkat, sampai tudjuan jang terachir tertjapai. Tudjuan djangka-pendek tertjapai, tudjuan djangka pandjangpun tertjapai!

Apakah tudjuan kita djangka-pendek, dan apa tudjuan kita djangka pandjang itu?

Tudjuan djangka-pendek jang saja hadapkan pada saudara-saudara ialah: program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, –sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjoangan anti-imperialisme–, ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan-tarikan kekanan dan kekiri, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imbangan baru.

Dan tudjuan kita djangka-pandjang ialah: masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme dimana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Maka untuk menanggulangi segala masálah-mas'alah berhubungan dengan tudjuan-tudjuan djangka-pendek dan djangka-pandjang tersebut, njatalah kita tá dapat mempergunakan sistm jang sudah-sudah dan alat-alat ("tools") jang sudah-sudah. Sistim liberalisme harus kita buang djauh-djauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinja. Susunan peralatan jang ternjata tá effisien dulu itu, harus kita bongkar, kita ganti dengan susunan peralatan jang baru. Ordening baru dan herordening baru harus kita adakan, agar demokrasi-terpimpin dan ekonomi-terpimpin dapat berdjalan. Inilah arti dan isi perkataanku mengenai "retooling of the future", jang tempohari saja utjapkan dimuka D.P.R.

Retooling daripada semua alat-alat-perdjoangan! Dan konsolidasi daripada semua alat-alat-perdjoangan sesudah retooled!

Retooling badan eksekutif, jaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainja, vertikal dan horizontal.

Retooling badan Legislatif, jaitu D.P.R.

Retoling semua alat-alat-kekuasaan Negara, –Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

Retooling alat-alat-produksi dan alat-alat-distribusi.

Retooling oragnisasi-organisasi masjarakat, –partai-partai politik, badan-badan sosial, badan-badan ekonomi.

Ja, djaga-djagalah, -semuanja akan diretool, semuanja akan diordening dan diherordening, dan memang sedang ada jang diretool.

Dibidang eksekutif, retooling sedang berdjalan berangsur-angsur.

Dibidang legislatif, saja harap retooling djuga didjalankan terus: Siapa jang tidak bersumpah setia kepada Undang-Undang-Dasar 1945 dikeluarkan dari D.P.R.; siapa jang ikut pemberontakan, dipetjat dari D.P.R. dan akan dihukum. Siapa jang tidak mengerti apa makna "kembali kepada Undang-Undang-Dasar '45" sebenarnja, sebaiknja ia keluar sadja dari D.P.R.!

D.P.R. hendaknja mendjadi satu tempat-perwakilan Rakjat jang bersifat baru. Bukan sadja ia menurut semangat Undang-Undang-Dasar '45 sekarang harus mendjadi dewan jang bantu-membantu dengan pemerintah, –ia tá dapat mendjatuhkan Pemerintah; jang dapat mendjatuhkan pemerintah ialah Madjelis Permusjawaratan Rakjat–, bukan sadja itu, tetapi dalam semangat kembali pada Undang-Undang-Dasar 1945 itu, dalam semangat Demokrasi Terpimpin, dalam semangat membina masjarakat adil dan makmur, saja harap supaja gedung D.P.R. itu bukan lagi hanja satu tempat berbitjara télé-télé dan tempat pemungutan suara sadja, akan tetapi terutama sekali tempat dimana dilahirkan fikiran-fikiran, idee-idee, konsepsi-konsepsi, jang berguna dan bersedjarah bagi Rakjat.

Hanja dengan retoling diri jang demikian itulah, D.P.R. akan dapat mendjadi alat-pembangunan, alat-perdjoangan, alat-Revolusi.

Dan alat-alat kekuasaan Negara lain-lainnjapun, –Angkatan Perang dan Polisi–, harus diretool. Dimasa jang lampau, liberalisme telah membawa banjak bentjana dalam alat-alat-kekuasaan Negara. Bapakisme, daerahisme, politik teritorial sendiri-sendiri, dewan-dewan, P.R.R.I., Permesta, dan lain-lain borok dan koréng sematjam itu, pada hakekatnja semua beribu kepda liberalisme jang membolehkan setiap orang berbuat sekersa-kersanja sendiri, ketambahan lagi dengan kipasannja dan bantuannja subversi asing. Stop keadaan jang demikian itu! Kini alat-alat-kekuasaan Negara harus disapih samasekali dari liberalisme, kini merekapun bernaung dibawah bendera Undang-Undang-Dasar 1945, kini merekapun harus didjadikan lagi alat-Revolusi.

Demikian pula alat-alat-produksi dan alat-alat-distribusi. Semuanja harus diretool Semuanja harus diorganisasi, harus dibelokkan setirnja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang-Undang-Dasar 1945 dengan mempergunakan relnja demokrasi-terpimpin. Misalnja, kita mempunjai beberapa badan jang diserahi oleh negara untuk mengurus dan mengembangkan beberapa bidang produksi dan distribusi, tetapi ada latjur? Bukan produksi dan distribusi itu menjadi teratur-bérés dan berkembang, tetapi badan-badan itu mendjadi sarangnja orang-orang jang memadet-madetkan isi-kantongnja sendiri, orang-orang jang mendjadi kaja-raja, orang-orang jang mendjadi miljuner!

"Daar moet een eind aan komen!" Keadaan jang demikian itu harus dirobah! Dan bukan sadja badan-badan itu harus diretool, tetapi djuga semua alat-alat-vital dalam produksi dan semua alat-alat-vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh pemerintah. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa, oleh karena alat-alat-vital itu tidak dikuasai atau tidak diawasi Pemerintah, beberapa gelintir spekulan atau beberapa gelintir profiteur dapat menggontjangkan seluruh ekonomi-nasional kita, mengkotjar-katjirkan seluruh kebutuhan Rakjat.

Dan organisasi-organisasi masjarakatpun harus diretool. Partai-partai politik harus diretool, badan-badan sosial harus diretool, badan-badan ekonomi harus diretool. Niat Kabinet Karja untuk mengadakan penjederhanaan kepartaian dan untuk mengadakan Undang-undang Pemilihan-Umum baru, saja teruskan. Penjederhanaan kepartaian dan pemilihan-umum setjara baru itu adalah retooling pula.

Saja ingin mengulangi beberapa kata jang saja utjapkan tanggal 24 Djuli jang baru lalu dimuka sidang D.P.R.:

"Saja telah mengadakan retooling dalam bidang eksekutip, dan sebagai tadi saja katakan, retooling harus kita teruskan disemua lapangan, baik lapangan ekonomi maupun lapangan politik maupun lapangan kemasjarakatan."

Sekali lagi: retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retooling itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan aparatur-aparatur jang tidak sesuai lagi dengan pikiran demokrasi terpimpin, dengan sarana-sarana baru, dengan alat-alat dan aparatur-aparatur baru, jang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti djuga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat jang masih dapat dipergunakan, asal sadja alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertadjam kembali.

Retooling dilapangan kemasjarakatan dalam arti jang paling pokok ialah menghimpun segala tenaga, segala kekuatan, segala sarana, jang kini sudah dan belum dipergunakan, menghimpun segala tenaga dan kekuatan jang resmi, setengah resmi dan jang samasekali tidak resmi. Retooling berarti mobilisasi total, penghimpunan tenaga-tenaga materiil setjara total, menghimpun tenaga-tenaga rochaniah setjara total, dan membuat tenaga-tenaga itu strijdvaardig dan strijdvaardig buat melaksanakan tugas dan tanggung djawab Kabinet Kerdja, jang pada hakekatnja merupakan program bagi Rakjat Indonesia seluruhnja.

Mobilisasi materiil dan mental setjara total itu tidak dapat kita hindari, kalau kita hendak sungguh-sunguh mendjawab tantangan jang sudah ditjantumkan dalam program Kerdja Kabinet. Amat perlu djuga ialah kita bisa mengikut-sertakan segala modal dan tenaga, segala "funds and forces" bagi usaha-usaha pembangunan semesta kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala "funds and forces" itu, haruslah kita letakkan satu sarat pokok, jaitu: modal dan tenaga, jang hendak kita ikut-sertakan itu, haruslah bertjorak progressif. Segala modal dan tenaga jang memenuhi sjarat itu akan kita sambut dengan kedua-belah tangan. Sebaiknja "funds and forces" jang tidak progressif, tenaga-tenaga jang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang. Tenaga-tenaga dan modal jang tidak memenuhi sjarat pokok kita itu, hendaknja minggir sadja, dan sekali-kali djanganlah menghalang-halangi kita. Sebab setiap penghalangan akan kita terdjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan sembojan "Rawé-rawé rantas, malang-malang putung".

Sekali lagi, segala tenaga dan segala modal jang terbukti progressif akan kita adjak dan akan kita ikut-sertakan dalam pembangunan Indonesia. Dus djuga tenaga dan modal bukan-asli jang sudah menetap di Indonesia dan jang menjetudjui, lagi pula sanggup membantu terlaksananja program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi dilapangan perindustrian dan pertanian. "Funds and forces" bukan-asli itu dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah, jang masih terbuka bagi inisiatip partikelir. Dalam hal ini maka kini waktunja sudah tiba, untuk mempeladjari dan menjusun peraturan chusus jang memuat sjarat-sjarat dan tjara-tjara mempergunakan "funds and forces" tersebut.

Untuk melaksanakan maksud itu maka perlu adanja iklim kerdjasama jang baik. Oleh karena itu semua jang berkepentingan hendaknja mendjauhi suatu tindakan jang dapat merugikan iklim kerdja-sama itu.

Saudara-saudara, kita dus harus mengadakan ordening dan herordening total! Memang Dekrit Presiden 5 Djuli itu pada hakekatnja adalah satu pukulan tjanang, satu "sein" untuk mengadakan herordening total! "Tinggalkan samasekali alam liberalisme itu, tinggalkan samasekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisasi, tinggalkan samasekali Undang-Undang-Dasar 1950, masuklah sama sekali dalam alam Revolusi lagi, pakailah Undang-Undang-Dasar 1945 itu samasekali sebagai alat-perdjoangan, kibarkanlah samasekali benderanja Demokrasi Terpimpin, -hiduplah samasekali setjara baru, berdjoanglah samasekali setjara baru!"

Ja, baru, disegala lapangan! Ordening dan herordening total! Herordening politik, herordening ekonomis, herordening sosial dalam seluruh kehidupan bangsa. Herordening jang disertai dengan koordinasi satu sama lain, sehingga seluruh matjam aktiviteit kehidupan bangsa itu mendjadi "one coordinated unit" , satu djaringan jang terkoordinir, untuk memenuhi dasar dan tudjuan Revolusi.

Sebetulnja, dulu Rakjat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah djuga mendjalankan aktiviteit dilapangannja masing-masing. Akan tetapi aktiviteitnja itu tidak terkoordinir satu sama lain, tidak terkoordinir diatas persadanja satu dasar dan satu djurusan, -"satu buat semua, semua buat satu", –satu, jaitu Negara supaja mendjadi Negara Kesatuan jang kuat berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Marauke, dan Masjarakat supaja mendjadi masjarakat adil dan makmur jang memberi kebahagiaan kepada semua warga negara diseluruh tanah air. Dulu aktiviteit itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktiviteit satu golongan dilakukan atas kesengsaraannja atau kemelaratannja golongan jang lain. Aktiviteit jang simpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tudjuan Revolusi, melainkan malahan mendjauhkan kita dari tudjuan Revolusi!

Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total!

Herordening politik. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat mendjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknja, demokrasi harus mendjadi alat Rakjat. Alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat. Tudjuan Rakjat jang telah dikorbani oleh Rakjat berpuluh-puluh tahun, jaitu Negara kuat, masjarakat adil dan makmur. Demokrasi Terpimpin tidak menitik-beratkan kepada "satu orang = satu suara", sehingga partai mendjadi sematjam "koeliwerver" dizaman Belanda, hanja sekarang werver suara, tetapi Demokrasi Terpimpin menitik-beratkan kepada:

a. tiap-tiap orang diwadjibkan untuk berbakti kepada kepentingan Umum, berbakti kepada masjarakat, berbakti kepada Bangsa, berbakti kepada Negara; dan

b. tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan lajak dalam masjarakat, Bangsa dan Negara itu.

Demikianlah herordening dilapangan politik. Herordening ekonomis bermaksud agar supaja seluruh susunan ekonomi-nasional didjadikan pantjatan kearah ekonomi "adil dan makmur" jang akan direalisasi kelak. Djelas disinipun sudah tá boleh diberi djalan kepada ekonomi liberal, dimana tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk menggaruk kekajaan ten koste daripada umum. Didalam herordening ekonomis ini, maka kehidupan ekonomis bangsa sudah akan dipimpin, ekonomi bangsa didjadikan ekonomi terpimpin. Sebagai jang saja katakan tadi, maka didalam herordening ini setidak-tidaknja semua alat-alat-vital produksi dan alat-alat-vital distribusi harus dikuasai Negara, atau sedikitnja diawasi oleh Negara. Revolusi Indonesia tidak mengizinkan Indonesia mendjadi padang-penggarukkan-harta bagi siapapun, –asing atau bukan asing. Siapa menggaruk kekajaan ten koste daripada umum, siapa mengatjau perekonomian umum, dia akan kita tangkap, dia akan kita sérét dimuka hakim, dia akan kita hukum berat, dia kalau perlu akan kita djatuhi hukuman mati!

Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal jang harus kita bantras. Antara lain apa jang dinamakan "hak eigendom" diatas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita tjorét samasekali "hak eigendom" tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Tá dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah jang dieigendomi oleh orang asing, in casu orang Belanda! Kita hanja kenal hak milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang-Dasar '45.

Ketjuali herordening politik dan herordening ekonomis, kitapun harus mengadakan herordening sosial. Sedjak petjahnja Revolusi kita, saja sudah menandaskan pentingnja "kesedaran sosial". Lima kesedaran saja tandaskan pada waktu itu. Kesedaran nasional, kesedaran bernegara, kesedaran berpemerintah, kesedaran berangkatan Perang, kesedaran sosial, –demikianlah kusebutkan soko-guru-soko-guru bagi kehidupan bangsa, pada waktu itu. Ternjata kesedaran ini dalam waktu survival dan invesment bukan makin kokoh, tetapi makin mundur. Badji liberalisme dan individualisme telah menggerogoti dalam-dalam. Apakah pengedja-wantahan kesedaran sosial daripada bangsa Indonesia? Pengedja-wantahan kesedaran sosial itu ialah persatuan, gotong-rojong, semangat jang saja namakan semangat "ho lopis kuntul baris". Semangat persatuan, semangat gotong-rojong, semangat "holo pis kuntul baris" itu adalah sjarat mutlak bagi terselenggaranja masjarakat adil dan makmur . Tetapi apa jang kita lihat sedjak kita meninggalkan alam Revolusi phisik, masuk kedalam wilajah Undang-Undang-Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang-Dasar 1950? Liberalisme meratjuni kesedaran sosial kita itu, individualismenja meretakkan dan merekahkan semua Kohesinja persatuan kita, kegotong-rojongan kita, keholopiskuntulbarisan kita, sehingga kita mendjadi satu bangsa jang penuh dengan kankernja daerahisme, kankernja sukuisme, kankernja partyisme, kankernja multypaty-isme, kankernja golonganisme, dan lain-lain. Individualisme, –itu musuh terbesar daripada idee keadilan sosial–, menjelinaplah kedalam kalbunja bangsa Indonesia, bangsa Indonesia jang dari dulu terkenal sebagai satu bangsa gotong-rojong, dan jang didalam Revolusi phisik memang benar-benar bersikap sebagai satu bangsa jang kompak bergotong-rojong.

Bagaimana kita bisa membangun satu masjarakat keadilan-sosial, kalau individualisme meradja-lela didalam kalbu kita? Oleh karena itu, perlu sekali kita mengadakan satu herordening sosial, agar supaja dapat terlaksanalah apa jang dimaksud dalam Undang-Undang-Dasar '45 fasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Demikianlah, saudara-saudara, maka njata perlu sekali kita mengadakan herordening-herordening di bidang politik, ekonomis dan sosial itu.

Memang ordening politik-ekonomis-sosial itu pada hakekatnja adalah inti daripada Revolusi kita, djiwa daripada Revolusi kita. Ia merupakan tiang-pokok jang menjangga Revolusi kita itu. Tanpa tiang-pokok ini, Revolusi kita tá akan mentjapai tudjuannja dan lebih daripada itu: Revolusi kita akan ambruk ditengah djalan. "A Revolution is an outburst of the collective will of the people" –Revolusi adalah peledakan daripada kemauan kolektif daripada suatu bangsa, demikian dikatakan oleh seorang sardjana. Dan bagaimana Revolusi kita akan dapat berdjalan, dan mentjapai maksud, kalau kemauan kolektif itu telah pudar oleh liberalisme, individualisme, sukuisme, golonganisme, dan lain-lain sebagainja lagi?

Ordening politik-ekonomis-sosial itu dus sebenarnja adalah kekuasaan pokok, –hoogste gezagdrager– daripada kehidupan nasional kita ini. Tiap orang, tiap warga-negara, tiap golongan, ja, segala apa jang kumelip diatas bumi Indonesia ini, harus tunduk (gesubordineerd) kepada autoriteitnja hoogste gezagdrager ini. Autoriteit jang tertinggi dalam kehidupan Nasional kita itu, autoriteit Tjakrawarti dalam Revolusi kita itu, adalah ordening kolektif jang saja maksudkan itu. Sebab ia menentukan (bepalen) apakah kita ini akan dapat hidup terus sebgai satu Bangsa jang hendak menjelenggarakan masjarakat adil dan makmur atau tidak. Ia menentukan (bepalen) apakah Revolusi kta ini akan mentjapai tudjuannja ataukah kandas ditengah djalan.

Djelas bahwa autoriteit tertinggi ini bukan orang, bukan Presiden, bukan Pemerintah, bukan Dewan, tetapi satu Konsepsi-hidup jang mendjiwai Revolusi. Pendek-kata dan gampangnja-kata, segala apa jang mendjadi tjita-tjita Revolusi '45 itu, –itulah autoriteit jang tertinggi, itulah hoogste gezagdrager, itulah Tjakrawarti. Itulah jang harus dilaksanakan, itulah jang harus kita taáti, itulah jang harus kita kawulani. Segala susunan kehidupan nasional kita harus kita tudjukan dan tundukkan kepada realisasinja tjita-tjita Revolusi itu. Dan siapa tidak mau ditudjukan kesitu, siapa tidak mau ditundukkan kesitu, dia adalah penghalang Revolusi.

Itulah jang saja maksudkan dengan "ordening", "herordening", "retooling", dan lain sebagainja itu. Dan inilah baiknja Undang-Undang-Dasar '45: ordening dan retooling itu dimungkinkan dan dapat didjalankan, melalui saluran Undang-Undang-Dasar '45. Oleh karena itu pulalah, maka kita kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945.

Saudara-saudara! Saja tidak menjesal, bahwa saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu telah mengadakan "Dekrit Presiden". Saja malahan bersjukur kepada Tuhan, bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Tindakan tegas jang berupa Dekrit Presiden itu saja ambil, bukan karena saja mau main diktaktor-diktatoran, tetapi karena berdasarkan kehendak Rakjat jang terbanjak melimpah-limpah. Dan D.P.R. pun belakangan ternjata dengan suara bulat menerima bekerdja terus dalam rangka Undang-Undang-Dasar 1945. Apa jang tidak dapat diterima oleh Konstituante dengan suara 2/3, diterima oleh D.P.R dengan suara bulat mufakat seratus persen. Dan didalam Dekrit itupun saja kemukakan dengan terang apa jang mendjadi pertimbangan saja untuk mengadakan Dekrit itu: gagalnja Konstituante untuk mentjapai suara 2/3 kembali kepada Undang-Undang-Dasar '45; tá mungkinnja Konstituante bersidang lagi; keadaan darurat, atau noodstaatsrecht, atau emergency-situation; forcemajeur bagi Presiden/Panglima tertinggi untuk menjelamatkan Republik Proklamasi; hubungannja Piagam Djakarta dengan Undang-Undang-Dasar 1945, –pertimbangan-pertimbangan itulah memaksa kepada saja untuk mengadakan Dekrit itu.

Sungguh, saja ulangi lagi: saja tidak main diktator, dan saja pun tidak menjesal bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Geweten saja, budi-nurani saja, malahan merasa puas, bahwa saja, dengan mengadalan Dekrit itu, –artinja: dengan mengembalikan Republik Indonesia kepada Undang-Undang-Dasar Proklamasi–, telah mengembalikan pula Bangsa Indonesia kepada relnja Revolusi.

Dengan Undang-Undang-dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi.

Landasan idiil dan landasan strukturil untuk bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-Undang-Dasar '45 itu. Landasan idiil, jaitu Pantja Sila, dan landasan strukturil, jaitu Pemerintahan stabil, –kedua-duanja terdapatlah setjara tegas dalam Undang-Undang-Dasar 1945 itu. Baik mukaddimahnja, maupun 37 fasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun 2 aturan tambahannja, memberi landasan jang kuat idiil dan strukturil, jaitu Pantja Sila dan Pemerintahan jang stabil, untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi!

Saudara-saudara!

Dengan programnja jang tampaknja sadja amat sederhana, tetapi dengan realiteit bahwa ia sebenarnja menghadapi pekerdjaan-raksasa dan perdjoangan-raksasa jang multi-kompleks sebagai saja uraikan tadi, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja ta mampu akan mentjapai hasil apa-apa, tanpa bantuan dari Rakjat. Oleh karena itu, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja beruntung, bahwa Undang-Undang-Dasar '45 menentukan, bahwa Republik Indonesia harus mempunjai Dewan Pertimbangan Agung, jang "berkewadjiban memberi djawab atas pertanyaan Presiden, dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah". Oleh karena itu pula, maka Presiden telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan malahan telah melantiknja pula pada hari kemarin dulu. Presiden telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini atas prinsip perlu-mutlaknja bantuan Rakjat buat segala urusan ke-Negaraan dan ke-Masjarakatan, dan atas sifat- hakekat kepribadian bangsa Indonesia jang berinti gotong-rojong.

Bantuan Rakjat dan gotong-rojong ini sedjauh-mungkin ditjorkan oleh Presiden dalam susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu: segala aliran-faham, segala golongan, segala tjorak berfikir jang progressif, dalam rangka Undang-Undang-Dasar '45, dimasukkan dalam Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu. Demikian pula dalam Dewan Perantjang Nasional jang djuga sudah dilantik kemarin dulu, demikian pula insja Allah dalam Madjelis Permusjarwaratan Rakjat Sementara nanti, demikian pula Insja Allah dalam Front Nasional jang perlu pula dibangunkan.

Ini adalah untuk mendjamin bantuan Rakjat sepenuhnja, dan ini adalah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, kataku tadi. Empat belas tahun jang lalu lebih, dizaman Djepang, jaitu sebelum Proklamasi, dalam pidato "Lahirnja Pantja Sila" sudah saja tandaskan, bahwa kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-rojong. Pantja Sila adalah pendjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan djika Pantja Sila itu "diperas", mendjadilah ia Tri Sila Ketuhanan-Sosionasionalisme-Sosiodemokrasi, dan djika Tri Sila ini "diperas" lagi, mendjadilah ia eka-sila, jaitu Gotong-Rojong. Gotong-Rojong jang tidak statis seperti "kekeluargaan" sadja, tetapi Gotong-Rojong jang dinamis, Gotong-Rojong jang berkarya hatjan-tjut-taliwanda, Gotong-Rojong "Ho-lopis-Kuntul-Baris".

Ja, idee ke-Gotong-Rojongan ini dipegang teguh dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional, dan akan dipegang teguh pula dalam pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai saudara-saudara ketahui adalah amat-amat penting sekali, oleh karena ia menurut Undang-Undang-Dasar '45 "menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara". Ia adalah menurut fasal 1 ajat 2 Undang-Undang-Dasar '45 pendjelmaan Kedaulatan Rakjat pengedja-wantahan daripada Kedaulatan Rakjat, oleh karena itu fasal 1 ajat 2 itu berbunji: "Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat".

Ia terdiri dari anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Buat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, maka anggota-anggota D.P.R.nja adalah D.P.R. jang sekarang, dan anggota-anggota-daerah dan anggota-anggota-golongannja harus diangkat oleh Presiden. Maka djelas dan teranglah bahwa Presiden dalam pengangkatannja itu harus merealisasikan pengumpulan seluruh tenaga-tenaga-daerah dan seluruh tenaga-tenaga-golongan jang representatif. Ini adalah sesuai dengan prinsip ke-Gotong-Rojongan, dan saja Insja Allah akan pegang teguh prinsip ke-Gotong-Rojongan itu. Sudah barang tentu ke-Gotong-Rojongan dalam melandjutkan dan mejelesaikan Revolusi! Orang-orang jang reaksioner, orang-orang jang kontra-revolusioner, tidak saja angkat djadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara itu!

Idee Front Nasional sebenarnja djugalah keluar daripada prinsip Gotong-Rojong "Ho-lopis-kuntul-baris" itu. Seluruh tenaga Rakjat harus digalang dan didjadikan satu gelombang-tenaga jang maha-sjakti, menudju kepada terbangunnja satu masjarakat jang adil dan makmur, –menudju kepada penjelesaian Revolusi. Dan penggalangan itulah tugasnja Front Nasional. Mendjadi, Front Nasional itu adalah satu hal jang prinsipil-fundamentil: sebab pembangunan semesta t� mungkin berhasil tanpa mobilisasi tenaga semesta pula, Revolusi t� mungkin berdjalan penuh kearah tudjuannja tanpa ikut-ber-Revolusi seluruh Rakjat. Front Nasional nanti diadakan untuk menggalang seluruh tenaga daripada seluruh Rakjat. Ia harus menggalang seluruh ke-Gotong-Rojongan Rakjat. Front Nasional itulah dus jang harus menggalang semangat dan tenaga latent dikalangan Rakjat, didjadikan satu gelombang "ke-ho-lopis-kuntul-barisan" untuk menjelesaikan Revolusi.

Olehkarena itulah maka terkandung dalam niat Pemerintah untuk membangunkan Front Nasional itu selekas mungkin, sebagaimana dalam pidato saja dihadapan Konstituante 22 April jang lalu saja telah katakan, bahwa "Pembentukan Front Nasional baru terutama dimaksudkan untuk mengadakan alat penggerak masjarakat setjara demokratis, jang diperlukan pertama-tama dibidang pembangunan".

Saudara-saudara!

Kemarin dulu sajapun telah melantik Bapekan: "Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara". Tugasnja djelas: "mengawasi Kegiatan Aparatur negara". Sebagai saja katakan tadi, kita mendjalankan dan akan mendjalankan retooling disegala bidang, dan sudah barang tentu terutama sekali retooling disegala aparatur Negara, baik vertikal maupun horizontal. Dan aparatur Negara jang diretooled ini harus diawasi dalam pekerdjaannja, harus dikontrol, diteliti, diamat-amati, agar supaja terdjamin effisiensi kerdja maximal. Tidak boleh lagi sesuatu aparatur Negara ta lantjar karena memang salah organisasinja, dan tidak boleh lagi orang bekerdja pada aparatur Negara dengan setjara lenggang-kangkung, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan djalan korupsi-waktu atau korupsi-uang. Dalam Revolusi tidak ada tempat bagi orang-orang jang demikian itu!

Telah saja lantik pula Dewan Perantjang Nasional, dengan anggautanja jang berasal dari seluruh tanah-air Indonesia antara Sabang dan Marauke, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur. Garis-garis besar daripada pembuatan pola itu Insja Allah akan saja utjapkan dalam amanat pada pembukaan sidangnja jang pertama. Pokok daripada segala pokok daripada tugas Dewan Perantjang Nasional ialah, bahwa ia harus membuat blueprint daripada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial, suatu masjarakat Indonesia sebagai jang dimaksudkan oleh mukaddimah Undang-Undang-Dasar, dan fasal 33 Undang-Undang-Dasar, –suatu masjarakat Indonesia jang betul-betul adil dan makmur, betul-betul makmur dan adil pula. Tidak Dewan Perantjang Nasional disuruh membuat pola masjarakat Indonesia jang makmur tetapi tidak adil; tidak Dewan Perantjang Nasional harus membuat blueprint jang adil tetapi tidak makmur. "Tata-tentrem-kerta-rahardja, gemah-ripah loh-djinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku", itulah harus djelas tampak nanti dalam pola Dewan Perantjang Nasional itu!

Dan djikalau nanti pola Dewan Perantjang Nasional itu sudah diterima oleh Madjelis Musjawaratan Rakjat, maka djadilah ia pola Nasional, jang harus kita laksanakan dengan meng "ho-lopis-kuntul-baris" kan seluruh tenaga Rakjat, seluruh sarana-sarana Bangsa jang telah retooled, seluruh semangat dan daja-kerdja jang berada diantara Sabang dan Marauke. "Lir gabah dèn interi" kita semua harus melaksanakan pola Dewan Perantjang Nasional itu. Mendakilah kita sesudah mengalami Purgatorio kini, kepuntjaknja Gunung Paradiso jang telah sekian lamanja melambai-lambai.

Saudara-saudara! Saja telah mendekati achirnja pidato saja ini, Sekarang dengarkanlah dengan dengan seksama apa jang saja katakan ini:

Kita sekarang sudah kembali lagi kepangkuan Undang-Undang-Dasar 1945. Perlu saja tegaskan disini, bahwa Undang-Undang-Dasar 1945 dalam Revolusi kita ini tidak pernah gugur tidak pernah tewas, sehingga berlakunja kembali Undang-Undang-Dasar 1945 itu hanjalah satu pernjataan resmi sadja jang bernama "Dekrit Presiden". Undang-Undang-Dasar 1945 tidak pernah mati, melainkan hanja terpaksa berbaring diam diatas ombang-ambingnja gelombang Renvile, gelombang Linggardjati, gelombang K.M.B., gelombang Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi 1950, gelombang Uni Indonesia-Belanda, –jang semuanja telah hilang amblas berkat semangat kepatriotan bangsa Indonesia dan tenaga perdjoangan Rakjat Indonesia. Demikian pula maka demokrasi-liberal jang dilahirkan sebagai buih daripada gelombang-gelombang kompromis jang djahat itu, dan jang membendung dan mengatjau Revolusi Indonesia itu, kini telah ditiup-lenjap oleh semangat kepatriotan dan tenaga perdjoangan Rakjat Indonesia itu, dan mulailah kini dikibarkan bendera Demokrasi Terpimpin, milik-asli daripada Bangsa Indonesia.

Saja mengutjap sjukur kepada Tuhanku, Tuhan seru sekalian alam, bahwa djalannja Revolusi Indonesia demikianlah. Meski tersesat sedjurus waktu, achirnja toh telah kembali lagi kepada rel jang asli. Telah beberapa kali dalam hidup saja ini saja mengguriskan rintisan sebagai sumbangan kepada perdjoangan Rakjat Indonesia, –dizaman kolonial sebelum Perang Dunia jang ke II, di peganggsaan Timur, di Bangka, di Jogdja, di Djakarta. Kini datanglah saatnja saja memberi kerangka jang tegas kepada semua rintisan-rintisan jang telah saja guriskan itu. Adalah tiga seginja kerangka bagi rintisan-rintisan itu, jang selalu sadja kembali dalam renungan saja, tiap kali saja memandang wadjah Rakjat-Djelata Indonesia, tiap kali saja melihat ketjantikan alam tanah airku, tiap kali saja mengadakan perdjalanan mengedari bumi, tiap kali saja menengadahkan muka diwaktu malam dan melihat bintang-bintang abadi berkumelip diangkasa-raja.

Apakah tiga segi kerangka itu?

Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.

Kedua: Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia itu.

Ketiga: Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdja-bersama membentuk satu Dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna.

Sebutkanlah saja ini seorang pengalamun atau seorang pemimpi, seorang idealis atau seorang "Schwarmer". tetapi tiga segi kerangka tadi itu sekarang telah terdjadi tantangan jang njata bagi kita semua, telah mendjadi challenge jang riil, jang ta dapat kita hindari lagi. Challenge, kalau benar kita ingin bahagia; Challenge pula, oleh karena kita, mau-tidak-mau, dibawa-ditarik-dihela oleh pergolakan-pergolakan jang sekarang sedang bergelora diseluruh muka bumi, dekat dari sini dan djauh dari sini.

Ada dua matjam revolusi hebat sekarang sedang bergolak dimuka bumi ini. Pertama revolusi politis-sosial-ekonomis jang menghikmati tiga-perempat dari seluruh ummat-manusia, kedua revolusi teknik-peperangan berhubungan dengan persendjataan thermo-nuclear.

Kedua-dua revolusi ini mendjadi tantangan dan tanggungan seluruh ummat-manusia, termasuk ummat Indonesia, –mendjadi challenge jang seram, satu todongan jang menanjakan hidup atau mati. Kita ta dapat meloloskan diri kita dari todongan ini, dan ummat-manusiapun ta dapat meloloskan dirinja dari todongan atau challenge ini. Mau-tidak-mau kita harus ikut-serta, mau-tidak-mau kita harus ikut bertempur! Dan djika ummat-manusia ta bisa menjelesaikan todongannja challenge ini, maka ini berarti hantjur-binasanja ummat-manusia sendiri.

Ja, mau-tidak-mau kita harus ikut-serta! Dan ikut-serta massal! Dalam abad ke XX ini, dengan iapunja teknik-perhubungan jang tinggi, tiap revolusi adalah revolusi Rakjat, revolusi Massa, bukan sebagai diabad-abad jang lalu, jang revolusi-revolusinja, adalah sering sekali revolusinja segundukan manusia-atasan sadja, –“the revolution of the ruling few". Dalam Risalah "Mentjapai Indonesia Merdeka" hampir tigapuluh tahun jang lalu saja sudah berkata: "Tidak ada satu perobahan besar didalam riwajat-dunia jang achir-achir ini, jang lahirnja tidak karena massa-aktie. Massa-aktie adalah senantiasa mendjadi penghantar pada saat masjarakat-tua melangkah kedalam masjarakat jang baru. Massa-aktie adalah senantiasa mendjadi paradji (bidan) pada saat masjarakat-tua jang hamil itu melahirkan masjarakat jang baru.

Dan revolusi dalam abad ke XX itu menjangkut dengan sekaligus setjara berbareng hampir segala bidang daripada penghidupan dan kehidupan manusia. Ia menjangkut bidang politik, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang sosial, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kebudajaan, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kemiliteran, dan demikian seterusnja. Tidak seperti diabad-abad jang lampau, dimana revolusi-revolusi adalah seringkali revolusi tok, atau revolusi ekonomi tok atau revolusi sosial tok, atau revolusi militer tok, dan karenanja djuga dapat dilaksanakan setjara bidang-bidang itu tok.

Tetapi revolusi zaman sekarang? Revolusi zaman sekarang adalah revolusi jang multi-kompleks. Ia adalah revolusi jang simultan. Ia adalah revolusi jang sekaligus "memborong" beberapa persoalan. Misalnja Revolusi kita. Revolusi kita ini ja revolusi politik, ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kebudajaan, ja revolusi disegala matjam. Sampai-sampai ia djuga revolusi isi-manusia! Pernah saja memmindjam perkataan seorang sardjana asing, jang mengatakan bahwa Revolusi Indonesia sekarang ini adalah "a summing-up of many revolution in one generation", –atau "the revolution of many generation in one".

Revolusi jang demikian ini ta dapat diselesaikan cara-cara jang konvensionil. Ta dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang keluar gudang-apeknja liberalisme. Ta dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang tertulis dalam text-booknja kaum sadjana dari zaman baheula. Malah tjara-tjara jang demikian itu ternjata makin mengkotjar-katjirkan dan membentjanai revolusi. Bukan sadja di Indonesia orang berpengalaman begitu, tetapi djuga pemimpin-pemimpin dinegara-negara lain mulai sedar akan hal itu. Demokrasi Barat dibeberapa negara Asia sekarang sudah dinjatakan mengalami kegagalan. Indonesia hendak menjelesaikan revolusinja jang multikompleks itu dengan sistimnja Demokrasi Terpimpin, demokrasi Indonesia sendiri. Segala penyelèwèngan, segala langkah-salah, segala salah-wissel dari masa sesudah 1950, kita koreksi dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959, jang memungkinkan djuga Demokrasi Terpimpin berdjalan.

Terutama kepada pemimpin-pemimpin Bangsa kita, saja tandaskan disini, bahwa Revolusi kita ini tidak hanja meminta sumbangan-keringat sadja jang sebesar-besarnja, atau disiplin jang sekokoh-kokohnja, atau pengorbanan jang seichlas-ichlasnja, –jang oleh kita pemimpin-pemimpin selalu kita gembar-gemborkan kepada Rakjat!– tetapi djuga tidak kurang penting ialah kebutuhan untuk mentjiptakan atau melahirkan fikiran-fikiran-baru dan konsepsi-konsepsi-baru, djustru oleh karena Revolusi kita sekarang ini ta dapat diselesaikan dengan mempergunakan textbook-textbook jang telah usang.

Revolusi kita adalah antara lain menentang imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Imperialisme apapun dan imperialisme manapun, kita kritik, kita tentang, kita gasak, kita hantam. Meskipun demikian, revolusi kita tidak ditudjukan untuk memusuhi sesuatu bangsa jang manapun djuga. Kita mengulurkan tangan-persahabatan kepada semua bangsa didunia ini, untuk memperkokoh kesedjahteraan-dunia, dan memperkokoh perdamaian dunia.

Teristimewa kepada 2.500.000.000 ummat-manusia jang berrevolusi sekarang ini, tigaperempat lebih dari seluruh penduduk bumi, kita serukan adjakan untuk saling membantu, saling memberi inspirasi, saling kasih-mengasih dalam menggali konsepsi-konsepsi baru jang dibutuhkan oleh Revolusi-semesta sebagai jang saja terangkan dimuka tadi!

Malah untuk menanggulangi revolusi teknik-peperangan jang sekarang ini sedang menghantu dipadang persendjataan dan menghintai-hintai laksana sjaitan-kebinasaan ditjakrawala, bantu-membantu antara 2.500.000.000 ummat-manusia itu adalah perlu sekali, bahkan –dasar-dasar daripada ko-eksistensi jang aktif an kerdjasama jang erat antara seluruh ummat-manusia jang 3.000.000.000 harus ditanam, terlepas daripada perbedaan-perbedaan didalam lapangan sistim-sosial dan sistim-politik. Atas dasar ini maka segala pertjobaan, segala pembikinan, segala pemakaian sendjata thermo-nuclear harus distop selekas-lekasnja dan dilarang sekeras-kerasnja.

Ja, kapankah ummat-manusia ini dapat hidup tenteram-sedjahtera bersahabat satu sama lain sebagai sama-sama anaknja Adam? Kapankah ummat Indonesia dapat hidup dalam tripokoknja kerangka, jang saban-saban terbajang diangan-angan saja, tiap-tiap kali saja memandang kepada bintang dilangit, –Negara Kesatuan, masjarakat adil dan makmur, persahabatan dengan seluruh bangsa?

Alangkah banjaknja kesulitan jang masih kita hadapi! Tetapi pengalaman jang sudah-sudah membuktikan, bahwa kita selalu "survive", bahwa dus kita selalu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jang maha besar! Ja, asal kita tetap bersatu, asal kita tetap berdjiwa segar, asal kita tetap mendjaga djangan sampai perdjoangan kita ini dihinggapi oleh penjakit-penjakit jang sesat, asal kita tetap berdjalan diatas relnja Proklamasi, –Insja Allah subhanahu wa ta'ala, kitapun akan atasi segala kesulitan jang akan menghadang, kitapun akan ganjang kesulitan jang akan menghalang!

Dengan tenang dan keteguhan hati kita harus onderkennen kesulitan-kesulitan jang menghadang itu dalam segala kewadjarannja sendiri-sendiri. Ada kesulitan jang memang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita dimasa jang lampau, oleh penjeèwèngan-penjelèwèngan, oleh ketololan-ketolan kita sendiri. Ada kesulitan jang disebabkan oleh tidak tjukupnja modal mental-teknis-materiil dalam menghadapi persoalan-persoalan Revolusi. Dan ada kesulitan jang disebabkan oleh naiknja tingkat penghidupan, jang telah kita tjapai.

Kesulitan golongan jang pertama harus kita atasi dengan koreksi segala kesalahan-kesalahan dizaman jang lampau. Kesulitan golongan kedua harus kita atasi dengan memperhebat usaha pemupukan modal mental-teknis-materiil. Kesulitan golongan ketiga harus kita atasi dengan ... mentjapai kemadjuan jang lebih madju lagi! Ja, kemadjuan dalam penghidupan masjarakatpun membawa kesulitan! Sedjuta anak bersekolah mendjadi 9 djuta anak bersekolah, itu mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu memakai lampu tjempor, sekarang memakai lampu tempel, malahan kadang-kadang memakai lampu stormking, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu berdjalan kaki, sekarang naik sepeda dan opelet, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu 70 djuta jang naik kereta-api setiap tahun, sekarang 160 djuta naik kereta-api setiap tahun, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan!

Tetapi sebagai saja katakan tadi, dengan djiwa-besar marilah kita ganjang semua persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan itu. Kita bukan bangsa jang tempe, kita adalah Bangsa Jang Besar, dengan ambisinja Jang Besar, Tjita-tjita jang Besar, Daja-Kreatif jang Besar, Keuletan jang Besar. Kita sekarang dengan kembali kepada Undang-Undang-dasar '45 sudah menemukan-kembali Djiwa Revolusi, sudah mentjapai suatu momentum mental, jang memungkinkan kita bergerak madju terus dengan tjepat untuk mentjapai suatu momentum pula dibidang pembangunan semesta untuk merealisasikan tjita-tjita sosial-ekonomis daripada Revolusi. Hantjur leburlah segala rintangan dan kesulitan oleh geloranja momentum mental itu!

Sebab oleh tertjapainja momentum mental dengan kembali kita kepada Undang-Undang-Dasar Proklamasi dan Djiwa Proklamasi itu, maka menghebatlah Semangat Nasional mendjadi Kemauan Nasional jang maha-sjakti, dan menghebat lagilah Kemauan Nasional itu melahirkan Perbuatan-Perbuatan Nasional jang membangun, dan menghantjur-leburkan segala rintangan dan segala kesulitan jang menghalangi djalan. Trilogi jang saja dengungkan tigapuluh tahun jang lalu, trilogi nationale geest menghebat mendjadi nationale wil, nationale wil menghebat mendjadi nationale daad, trilogi itu kini mendjelma mendjadi kenjataan, oleh tertjapainja momentum mental sedjak keluarnja Dekrit Presiden 5 Djuli 1959.

"Sekali lagi saja katakan," demikian penutupan pidato saja dimuka Sidang Konstituante 22 April jang lalu –dan ini saja katakan untuk zelf-educatie kita sendiri– "kesulitan-kesulitan kita tidak akan lenjap dalam tempo satu malam. Kesulitan-kesulitan kita hanja akan dapat kita atasi dengan keuletan seperti keuletannja orang jang mendaki gunung. Tetapi: Berbahagialah suatu bangsa, jang berani menghadapi kenjataan demikian itu! Berani menerima bahwa kesulitan-kesulitannja tidak akan lenjap dalam tempo satu malam, dan berani pula menjingkilkan lengan-badjunja untuk memetjahkan kesulitan-kesulitan itu dengan segenap tenaganja sendiri dan segenap ketjerdasannja sendiri. Sebab bangsa jang demikian itu –bangsa jang berani menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu memetjahkan kesulitan-kesulitan– bangsa jang demikian itu akan mendjadi bangsa jang gemblèngan. Bangsa jang Besar, bangsa jang Hanjakrawarti-hambabaudenda. Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!"

Ja, Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!

Maka gelorakanlah Semangat Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Kemauan Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Perbuatan-Perbuatan Nasionalmu! Dan, engkau, hai Bangsa Indonesia, betul-betul nanti mendjadi satu Bangsa jang Gemblèngan!

Bush will authorise this month the State assassination of Hugo Chávez

2006-10-05T21:40:00.000+07:00

By Heinz Dieterich. Translated from Spanish by Ron Ridenour

ct 4, 2006, 14:14

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/printer_23158.shtml

1. The price of his anti-diabolical discourse

Hugo Chávez’s United Nations speech was the culmination of magisterial international vanguard politics, which converted George Bush into the pariah of the worldwide institution. The price for this successful spectacle –which can not be understood without the proverbial audacity of Commander-in-Chief Fidel Castro– is the authorisation of State assassination by the White House.

2. Strategic change: the institutional entanglement of political assassination

The fascist government-in-formation will not use as its legal basis for the assassination the customary verbal formula applied by United States executives for such ends –“get rid of him”– rather, it will use the terminology, “Top secret presidential finding”.

Most probably it will use proxies; for example, death squads of the Israeli secret services, which habitually assassinate citizen “enemies” in other countries.

The decision of State assassination [of the president of Venezuela] constitutes a change in White House strategy, employed since 2003, which opted for a political war of annexation by wearing out, in order to impose upon the system the replacement of the president by the right-wing of the New Political Class (NPC). This strategy aspires to gradually capitalise upon the internal weaknesses of the revolution and avoid a civil war in Venezuela, which will inevitably be unleashed with the assassination of the popular president.

Not to repeat the consequences of the State assassination of the Colombian President Jorge Eliécer Gaitán, has been the slogan of the White House since the defeat of the 2002-3 oil coup d’état in Venezuela. Nevertheless, the incessant Latin American and worldwide diplomatic offensive of Hugo Chávez –which not only threatens the Monroe Doctrine but also “Manifest Destiny”, which has ruled for two centuries– has reached the point of no return. Chávez’s offensive is the equivalent of the decree of Bolívar’s “war to the death” against the Spanish empire 193 years ago.

3. How to achieve the assassination and avoid popular resistance

The change of US strategy –from containment policy towards Cuba and Venezuela, while breaking the weakest link of the chain, Bolivia– towards State assassination has to resolve the danger of social explosion. The White House calculation is to avoid a long civil war by making it appear that the assassination would be a natural death or an accident. The successful poisoning of Palestinian President Yasser Arafat is the model to emulate.

In September 2003, the Israeli security cabinet publicly declared its intention to assassinate Arafat. The then Vice-Premier Minister Ehud Olmert generated a public debate regarding this project by considering this method “legitimate”.

“The question is, by which manner do we put an end to Arafat,” said the Israeli State’s number two man. “Expulsion is one option; assassination is another possibility.” Israel’s problem in applying the option of the elimination of Arafat consisted of the dilemma, “(it) is not a moral matter, rather to know if it is practical or not.”

Following that successful operation would the fascist presidents Ehud Olmert and George Bush doubt for one second that the “removal…of the obstacle to peace” is extremely “practical” and “legitimate”? That is to say, that Hugo Chávez is a peaceful oil rich and third world leader [and thus an “obstacle”, translator’s note].

4. Hugo Chávez’s great offensive has discovered his dangerous rear guard

With all the audacity and success of the Venezuelan president’s offensive one is reminded of the great offensive of Napoleon against Moscow. Napoleon only looked forward, dreaming of a decisive lightning war. He failed to construct a rear guard capable of detaining an eventual Russian counter-offensive. When such occurred, he was completely destroyed.

The dangerous dispersion of the Bolivarian forces in Venezuela presents a similar scenario. The Bolivarian union movement is divided into, at least, four major currents. Official Bolivarian political forces rest on three major parties. The peasants have, at least, two major groupings. The popular sector is not organised into an integral national structure, such as, for example, in Cuba. The consolidation of the Bolivarian project in the armed forces requires, at least, two to three more years. The Bolivarian means of communication are insufficiently efficient. Many strategic State ministries are inefficient; partly so because in the last three years there have been six changes of ministers and vice-ministers, making quality State management impossible.

The quantitative dispersion of the Bolivarian forces offends, because many have the habit of using factious power plays, which converts the revolution and the party into second place. Hugo Chávez wants to remedy this poor political practice by forming one united political party next year. Minister William Lara hopes to convert Channel 8 into a 24-hour news service like CNN. Who knows if they will succeed, because until now the State has not had the capacity to develop a system to detect revolutionaries to control the media and the vanguard, which is required for the future process.

A frontal confrontation with the most potent world power and its European Union accomplices, in these conditions, will only be victorious if they have the talent and the luck of Alexander the Great. Or if they extend the spirit, the work and the vanguard management capacity not only on the visible front but also in the Achilles Heel of the revolution.

Heinz Dieterich Steffan is a German political analyst, living in Mexico. Well known for his apologetics, he collaborates with revolutionary media and adds his voice as a regular columnist to Axis of Logic. He is also a consultant to Venezuelan President, Hugo Chávez Frìas.

The US-born anti-imperialist writer Ron Ridenour is a member of Tlaxcala, the network of translators for linguistic diversity. He lives exiled in Denmark and is the author of “Backfire: The CIA’s Biggest Burn”, “Yankee Sandinistas”, “Cuba at the Crossroads”, “Kuba: ein `Yankee´ Berichtet”; “Cuba: Beyond the Crossroads”. He is also co-author of additional books.

Tentang Kinerja BUMN

2006-10-03T19:51:00.000+07:00

Oleh: Revrisond Baswir

ROL - Senin, 02 Oktober 2006

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=266782&kat_id=15

Penilaian kinerja BUMN yang berlangsung selama ini setidaknya memiliki kelemahan dalam tiga hal. Pertama, tolok ukur penilaian kinerja BUMN cenderung berwatak kapitalistik. Padahal, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan perekonomian Indonesia harus dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi. Artinya, penilaian kinerja BUMN pun seharusnya dilakukan berdasarkan paradigma demokrasi ekonomi tersebut.

Tetapi karena tolok ukur kinerja BUMN telanjur berwatak kapitalistik, dilakukannya penilaian kinerja BUMN dengan menggunakan tolok ukur keuangan sebagaimana pada perusahaan-perusahaan kapitalistik menjadi sulit dielakkan. Artinya, jika BUMN diibaratkan seekor sapi, penilaian kinerjanya cenderung dilakukan dengan menggunakan tolok ukur kinerja seekor buaya.

Pangkal masalahnya terletak pada terdapatnya perbedaan orientasi yang sangat besar antara kapitalisme dengan demokrasi ekonomi. Kapitalisme berorientasi pada pemupukan keuntungan individual. Sedangkan demokrasi ekonomi lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

Berangkat dari perbedaan orientasi tersebut, cara pandang terhadap kinerja BUMN dengan sendirinya berbeda secara diametris. Dalam pandangan kapitalisme, keuntungan sebuah BUMN dipatok berdasarkan suku bunga bank. Jika tingkat keuntungan sebuah BUMN lebih rendah daripada tingkat suku bunga bank, maka langsung akan muncul pertanyaan, ''Buat apa punya BUMN?''

Dari sinilah bermulanya gagasan untuk menjual BUMN. Padahal, jika kinerja BUMN terus menerus dinilai dengan tolok ukur kinerja kapitalistik, hal itu tidak hanya akan mendorong dilakukannya privatisasi BUMN, tetapi juga akan mendorong dilakukannya peningkatan efisiensi BUMN dengan menghalalkan segala cara.

Kedua, jika pada tingkat paradigmatik telah terjadi kesalahan yang cukup mendasar, keberadaan UU BUMN sebagai pedoman dasar penyelenggaraan BUMN menjadi perlu dipertanyakan. Artinya, sebagaimana dialami oleh UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan, sejauh manakah UU BUMN telah disusun sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945?

Sejauh yang saya pahami, cara pandang UU BUMN terhadap keberadaan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia memang cenderung bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. UU BUMN melihat BUMN terutama sebagai entitas bisnis. Padahal, dalam Pasal 33 UUD 1945, keberadaan BUMN terutama didasarkan atas adanya pengakuan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara.

Artinya, jika panduan penyelenggaraan BUMN pun sudah tidak jelas orientasinya, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menarik kesimpulan bahwa salah urus pengelolaan BUMN pada dasarnya berlangsung secara makro, tidak hanya secara mikro pada tingkat masing-masing BUMN.

Implikasinya, jika pada tingkat penyelenggara negara pun terdapat ketidakjelasan mengenai keberadaan dan orientasi penyelenggaraan BUMN, bagaimana mungkin kita bisa berharap adanya kriteria yang jelas dalam memilih jajaran manajemen BUMN. Sebab itu, alih-alih membina, tidak berlebihan bila pejabat-pejabat pemerintah tertentu lebih suka membinasakan atau menjadikan BUMN sebagai sapi perah.

Ketiga, terjadinya kekacauan institusional dalam menetapkan pola relasi antara BUMN dengan pemerintah. Berdasarkan namanya, BUMN adalah milik Negara, bukan milik pemerintah. Tetapi jika dilihat kepemilikan sahamnya, saham BUMN dimiliki oleh pemerintah. Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya hubungan antara BUMN dengan pemerintah dilembagakan? Saya pernah berdebat mengenai masalah ini dengan salah seorang pejabat pemerintah yang juga duduk sebagai komisaris sebuah BUMN. Dia dengan tegas menolak keberadaan BUMN sebagai perusahaan milik rakyat. Sebagaimana dikemukakannya, hitam di atas putih, BUMN adalah milik pemerintah.

Lantas saya katakan padanya, sesuai dengan namanya, BUMN adalah milik Negara. Karena negara adalah milik seluruh warga negara, tentu tidak berlebihan bila BUMN disebut sebagai perusahaan rakyat atau perusahaan publik dalam arti yang sebenarnya. Artinya, jika dilihat berdasarkan peristiwa penjualan sebagian saham BUMN di lantai bursa, apakah peristiwa tersebut memang tepat disebut sebagai 'go publik'? Atau sebaliknya, lebih tepat disebut sebagai 'go private'?

Semua kekacauan itu, hemat saya, hanya mengungkapkan cukup parahnya kesimpangsiuran dalam melihat BUMN di Indonesia. Bagi saya, keberadaan BUMN sebagai perusahaan publik tidak perlu diperdebatkan. Sedangkan kedudukan pemerintah sebagai 'pemilik' saham BUMN, tidak dapat disamakan dengan kepemilikan perusahaan swasta. Kepemilikan pemerintah pada BUMN adalah atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Akibat kekacauan pola relasi antara pemerintah dan BUMN tersebut, mudah dimengerti bila proses pergantian manajemen BUMN cenderung simpang siur. Implikasinya, walau pun korupsi terjadi secara luas di BUMN, tetapi jika ditelusuri asal mula buruknya kinerja BUMN, tuduhan pertama justru harus dijatuhkan kepada para pejabat pemerintah yang menjadi penguasa BUMN. Dalam keyakinan saya, jika pemerintah baik, kinerja BUMN pasti baik. Sebaliknya, jika penguasa tidak memiliki misi yang jelas dalam mengelola BUMN, bahkan cenderung melanggar konstitusi dan menjadikan BUMN sebagai sapi perah, sampai kapan pun kinerja BUMN akan sulit diperbaiki.

Soal Kontradiksi Pokok

2006-10-03T01:18:00.000+07:00

Kontradiksi pokok dunia saat ini adalah antara blueprint liberalisasi individualistik melawan skenario pemberdayaan.

Di ujung sananya, liberalisasi akan berakhir pada monopoli, karena pada hakekatnya liberalisme adalah pembebasan sebebas-bebasnya NAFSU akumulasi kapital, baik kapital finansial maupun kapital politik (kekuasaan).

Sebagai akibat persaingan yang sengit dalam liberalisme, para penguasa kapital akan membentuk kartel-kartel elitis untuk melindungi kepentingan mereka vis-à-vis kartel yang lain dalam membentuk hegemoni masing-masing. Maka akan terjadi perseteruan antar hegemoni yang akhirnya saling memakan.

Di sinilah letak permainan liciknya! Korban pertama dan utama dalam perseteruan itu tentulah pihak yang tak berdaya, yang berada di lingkar terluar kartel kapital (yang memang sengaja dikorbankan!). Korban berikutnya adalah lingkar kedua kartel. Demikian seterusnya, semakin sengit pertempuran maka korban yang jatuh semakin mengarah ke inner circle kartel. Bila pertempuran itu sudah harus memakan korban dari inti kartel, maka akan terjadi renego- siasi antar penguasa kapital untuk meminimalisir korban dari kalangan inti mereka masing-masing.

Kedua model tersebut (liberalisme dan pember- dayaan) mensyaratkan adanya kepemimpinan yang kuat. Liberalisme membutuhkan diktator seperti Bush, IMF, Soeharto, dan lain-lain untuk membuka lahan liberalisasi. Skenario Pemberdayaan pun memerlukan kepemimpinan ide yang kuat sebagaimana Chavez dan Ahmadi-Najad sebagai pelopor.

Dalam konteks kekinian Indonesia, unsur kepemim- pinan ini sengaja dilemahkan. Pemimpin yang banci dan mudah dikontrol sengaja dimunculkan dan didukung, agar kita dapat tetap menjadi KONSUMSI pertempuran hegemoni tersebut.

Sayangnya, kita ini kok tidak sadar-sadar ya, kalau sedang menjadi konsumsi. Bukannya bergotong- royong membentuk front, malah membikin peruncingan- peruncingan antar bangsa dhewek....

Indonesia's 1965-`Holocaust' Remembered

2006-10-02T22:29:00.000+07:00

Conventional wisdom on what happened in Indonesia during the second half of the 1960s generally held leading Army officers, in collaboration with some youth organizations, responsible for Indonesia's greatest human disaster, which included the killings, persecutions and imprisonment of hundreds of thousands of allegedly left-wingers. Much less known, a seminar has recently revealed, is that foreign and local academics have been used by then most powerful security apparatuses, the Kopkamtib, in the repression
during the 1970s.

"The Forgotten 1965 Holocaust of Indonesia" seminar, held on Oct. 28 by the International Institute of Social History IISG in Amsterdam to commemorate the 40th anniversary of the 1965 tragedy, presented a number of testimonies - all pointing to the profound impact of the tragic events.

One victim-witness, whose husband was tortured to death, related the pain of the "semantic of repression" by the interrogators; another recalled with pain a dramatic, but polite and peaceful confrontation with his father's killer who covered up the motive; meanwhile many families have lost members or faced tragic disintegration without even understanding the reasons.

Such complex experiences left the matters unresolved precisely because the state and the society are either disinterested, or largely clouded with fear, silence and ideological hatred.

No doubt, it's important for the nation to remember the tragedy. But to refer to the killings and persecutions as "holocaust", a term inherent to Nazi's historic victimization of the Jews in Europe, would only dramatize rather than contribute to the understanding of the Indonesian tragedy.

With the truth suppressed, the price of history is a tragedy concealed, not resolved. Hence, the rights of the victims and their families should be fully rehabilitated and those responsible for the tragedy, former President Soeharto in the first place, must be brought to trial.

Meanwhile, a new trend has set in focusing on how Soeharto's New Order was founded – as distinct from the events of the 1965-66 tragedy.

Ben Anderson, an old hand in Indonesian studies, recently in Amsterdam, for example, has pointed out the importance of a number of political networks as financial and intellectual resources supporting the Opsus (Special Operation) campaign to neutralize and remove the old elite. Soeharto's rise to state power, he argued, was critical with "most domestic resources (for the campaign to consolidate changes) coming (only) from the state oil company Pertamina, Frans Seda's Department of Plantation and the C.S.I.S think tank," he told Radio Netherlands in September.

The consequences of this undisclosed legacy were real, Anderson added, pointing to the role of Kompas daily in concealing the reality of East Timor during the occupation.

The transition into the New Order has also been described in a new book - despite its title - by Dutch historian Lambert J. Giebels' "De Stille Genocide" (The Silent Genocide). Using hitherto unknown sources, he featured the central role of the Opsus chief Gen. Ali Moertopo and the Dutch priest P. Beek, which has been a public secret for sometime.

Of this trend, quite independently, the latest is a study Indonesian researchers in the Netherlands have embarked on Kopkamtib's collaboration with foreign and local scientists, which started as early as 1971 as part of efforts to consolidate the new regime.

Kopkamtib's project only came to the surface as its chief, the security tsar Admiral Soedomo seven years later proudly announced "now scientifically we can measure the state of political prisoners' ideology … with the help of Dutch psychologists." (The New York Times, 12 Apr. 1978). The admiral referred to the questionnaire designed "to check them for the state of their communist ideology", which by 1976 had been used to examine 29 thousands of political prisoners of the "B Category" on the island of Buru.

Soedomo had earlier asked the C.I.A whether they had "a computer that can be set to human head" (Haagse Post 10 Feb. 1979), but got a negative answer, so he turned to British and Dutch psychologists for advise on the questionnaire method. Four universities – University f Indonesia, Jakarta, University of Pajajaran, Bandung and those of Nijmegen and Groningen in the Netherlands - were involved from 1973 to 1976 in the set-up of a database and supervision of the researches, which was also part of Dutch-Indonesia's Cultural Agreement.

But, Soedomo claimed, the questionnaire was made by members of the Indonesian Committee of National Security, Dr. Fuad Hasan (later Ambassador and Minister of Education) and Mrs. Saparinah Sadli, who took her PhD on the subject at the University of Nijmegen.

The issue had ignited student protests in the Netherlands in the late-1970s, but then University of Nijmegen Council and Dutch Institute of Psychologists NIP denied any ethical wrongdoing, rejecting the accusation of being "an instrument of Indonesia's security apparatuses".

There have been since no public response, though, from the Indonesian academics, and the new research team on Kopkamtib's project is now planning an inquiry.

In fact, the political prisoners had been subjected to a test that served the aim of the Kopkamtib. Former Buru prisoners have confirmed of being exposed to the questionnaire and had feared their answers might influence their predicament, Hilmar Farid, a member of the research team, told Radio Netherlands. Some were indeed released later than others.

Soedomo himself admitted the method had been used to select those who had to be scrutinized after being released. Indonesian psychologists were even active on the ground, reportedly traveling to Buru and questioning prisoners the admiral called "criminal elements".

The psychologists' role has thus critically shaped Kopkamtib's approach to the political prisoners.

The fact that the Kopkamtib decades ago sought and acquired scientific legitimacy for repression is a good lesson even today. It reminds the civil society the need to watch some state apparatuses even more critically as they now seek more power – just as the active role of many intellectuals and Western governments during Soeharto's transition to state power helps explain the sustainability of his three decades-long New Order regime.

In the spirit of Bandung

2006-09-29T01:22:00.000+07:00

Southern leaders in Havana pledge to get their act together and fight for justice against hegemony, writes Faiza Rady

The 14th summit of the Non-Aligned Movement (NAM), convening from 11-16 September in the Cuban capital Havana revived the spirit of southern defiance, long lost since the early days of national liberation struggles.

The Havana summit was opened by outgoing NAM leader Malaysian Prime Minister Ahmed Badawi, who nominated Cuban President Fidel Castro as the new head. Attending delegates approved Badawi's move with a standing ovation of thunderous applause.

This is the second time that Castro has been elected to lead NAM. Cuba chaired the movement from 1979-1983. "We are confident in Cuba's leadership of the movement. Its history tells us NAM is in good hands and will reach new heights," said Badawi.

Still convalescing from surgery, President Castro didn't attend the summit that was led by his younger brother and acting Cuban president, Raul Castro. Still, Fidel met privately with UN Secretary General Kofi Annan, Venezuelan President Hugo Chavez, Bolivian President Evo Morales, Algerian President Abdelaziz Bouteflika, and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, among other heads of state.

"Fidel is walking, singing. I saw him well enough to play baseball again, almost," a smiling Chavez told reporters after meeting with Castro.

Present at the summit were several leaders who embody a spirit of defiance to "worldwide dictatorship by the United States", to use the words of Cuban Vice President Carlos Lage. "The ideas of limited sovereignty, humanitarian intervention, preventive war and regime change are fascist; they are not modern theories to defend freedoms and fight terrorism," said Lage.

"US dictatorship", Lage explained, has turned back the clock to an earlier period of imperialism and foreign domination, with Britain, the world's former colonial master, in tow behind the world's lone superpower. Thus there is an urgent need to return to the Bandung principles of national independence and self-determination, Lage added.

At the Afro-Asian Conference in Bandung, Indonesia, nationalist liberation leaders of the stature of Gamal Abdel-Nasser of Egypt, Kwame Nkrumah of Ghana, Shri Jawaharlal Nehru of India, Ahmed Sukarno of Indonesia and Josip Broz Tito of Yugoslavia declared their neutrality and independence from the camp of the two superpowers. Included in the 10- point Bandung proclamation was a commitment to national sovereignty and territorial integrity, non-adherence to multilateral military pacts, non-interference in the internal affairs of states, struggle against imperialism and foreign occupation, and the rejection of the use of force in international relations.

"The current international situation, characterised by the one superpower's attempts to control the world, shows that we need to unite in defence of the principles upon which the Non-Aligned Movement was established," said Raul Castro, blasting the Bush administration as a threat to global peace and security, in his opening address to leaders and delegates from 118 nations representing two-thirds of the world's countries.

Many southern leaders agreed, citing US wars of aggression in Afghanistan and Iraq waged under the cover of "democracy" and "freedom". US complicity with and support of Israel's war against Lebanon, and US blessings for Israel's continued occupation of Palestine also featured prominently on the summit's agenda. "We denounce the aggression against Lebanon, to whose people and government we offer our full support," said Raul, "and we must repeat our condemnation of the intensified aggression against the Palestinian people."

Victims of the Bush administration's penchant for intervention in sovereign internal affairs voiced their defiance at the summit: Ahmadinejad is currently facing a threat of sanctions following his refusal to suspend Iran's uranium enrichment programme for energy production; Zimbabwean President Robert Mugabe was slapped with severe sanctions because of his land redistribution programme to the poor; and Alexander Lukashenko of Belarus is threatened with "regime change" for the crime of being a socialist, an ideology the Bush administration considers hard-line and passé.

But it is the "new socialists of the 21st century" --Venezuelan President Hugo Chavez and Bolivian President Evo Morales-- who, perhaps, best represent the new spirit of defiance to US hegemony. True to form, Chavez pledged he would defend Iran, a country that is widely slated to be next on Washington's list for a US-led invasion. "We are with you," Chavez told Ahmadinejad, "like we are with Cuba. And if the US invades Cuba, blood will flow."

As usual, Chavez made good on his promise. After the summit, Chavez clinched a $3 billion trade deal with Iran and vowed to further strengthen economic and political ties with the Islamic Republic --one among the many "rogue" states blacklisted by the US.

As for Cuba, it has been on the US hit list for the past 45 years. Short of invading the island, the Bush administration assiduously plods on to effect "regime change" in the "post- Castro" era. To that effect, the administration's self-styled Commission for Assistance to a Free Cuba launched a 95-page report outlining its "transition to democracy" strategy under the auspices of transition coordinator, Caleb McCarry on 10 July. In addition to listing a host of destabilising mechanisms, the report includes a "secret annex", ostensibly outlining an invasion package.

The latest US scheme against Cuba includes the creation of five new interagency working groups, reported The Miami Herald. A highly secretive operation, it was set up shortly after 31 July, following news of Fidel's surgery. According to the Herald, three of the working groups are directed by the US State Department and sponsor orchestrated diplomatic action against the island in addition to broadcasting inflammatory anti-Cuban propaganda. The idea is to expand and improve current radio and TV broadcasts, which suffer from low viewer ratings as a result of mediocre programming and a crude capitalist sales pitch.

Another group championing "humanitarian aid" is operating under the umbrella of the US Commerce Department, while a fifth group deals with immigration issues under the Department of Homeland Security. The idea is to restrict immigration out of the island in order to create an explosive internal situation that will facilitate civil strife.

Notwithstanding destabilisation schemes, old or new, the Cubans remain defiant. They have been at the receiving end of US aggression for more than half a century. Notwithstanding the US onslaught against countries of the global south, what is important is to turn things around and revamp NAM in the spirit of Bandung, says Raul.

"Non-Alignment nowadays", said Raul, "means supporting the right of the countries of the south to take the measures needed to ensure that they have control over their natural resources for the benefit of their peoples." As representatives of two-thirds of the world's people, the Havana NAM summit therefore agreed to struggle for the right to national sovereignty, including the right to development, in the face of neo-liberal economic hegemony.

NeoLibs sucks!

2006-09-28T12:30:00.000+07:00

World Bank Profits From Poor Countries - Report

Anil Netto

IPS – FINANCE

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=34780

SINGAPORE, Sep 19 (IPS) -The World Bank receives more from developing countries than what it disburses to them says a new report released Tuesday as finance ministers endorsed a controversial new Bank plan to tackle corruption in developing countries.

The Social Watch Report 2006, released here at the annual meetings of the Bank group and the International Monetary Fund (IMF), stressed the need to reform the current international financial structure. Net transfers (disbursements minus repayments minus interest payments) to developing countries from the Bank and the International Bank for Reconstruction (IBRD), have been negative every year since 1991, the report pointed out.

The IBRD is now not making any contribution to development finance other than providing funds to service its outstanding claims. The International Development Association (IDA), which provides interest-free credits and grants to the poorest developing countries to boost their economic growth, is the only source of net financing from the Bank.

But these disbursements amount to only 4-5 billion US dollars a year. Taken together, the contribution of the Bank to the external financing of developing countries is negative by some 1.2 billion dollars, thus "failing to fulfil the purpose of its mission'', said Social Watch, an international network of over 400 citizens' organisations in 60 countries monitoring commitments to eradicate poverty.

Meanwhile, critics say the Bank has embarked on a public relations offensive using the good governance and poverty eradication rhetoric to mask its unpopular neo-liberal agenda of ‘deregulation', privatisation, and removal of government subsidies for essential services.

Good governance is not an end in itself, but the foundation of the path out of poverty, said Bank group president Paul Wolfowitz in his address to the annual meeting of the Board of Governors on Tuesday. ''It leads to faster and stronger growth. It ensures every development dollar is used to fight poverty, hunger and disease.'' Wolfowitz said that governance, a "much broader concept than anti-corruption'', was aimed at poverty reduction and would not be used as a new conditionality for lending.

"Governments are the key partners of the bank in governance and anti-corruption programmes, while, within its mandate, the Bank should be open to involvement with a broad range of domestic institutions taking into account the speficities of each country,'' said the Development Committee of the IMF and the Bank in a communiqué on Monday. It added that ''country ownership and leadership'' are key to successful implementation.

Yet, it was country ownership and (previous) leadership that were responsible for the Bank's complicity with corrupt regimes in the past. In the case of Indonesia, the Bank poured some 30 billion US dollars over 30 years into the coffers of the dictatorial Suharto regime. It tolerated a significant siphoning off of its aid funds, turned a blind eye to blatant rights violations there and helped to legitimise the regime. When Suharto was eventually toppled, the credibility of the Bank's good governance rhetoric nosedived.

Critics say the Bank's demand for greater transparency would have better credibility if the Bank were to improve its own transparency, carry out a thorough audit of its projects, and provide full support to whistle-blowers. A former Bank staffer, who declined to be identified, expressed doubts to IPS over the practicality of the Bank's new anti-corruption guidelines. "How are they going to put their anti- corruption teams together? Are they going to be consultants or Bank staff or civil society groups?

Some say an excessive focus on anti-corruption is simplistic and the desirable goals of good governance may be neither necessary nor sufficient for boosting development. "Our analysis seriously questions whether the governance agenda can be interpreted as a precondition for development rather than being a list of important and desirable objectives,'' said Mushtaq Husain Khan, a professor of economics, in a paper presented to a G24 briefing here, last week.

There was a real danger that the strong structural drivers of corruption are not being properly understood, he warned: "The desire to link lending and partnership with developing countries on the basis of small differences in governance and corruption indicators is seriously misguided according to our analysis.''

Reforms at the Bank would also have to address its extremely skewed voting structure that, like the IMF's, favours richer nations. The U.S. and Japan, for instance, each have one executive director with 16 and 7 percent voting powers respectively. Africa, on the other hand, has three executive directors (representing 53 countries), one of whom has less than two percent voting power while the other two have three percent each.

Though developing countries have very little power in decision-making, they are the ones that have to largely finance the administrative costs of both institutions through interest and other charges on loans, according to Social Watch. The Bank's prescriptions meanwhile have generally focused on economic work in developing countries that benefits large private firms rather than meaningful practical policies that empower the grassroots poor.

Its big-ticket projects have had disastrous effects in some of these countries and generated much grassroots resentment. Farmers in developing countries have blamed the Bank for pushing for privatisation, ‘deregulation' and ‘liberalisation' through numerous conditions attached to its loans.

In Sri Lanka, for example, development banks such as the Bank have advocated cutting subsidies on fertilisers and seeds, privatising state fertiliser manufacturing industries and seed farms, and selling off stores, mills and retail outlets. They have also attempted to introduce charges for irrigation water and to remove restrictions on the lease and sale of land given to farmers under government grants, triggering a deep crisis in the paddy sector.

"The World Bank is destroying our traditional agricultural systems and our livelihoods" said D R Jayatilake of the Movement for National Land and Agricultural Reform in Sri Lanka. "This is why we are telling the Bank and the IMF to get out of our countries.'' Peasant movements, especially in Latin America and Asia, have also struggled against World Bank land reform policies.

''The World Bank is promoting ‘market assisted land reform','' said Henry Saragih, general coordinator of La Via Campesina, the international peasants' movement. He said this was done through a process of privatisation of land markets, which distributes land to the rich who can pay for it. He noted that agribusiness firms are getting more powerful while small farmers have less access to land. "Farmers consider land as a source of livelihood, culture and community life and not as a commodity,'' he said.

In many countries, Bank-funded projects have evicted rural communities from their land, benefiting transnational companies and marginalising local communities. For decades, peasants and indigenous communities have opposed mega projects funded by the Bank such as the Pak Mun dam in Thailand and the Kedung Ombo dam in Indonesia.

The bias in the process begun by the Bank on good governance is interventionist, said the Latin American Network on Debt, Development and Rights (LATINDADD) in a pronouncement distributed at the Singapore meetings. In seeking to carry out judicial reform, combat corruption, and promote reforms in public administrations, the World Bank "intervenes in democratic state institutions (judiciary, executive and legislative branches and control bodies) promoting market mechanisms in public administrations that facilitate transnational investment.''

Address to the United Nations

2006-09-26T23:46:00.000+07:00

Rise Up Against the Empire

By Hugo Chavez Frias, President of Venezuela

Madam President, Excellencies, Heads of State, Heads of government and other government’s representatives, good morning.

First, and with all respect, I highly recommend this book by Noam Chomsky, one of the most prestigious intellectuals in America and the world, Chomsky. One of his most recent works, Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance (The American Empire Project). It’s an excellent work to understand what’s happened in the world in the 20^th Century, what’s currently happening, and the greatest threat on this planet; the hegemonic pretension of the North American imperialism endangers the human race’s survival.

We continue warning about this danger and calling on the very same U.S. people and the world to stop this threat, which resembles the Sword of Democles over our heads. I had considered reading from this book, but for the sake of time, I shall just leave it as a recommendation. It reads easily. It’s a very good book. I’m sure, Madam, you are familiar with it.

(APPLAUSE)

The book is in English, in Russian, in Arabic, in German.

I think that the first people who should read this book are our brothers and sisters in the United States, because their threat is in their own house. The devil is right at home. The devil –the devil, himself, is right in the house.

And the devil came here yesterday.

(APPLAUSE)

Yesterday, the devil came here. Right here. Right here. And it smells of sulfur still today, this table that I am now standing in front of.

Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the president of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here, talking as if he owned the world. Truly. As the owner of the world.

I think we could call a psychiatrist to analyze yesterday’s statement made by the president of the United States. As the spokesman of imperialism, he came to share his nostrums, to try to preserve the current pattern of domination, exploitation and pillage of the peoples of the world.

An Alfred Hitchcock movie could use it as a scenario. I would even propose a title: “The Devil’s Recipe.”

As Chomsky says here, clearly and in depth, the American empire is doing all it can to consolidate its system of domination. And we cannot allow them to do that. We cannot allow world dictatorship to be consolidated.

The world parent’s statement –cynical, hypocritical, full of this imperial hypocrisy from the need they have to control everything.

They say they want to impose a democratic model. But that’s their democratic model. It’s the false democracy of elites, and, I would say, a very original democracy that’s imposed by weapons and bombs and firing weapons.

What a strange democracy. Aristotle might not recognize it or others who are at the root of democracy.

What type of democracy do you impose with marines and bombs?

The president of the United States, yesterday, said to us, right here, in this room, and I’m quoting, “Anywhere you look, you hear extremists telling you can escape from poverty and recover your dignity through violence, terror and martyrdom.”

Wherever he looks, he sees extremists. And you, my brother –he looks at your color, and he says, oh, there’s an extremist. Evo Morales, the worthy president of Bolivia, looks like an extremist to him.

The imperialists see extremists everywhere. It’s not that we are extremists. It’s that the world is waking up. It’s waking up all over. And people are standing up.

I have the feeling, dear world dictator, that you are going to live the rest of your days as a nightmare because the rest of us are standing up, all those who are rising up against American imperialism, who are shouting for equality, for respect, for the sovereignty of nations.

Yes, you can call us extremists, but we are rising up against the empire, against the model of domination.

The president then –and this he said himself, he said: “I have come to speak directly to the populations in the Middle East, to tell them that my country wants peace.”

That’s true. If we walk in the streets of the Bronx, if we walk around New York, Washington, San Diego, in any city, San Antonio, San Francisco, and we ask individuals, the citizens of the United States, what does this country want? Does it want peace? They’ll say yes.

But the government doesn’t want peace. The government of the United States doesn’t want peace. It wants to exploit its system of exploitation, of pillage, of hegemony through war.

It wants peace. But what’s happening in Iraq? What happened in Lebanon? In Palestine? What’s happening? What’s happened over the last 100 years in Latin America and in the world? And now threatening Venezuela –new threats against Venezuela, against Iran?

He spoke to the people of Lebanon. Many of you, he said, have seen how your homes and communities were caught in the crossfire. How cynical can you get? What a capacity to lie shamefacedly.

The bombs in Beirut with millimetric precision? Is this crossfire?

He’s thinking of a western, when people would shoot from the hip and somebody would be caught in the crossfire.

This is imperialist, fascist, assassin, genocidal, the empire and Israel firing on the people of Palestine and Lebanon. That is what happened. And now we hear, “We’re suffering because we see homes destroyed.’

The president of the United States came to talk to the peoples –to the peoples of the world. He came to say –I brought some documents with me, because this morning I was reading some statements, and I see that he talked to the people of Afghanistan, the people of Lebanon, the people of Iran. And he addressed all these peoples directly.

And you can wonder, just as the president of the United States addresses those peoples of the world, what would those peoples of the world tell him if they were given the floor? What would they have to say?

And I think I have some inkling of what the peoples of the south, the oppressed people think. They would say, “Yankee imperialist, go home.” I think that is what those people would say if they were given the microphone and if they could speak with one voice to the American imperialists.

And that is why, Madam President, my colleagues, my friends, last year we came here to this same hall as we have been doing for the past eight years, and we said something that has now been confirmed –fully, fully confirmed.

I don’t think anybody in this room could defend the system. Let’s accept –let’s be honest. The U.N. system, born after the Second World War, collapsed. It’s worthless.

Oh, yes, it’s good to bring us together once a year, see each other, make statements and prepare all kinds of long documents, and listen to good speeches, like Evo’s yesterday, or President Lula’s. Yes, it’s good for that.

And there are a lot of speeches, and we’ve heard lots from the president of Sri Lanka, for instance, and the president of Chile.

But we, the assembly, have been turned into a merely deliberative organ. We have no power, no power to make any impact on the terrible situation in the world. And that is why Venezuela once again proposes, here, today, September 20th, that we re-establish the United Nations.

Last year, Madam, we made four modest proposals that we felt to be crucially important. We have to assume the responsibility, our heads of state, our ambassadors, our representatives, and we have to discuss it.

The first is expansion, and Lula talked about this yesterday right here: The Security Council’s expansion, both regarding its permanent and non-permanent categories. New developed and developing countries, the Third World, must be given access as new permanent members. That’s step one.

Second, effective methods to address and resolve world conflicts, transparent decisions.

Point three, the immediate suppression –and that is something everyone’s calling for –of the anti-democratic mechanism known as the veto, the veto on decisions of the Security Council.

Let me give you a recent example. The immoral veto of the United States allowed the Israelis, with impunity, to destroy Lebanon. Right in front of all of us as we stood there watching, a resolution in the council was prevented.

Fourthly, we have to strengthen, as we’ve always said, the role and the powers of the secretary general of the United Nations.

Yesterday, the secretary general practically gave us his speech of farewell. And he recognized that over the last 10 years, things have just gotten more complicated; hunger, poverty, violence, human rights violations have just worsened. That is the tremendous consequence of the collapse of the United Nations system and American hegemonistic pretensions.

Madam, Venezuela a few years ago decided to wage this battle within the United Nations by recognizing the United Nations, as members of it that we are, and lending it our voice, our thinking.

Our voice is an independent voice to represent the dignity and the search for peace and the reformulation of the international system; to denounce persecution and aggression of hegemonistic forces on the planet.

This is how Venezuela has presented itself. Bolivar’s home has sought a nonpermanent seat on the Security Council.

Let’s see. Well, there’s been an open attack by the U.S. government, an immoral attack, to try and prevent Venezuela from being freely elected to a post in the Security Council.

The imperium is afraid of truth, is afraid of independent voices. It calls us extremists, but they are the extremists.

And I would like to thank all the countries that have kindly announced their support for Venezuela, even though the ballot is a secret one and there’s no need to announce things.

But since the imperium has attacked, openly, they strengthened the convictions of many countries. And their support strengthens us.

Mercosur, as a bloc, has expressed its support, our brothers in Mercosur. Venezuela, with Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, is a full member of Mercosur.

And many other Latin American countries, CARICOM, Bolivia have expressed their support for Venezuela. The Arab League, the full Arab League has voiced its support. And I am immensely grateful to the Arab world, to our Arab brothers, our Caribbean brothers, the African Union. Almost all of Africa has expressed its support for Venezuela and countries such as Russia or China and many others.

I thank you all warmly on behalf of Venezuela, on behalf of our people, and on behalf of the truth, because Venezuela, with a seat on the Security Council, will be expressing not only Venezuela’s thoughts, but it will also be the voice of all the peoples of the world, and we will defend dignity and truth.

Over and above all of this, Madam President, I think there are reasons to be optimistic. A poet would have said “helplessly optimistic,” because over and above the wars and the bombs and the aggressive and the preventive war and the destruction of entire peoples, one can see that a new era is dawning.

As Silvio Rodriguez says, the era is giving birth to a heart. There are alternative ways of thinking. There are young people who think differently. And this has already been seen within the space of a mere decade. It was shown that the end of history was a totally false assumption, and the same was shown about Pax Americana and the establishment of the capitalist neo-liberal world. It has been shown, this system, to generate mere poverty. Who believes in it now?

What we now have to do is define the future of the world. Dawn is breaking out all over. You can see it in Africa and Europe and Latin America and Oceania. I want to emphasize that optimistic vision.

We have to strengthen ourselves, our will to do battle, our awareness. We have to build a new and better world.

Venezuela joins that struggle, and that’s why we are threatened. The U.S. has already planned, financed and set in motion a coup in Venezuela, and it continues to support coup attempts in Venezuela and elsewhere.

President Michelle Bachelet reminded us just a moment ago of the horrendous assassination of the former foreign minister, Orlando Letelier.

And I would just add one thing: Those who perpetrated this crime are free. And that other event where an American citizen also died were American themselves. They were CIA killers, terrorists.

And we must recall in this room that in just a few days there will be another anniversary. Thirty years will have passed from this other horrendous terrorist attack on the Cuban plane, where 73 innocents, in a Cubana de Aviacion airliner, died.

And where is the biggest terrorist of this continent who took the responsibility for blowing up the plane? He spent a few years in jail in Venezuela. Thanks to CIA and then government officials, he was allowed to escape, and he lives here in this country, protected by the government.

And he was convicted. He has confessed to his crime. But the U.S. government has double standards. It protects terrorism when it wants to.

And this is to say that Venezuela is fully committed to combating terrorism and violence. And we are one of the people who are fighting for peace.

Luis Posada Carriles is the name of that terrorist who is protected here. And other tremendously corrupt people who escaped from Venezuela are also living here under protection: a group that bombed various embassies, that assassinated people during the coup. They kidnapped me and they were going to kill me, but I think God reached down and our people came out into the streets and the army was too, and so I’m here today.

But these people who led that coup are here today in this country protected by the American government. And I accuse the American government of protecting terrorists and of having a completely cynical discourse.

We mentioned Cuba. Yes, we were just there a few days ago. We just came from there happily.

And there you see another era born. The Summit of the 15, the Summit of the Nonaligned, adopted a historic resolution. This is the outcome document. Don’t worry, I’m not going to read it. But you have a whole set of resolutions here that were adopted after open debate in a transparent matter –more than 50 heads of state. Havana was the capital of the south for a few weeks, and we have now launched, once again, the group of the nonaligned with new momentum.

And if there is anything I could ask all of you here, my companions, my brothers and sisters, it is to please lend your good will to lend momentum to the Nonaligned Movement for the birth of the new era, to prevent hegemony and prevent further advances of imperialism.

And as you know, Fidel Castro is the president of the nonaligned for the next three years, and we can trust him to lead the charge very efficiently.

Unfortunately they thought, “Oh, Fidel was going to die.” But they’re going to be disappointed because he didn’t. And he’s not only alive, he’s back in his green fatigues, and he’s now presiding the nonaligned.

So, my dear colleagues, Madam President, a new, strong movement has been born, a movement of the south. We are men and women of the south.

With this document, with these ideas, with these criticisms, I’m now closing my file. I’m taking the book with me. And, don’t forget, I’m recommending it very warmly and very humbly to all of you.

We want ideas to save our planet, to save the planet from the imperialist threat. And hopefully in this very century, in not too long a time, we will see this, we will see this new era, and for our children and our grandchildren a world of peace based on the fundamental principles of the United Nations, but a renewed United Nations.

And maybe we have to change location. Maybe we have to put the United Nations somewhere else; maybe a city of the south. We’ve proposed Venezuela.

You know that my personal doctor had to stay in the plane. The chief of security had to be left in a locked plane. Neither of these gentlemen was allowed to arrive and attend the U.N. meeting. This is another abuse and another abuse of power on the part of the Devil. It smells of sulfur here, but God is with us, and I embrace you all.

May God bless us all. Good day to you.

Pertemuan Gerakan Non-Blok di Havana

2006-09-18T14:52:00.000+07:00

Perhatian banyak kalangan di seluruh dunia tertarik kepada peristiwa penting ini, bukan saja karena pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh 56 kepala negara dan delegasi dari 118 negara, melainkan juga karena pertemuan ini (yang diketuai oleh Kuba sebagai tuan-rumah) dilangsungkan dalam suasana anti-imperialisme (terutama AS) dan anti-globalisasi atauanti-neoliberalisme yang makin meninggi dimana-mana.

Patutlah kiranya diperhatikan oleh banyak kalangan di Indonesia bahwa pertemuan tingkat tinggi Gerakan Non-Blok yang ke-14 (Non Aligned Movement -NAM) yang diadakan di Havana kali ini menunjukkan –sekali lagi!– bahwa pada pokoknya, atau pada intinya, garis politik internasional Presiden Sukarno yang anti-imperialis yang didengung-dengungkan sampai tahun 1965 ternyatalah sekarang benar, dan bahkan telah dan sedang menjadi sikap dari makin banyak rakyat dan negara di dunia. Bung Karno, yang sampai akhir hayat hidupnya mendambakan solidaritas antara rakyat- rakyat Asia-Afrika dan Amerika Latin dalam perjuangan bersama melawan neo-kolonialisme dan imperialisme (istilah yang dulu terkenal sekali: nekolim) pastilah sekarang dalam makamnya berseri-seri mukanya karena gembira sekali melihat perkembangan situasi dunia yang sudah mengalami banyak perubahan, seperti yang tercermin dalam pertemuan Gerakan Non-Blok di Havana kali ini.

Suara anti-imperialisme AS yang menonjol
Dalam pidato pembukaan pertemuan besar itu pada tanggal 11 September, Menteri Luar Negeri Kuba, Felipe Perez Roque, menyerukan kepada para peserta untuk bergerak bersama dan meninggalkan perbedaan atau pertentangan yang ada guna merapatkan barisan (close rangs) dalam membela negara-negara yang anggota NAM.

”Bahaya, ancaman, dan kesulitan yang kita hadapi bersama adalah sama dan berasal dari sumber yang sama (The risks, threats and difficulties that we face are similar and have commmon origins). Kita harus tunjukkan kepada dunia kekuatan kita dan kemampuan kita untuk menanggulangi bersama-sama tantangan-tantangan besar yang dihadapkan kepada kita semua oleh kekuatan yang paling kuat di dunia,” katanya.

Ia dengan keras mengkritik perang baru-baru ini antara Israel dan Libanon, dan memberikan julukan “genocid sehari-hari” terhadap apa yang dialami rakyat Palestina. “Pertemuan tingkat tinggi Gerakan Non-Blok kita juga bersamaa waktunya dengan makin kuatnya tekanan terhadap Iran yang mempertahan- kan haknya melanjutkan program pemakaian tenaga nuklir untuk tujuan damai, dan ketika berbagai negara non-blok diancam perang pre-emptive (perang pencegahan) dan agressi,” katanya.

Isi pidato pembukaan Menteri Luar Negeri Kuba, Felipe Perez Roque, itu menunjuk- kan bahwa dalam pertemuan tingkat tinggi Garakan Non-blok di Havana kali ini –lebih dari pada yang sudah-sudah di masa yang lalu– suara-suara atau sikap anti- imperialisme AS sangatlah menonjol. Perkembangan semacam ini adalah sangat penting untuk mendorong maju lebih lanjut gerakan di dunia (termasuk di Indonesia) menentang anti-imperialisme dan anti-neoliberalisme.

Pentingnya pertemuan di Havana
Berbagai sejarawan dan pakar politik di dunia melihat Gerakan Non-Blok sebagai kelanjutan dari Konferensi Bandung dalam tahun 1955, yang sangat besar pengaruhnya bagi pembebasan rakyat dan bangsa di dunia dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme. Sekarang, sekitar 3.000 orang delegasi (dari 118 negara-negara anggota NAM dan sekitar 20-an negara peninjau) berkumpul dalam pertemuan tingkat tinggi ini. Sebagian terbesar dari negara- negara yang hadir di Havana ini adalah negara-negara berkembang dari dunia ketiga dan sebagian adalah negara-negara “miskin”.

Arti penting Gerakan Non-Blok atau NAM itu juga kelihatan bahwa jumlah negara-negara yang tergabung dalam NAM sudah mendekati jumlah seluruh negara anggota PBB (dua pertiganya), dan mencakup lebih dari separuh penduduk dunia (sekitar 55%). Sudah tentu, politik negara-negara yang jumlahnya begitu banyak itu juga mempunyai sikap yang warnanya –atau kadarnya– berbeda-beda menghadapi imperialisme AS, termasuk sikap pemerintah Indonesia yang diwakili oleh SBY.

Pertemuan tingkat tinggi NAM yang ke-14 dan diadakan di Havana ini mencerminkan makin merosotnya citra AS sebagai negara adi-kuasa tunggal, yang sejak lama sudah memainkan peran sebagai polisi dunia dan sering bertindak sewenang- wenang terhadap berbagai negara, mentang-mentang kaya, besar, dan kuat sekali. Kuba yang selama lebih dari 40 tahun sudah diboikot dan diblokade oleh AS secara politik dan ekonomi dengan cara-cara yang brutal, dan telah disubversi berulang kali, ternyata sekarang masih tegap berdiri dan bahkan makin mendapat simpati dari banyak penjuru. Pertemuan besar di Havana ini mengisaratkan bahwa makin lebih sulit lagilah kiranya bagi imperialisme AS untuk menghancurkan Kuba.

Faktor Hugo Chavez yang menonjol
Munculnya presiden Hugo Chavez dari Venezuela dalam pertemuan di Havana ini merupakan salah satu faktor yang membikin pertemuan kali ini sangat menarik perhatian dari banyak kalangan di dunia. Banyak kalangan dari berbagai negeri menyoroti peran yang bisa dilakukan oleh Hugo Chavez untuk menjadikan pertemuan NAM di Havana sebagai pusat anti-AS dan sebagai panggung untuk mendorong benua Amerika Latin berkembang lebih ke kiri lagi.

Sejak terpilihnya (melalui pemilu demokratis) sebagai presiden Venezuela (dalam tahun 1998), Hugo Chavez sudah terang-terangan memperlihatkan dukungan atau simpati besarnya terhadap Fidel Castro dengan revolusi sosialisnya di Kuba. Sejak bertahun-tahun kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan antara Venezuela dan Kuba telah digalang secara besar-besaran, dan makin lama makin meningkat terus. Sudah berkali- kali Hugo Chavez menyatakan bahwa ia menaruh respek yang tinggi terhadap Fidel Castro dan mengagumi revolusi Kuba. Bahkan, ketika Fidel Castro jatuh sakit dan mengalami operasi baru-baru ini, ia sudah mengunjunginya sampai 3 kali. Suatu hal yang bisa dianggap sebagai luar biasa!

Banyak pengamat politik yang memperhatikan usaha Hugo Chavez dalam pertemuan ini untuk mengumpul- kan dukungan bagi Venezuela untuk duduk sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB yang akan dipilih tidak lama lagi. Hugo Chavez berusaha menjadi wakil dari negara-negara kecil dan miskin di dunia, dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar di PBB, terutama AS. Kalau usaha Hugo Chavez untuk menjadikan Venezuela sebagai anggota non- permanen Dewan Keamanan PBB berhasil, maka banyak negara yang selama ini dirugikan oleh imperialisme AS akan mempunyai wakilnya yang bisa diandalkan, karena selama ini sudah teruji gigih. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti sepenuhnya, kalau fihak imperialisme AS berusaha sekuat- kuatnya, dan dengan segala daya dan cara, untuk mencegah terpilihnya Venezuela menjadi anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB.

Kekuatiran Washington terhadap pertemuan di Havana
Dapatlah kiranya dimengerti bahwa Washington mengamati pertemuan di Havana kali ini dengan amat cermat atau sangat teliti, bahkan mungkin bercampur dengan kekuatiran akan apa yang terjadi selanjutnya. Sebab, kalau selama ini NAM sudah menunjukkan sikap anti-imperialisme dalam berbagai statement atau resolusi-resolusinya, tetapi itu semuanya masih bisa dianggap samar-samar atau umum-umum saja. Tetapi, pertemuan di Havana kali ini menunjukkan hal-hal yang pada masa-masa yang lalu belum ada.

Kehadiran presiden Iran, Mahmoud Ahmadi-Najad, yang jelas-jelas anti-AS dan anti-Israel, dan juga presiden Siria Bashar Assad yang mempunyai sikap yang sama, merupakan pertanda yang tidak menguntungkan sama sekali bagi kepentingan atau citra AS. Juga hadirnya presiden Bolivia, Evo Morales, sekutu dekat Hugo Chavez, membikin pertemuan di Havana ini menjadi peristiwa yang penting bagi perkembangan gerakan di dunia untuk melawan hegemoni imperialisme AS dan neo- liberalisme. Patut dicatat bahwa Korea Utara juga dikabarkan mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri pertemuan ini. Kuba, yang menjadi ketua Gerakan Non-Blok dari sekarang sampai 3 tahun yang mendatang, menyelenggarakan pertemuan di Havana dalam suasana politik internasional yang makin tidak menguntungkan imperialisme AS, antara lain karena perkembangan di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi Non Aligned Movement kali ini diperkirakan –sedikit banyaknya– akan mempunyai dampak terhadap gerakan sedunia (termasuk gerakan di Indonesia) yang makin lama makin menguat dalam melawan neo-liberalisme. Tidak salahlah kiranya kalau kita juga berharap bahwa kehadiran SBY dalam pertemuan di Havana memungkinkan baginya sendiri (dan juga bagi anggota rombongannya) untuk menghayati semangat dan suasana anti-AS, yang merupakan tanda-tanda arah zaman sekarang. Kita semua akan bisa melihat, nantiya, apakah SBY (dan orang-orangnya) memahami sepenuhnya arah perubahan situasi dunia yang tercermin dalam pertemuan di Havana ini.

Bung Karno tokoh Gerakan Non-Blok
Sudah seoatutnya, atau seharusnya, bahwa presiden SBY yang hadir dalam pertemuan di Havana kali ini merasa bangga bahwa Gerakan Non-Blok sekarang menjadi begitu besar dan merupakan kekuatan politik di dunia yang “diperhitungkan” oleh kekuatan-kekuatan imperialisme, terutama AS. Karena, Gerakan Non-Blok yang pada dasarnya anti-imperialisme inilah yang sudah diperjuangkan oleh Bung Karno, dengan diadakannya Konferensi Bandung dalam tahun 1955.

Seperti kita ingat dari catatan sejarah, Konferensi Bandung merupakan tonggak sejarah yang penting bagi lahirnya Gerakan Non-Blok. Istilah “Non-Alignment” mulai dikenal ketika Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengucapkan pidatonya di Colombo (Srilanka) dalam tahun 1954, dan kemudian menjadi jiwa Konferensi Bandung dalam tahun 1955. Gerakan Non-Blok telah dilahirkan oleh lima pemimpin besar dunia: Tito dari Yugoslavia, Sukarno dari Indonesia, Nasser dari Mesir, Nkrumah dari Ghana dan Nehru dari India.

Konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok diadakan untuk pertama kalinya di Beograde dalam tahun 1961, dengan dihadiri oleh presiden Sukarno juga. Kemudian, rata-rata setiap 3 tahun, diselenggarakan berturut-turut di Mesir (1964), Zambia (1970), Aljazair (1973), Sri Lanka (1976), Kuba (1979), India (1983), Zimbabwe (1986), Beograd (1989), Indonesia (1992), Colombia (1995), Afrika Selatan (1998), Malaysia (2003), dan sekarang Kuba lagi.

Konferensi Gerakan Non-Blok di Zambia (yang ibukotanya bernama Lusaka) dalam tahun 1970 mencatat peristiwa-peristiwa yang “tidak mengenakkan” bagi rombongan Presiden Suharto, berhubung dengan adanya demonstrasi-demonstrasi anti-Suharto oleh golongan-golongan penduduk Afrika yang bersimpati kepada Bung Karno, karena mereka mendengar bahwa beliau digulingkan dan dikenakan tahanan rumah oleh Angkatan Darat.

Jadi, kalau ada orang yang banyak bicara tentang Gerakan Non-Blok tetapi sengaja mau menghilangkan nama atau mengecilkan peran Bung Karno sebagai salah satu di antara tokoh-tokoh penting yang membidani kelahirannya sejak Konferensi Bandung dan kemudian diteruskan di Beograd dalam tahun 1961, berarti bahwa orang tersebut tidak mengerti apa sebenarnya isi, atau tujuan, atau hakekat Gerakan Non-Blok, seperti yang dicita-citakan para pendirinya. Orang-orang sejenis pendukung Orde Baru-nya Suharto itulah yang umumnya mempunyai sikap yang demikian itu, sampai sekarang.

Tidak lama lagi kita semua akan bisa mengetahui apa-apa saja yang dihasilkan oleh pertemuan di Havana kali ini. Namun, apa pun hasilnya dan bagaimana pun keputusan yang diambil oleh pertemuan dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok ini, satu hal yang jelas adalah bahwa situasi internasional makin tidak berfihak kepada imperialisme AS beserta sekutu-sekutunya. Dan bahwa gerakan anti-imperialisme AS dan anti-neoliberalisme makin meninggi dimana-mana.

Arah perkembangan situasi dunia semacam inilah yang perlu diamati oleh banyak kalangan di Indonesia. Sebab, perang dingin dalam bentuknya yang lama sudah berlalu, dan sekarang digantikan dengan resistensi global terhadap superpower AS. Sayangnya, sisa-sisa kekuatan rejim militer Orde Baru masih terus berusaha diperpanjangnya persekongkolan dengan imperialisme AS. Mereka adalah golongan-golongan yang membuta-tuli terhadap arah perubahan zaman sekarang ini. Sayang sekali!

Paris, 17 September 2006
MDK

To Build The World Anew

2006-09-16T12:05:00.000+07:00

“….However, it is my sincere belief that Pantja Sila has much more than a national significance. It has a universal significance, and can be applied internationally. No one will deny the element of truth in that view expressed by Bertrand Russell. Much of the world is so divided between those who accept the ideas and principles of Declaration of America Independence and those who accept the ideas and principles of the Communist Manifesto. Those who accept one, reject the other, and there is conflict on both ideological and practical grounds....”

(Pidato Presiden Soekarno "To Build World A New" di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960)

MEMPERINGATI 80 TAHUN KARYA BUNG KARNO

2006-09-08T20:24:00.000+07:00

NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME

S. Suroso

80 tahun yang lalu. Tahun 1926. Bagai petir mengguntur di siang hari, Bung Karno mengumunkan tulisannya yang historis: NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME. Tulisan ini sangat menggemparkan, karena ia menampilkan gagasan raksasa yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Gagasan ini mempunyai jangkauan jauh ke depan. Sampai pada saat sekarang!

Kini, sesudah hampir sepertiga abad dihitamkan oleh rezim militer fasis Orba, nama Bung Karno mencuat kembali sebagai Bapak Bangsa. Bangsa kita memuja Bung Karno bukan karena jasmaninya yang tampan, bukan karena suaranya yang menggelegar membangkitkan semangat perjuangan. Tapi karena kepemimpinannya. Kepemimpinannya berarti fikirannya, gagasan-gagasannya. Salah satu gagasan Bung Karno yang brilyan dan historis adalah dipaparkan dalam tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Kita peringati 80 tahun karya ini, karena isinya adalah sangat relevan dengan situasi bangsa kita dewasa ini. Nasionalisme sedang jadi bahan perbincangan. Ada yang mempersoalkan: adakah nasionalisme Indonesia dewasa ini? Apa itu nasionalisme Indonesia kini? Masih perlukah nasionalisme itu dikala jagat dilanda globalisasi? Islamisme kini sedang kiprah di semua benua. Setiap saat dikumandangkan orang, bahwa Indonesia adalah negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Apa dan sampai dimana Islam bermanfaat dalam membangun Indonesia, menghadapi ancaman neo-liberalisme, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatasi krisis multi-dimensi yang melanda bangsa saat ini? Marxisme ternyata tidaklah punah. Para penganut dan penentang Marxisme kian lantang menyuarakan pandangan masing-masing yang dianut.

Yang jelas dan tak bisa dibantah adalah: selagi ada nasion, tetap ada nasionalisme. Bangsa yang tak punya nasionalisme, berarti bangsa yang tidak berjiwa, tidak punya gagasan ke arah mana bangsa itu akan menuju. Berarti bangsa itu tidak bermasa-depan. Bagi Indonesia, Bung Karno adalah bapak nasionalisme Indonesia. Mengakui Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, tak bisa lain haruslah mengakui nasionalisme yang diajarkan Bung Karno. Juga tak bisa dibantah, Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia. Selalu dikumandangkan, bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk penganut Islam terbesar di dunia. Islam yang demikian besar pengaruhnya, mestinya bisa memainkan peranan penting bagi membawa maju penganutnya ke arah mewujudkan cita-cita nasion Indonesia. Marxisme yang kontroversial kini juga mencuat. Walaupun ratusan ribu bahkan sejuta lebih penganut dan simpatisan Marxisme sudah dibantai, Marxisme sudah dilarang selama sepertiga abad oleh rezim militer fasis Orba, kini Marxisme sudah jadi buah mulut lagi. Bahkan ada yang sudah ketakutan, karena tanpa alasan yang masuk akal merasa terancam oleh kebangkitan lagi penganut Marxisme. Disamping itu, bermunculan pula para pembela Marxisme sejati. Mata dan fikiran mereka sangat jeli, hingga dengan gampang menemukan dan menuding adanya pengkhianat Marxisme. Ada pengkhianat Marxisme, berarti ada pendukung Marxisme sejati. Betapa pun jua, hiruk pikuk antara pembela dan penentang Marxisme ini adalah baik. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa bangsa kita sedang maju selangkah, keluar dari kurungan kekuasaan fasis yang memasung kebebasan orang punya pendapat, memasung orang punya keyakinan poilitik, punya ideologi. Perlulah dipelihara kebebasan bersuara yang sudah dimenangkan oleh gerakan reformasi ini. Biarlah diperdepatkan secara bebas pemahaman tentang Marxisme itu. Benar atau salahnya Marxisme akan diadili oleh sejarah.

Sejarah pergerakan nasional Indonesia menunjukkan bahwa penganut nasionalisme Indonesia, penganut Islam, dan penganut Marxisme adalah kenyataan objektif dalam masyarakat Indonesia. Kekuatan apapun tak mungkin bisa melenyapkan salah satu dari penganut aliran ini. Dan penganut ketiga aliran ini sudah terbukti berjasa dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, melawan fasisme Jepang, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan gagasan Bung Karno yang dipaparkan dalam tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Dua dasawarsa sesudah diumumkannya tulisan NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME, Bung Karno tampil mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedua karya inilah terpaku nasionalisme Indonesia. Kedua-duanya mengisi jiwa nasionalisme Indonesia. Kedua-duanya menjadi senjata bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Kini, sangat mencuat suara pengakuan akan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Apa artinya pengakuan atas Bung Karno sebagai Bapak Bangsa? Perlu berpikir baik-baik dalam mengakui Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. PIKIR ITU PELITA HATI. Akan banyak tersingkap, jika kita pikirkan arti pengakuan atas Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.

Bapak Bangsa Indonesia berarti Bapak nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia dipaparkan dalam karya-karya Bung Karno. Maka di kala menjelang peringatan Hari SUMPAH PEMUDA, adalah seyogyanya digerakkan kegiatan mempelajari karya-karya Bung Karno, terutama NASIONALISME, ISLAMISME DAN MARXISME.

Sekali lagi, pikir itu pelita hati.